Bagikan:

Gerindra: Apa Perppu Pilkada Lebih Baik Dibandingkan UU Pilkada?

Akan kaji isi Perppu.

NASIONAL

Sabtu, 04 Okt 2014 20:48 WIB

Author

Rio Tuasikal

Gerindra: Apa Perppu Pilkada Lebih Baik Dibandingkan UU Pilkada?

Perppu Pilkada, UU Pilkada, pilkada langsung

KBR, Jakarta - Partai Gerindra mengklaim Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada tidak lebih baik dari UU Pilkada yang baru disahkan. 


Politisi Gerindra, Martin Hutabarat, mengatakan Perpu itu seharusnya lebih baik dalam memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kata Martin, Gerindra belum mengetahui detil isi Perppu itu. Mereka berencana mengkaji pasal-pasal yang ada di dalamnya begitu Perppu masuk ke DPR. 


"Apakah isi Perpu ini memang betul-betul jauh lebih baik dari pada UU yang disahkan DPR kemarin? Apakah ini bisa menghilangkan korupsi kolusi dan nepotisme di daerah-daerah? Ini yang harus jadi ukuran kita dalam menilai Perpu ini atau UU Pilkada itu," kata Martin. 


Martin Hutabarat juga mempertanyakan keputusan SBY yang baru mengeluarkan opsi-opsi dalam Perppu. Padahal, kata dia, pembahasan RUU Pilkada sudah muncul sejak 2 tahun terakhir. SBY mengeluarkan Perpu Pilkada yang mendukung Pilkada langsung. Perpu ini akan masuk ke DPR untuk disahkan atau ditolak.  


“Opsi ini seharusnya datang dari pemerintah. Pemerintah kan bapak SBY juga. Lalu kenapa baru sekarang saat Perpu ini, opsi-opsi yang bagus ini disampaikan?" tambahnya. 


Sementara itu pengamat politik Universitas Padjajaran, Idil Akbar, memprediksi dua partai pendukung Prabowo akan mendukung Perppu yang menganulir UU Pilkada. Kata dia, peta politik antara partai kubu Prabowo dan kubu Jokowi bisa berubah. 


Sikap partai, kata dia, masih mungkin berubah haluan karena adanya kesepakatan politik tertentu.


"Kalau saya lihat yang lebih condong di KMP adalah PAN, karena punya kedekatan dengan Demokrat. PPP juga memiliki kemungkinan menyetujui Perpu itu. Yang mungkin akan sedikit bersikeras adalah Gerindra dan PKS. Karena dua partai ini sejak awal menginginkan Pemilihan kepala daerah tidak langsung," terang Idil. 


Idil  meminta PDI Perjuangan berhati-hati dalam mencari dukungan. Ini agar demi mencegah terulangnya kegagalan PDI P merangkul Demokrat. Hubungan Demokrat dengan PDI P dianggap terhambat karena hubungan SBY dan Megawati yang tidak harmonis.


Editor: Citra Dyah Prastuti 

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Jalan Berliku Warga Ibu Kota Dapatkan Udara Bersih