Bagikan:

Ini Alasan FITRA Menolak Usulan Penaikan Gaji Menteri

Usulan kenaikan gaji menteri dengan tujuan untuk menekan korupsi dianggap tidak efektif. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan kenaikan gaji malah akan membuat kalangan menteri justru sewenang-wenang dengan hukum.

NASIONAL

Minggu, 05 Okt 2014 18:27 WIB

Ini Alasan FITRA Menolak Usulan Penaikan Gaji Menteri

FITRA, Penaikan Gaji Menteri

KBR, Jakarta – Usulan kenaikan gaji menteri dengan tujuan untuk menekan korupsi dianggap tidak efektif.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan kenaikan gaji malah akan membuat kalangan menteri justru sewenang-wenang dengan hukum.

Menurut Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky  Khadafi, yang perlu dilakukan Pemerintah Jokowi-JK adalah mengedepankan transparansi keuangan para menteri.

"Sebelum diubah, sebelum dinaikan gajinya itu harus dievalusai dulu itu. Terutama tunjangan-tunjangan. Karena tunjangan menteri itu per bulannya bisa sampai Rp1,4 miliar rupiah. Harus ada keterbukaan ya, ada partisipasi publik untuk mengawasi menteri tersebut," ujar Uchok ketika dihubungi Portalkbr, Minggu (5/10).

Walau sudah ada undang-undangnya yang mengatur hal itu, kata Uchok, publik butuh sosok menteri yang gampang memberikan akses dokumennya, termasuk program dan slip gajinya.

Sebelumnya Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla mengaku berencana akan menaikkan gaji menteri. Tujuannya untuk mencegah adanya menteri yang korupsi. Langkah ini ia ambil setelah berkaca pada kasus bekas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik yang terseret kasus hukum karena korupsi.

Editor: Anto Sidharta

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Inhalasi Hidrogen dan Dampak Kesehatannya

Menyoal Kekhawatiran Komersialisasi Pendidikan

Pengesahan RUU PDP dan Perkara Pembatasan Pertalite

KPK Tetapkan Hakim Agung MA Tersangka Suap

Kabar Baru Jam 20

Most Popular / Trending