Bekas Ketua MK: Jangan Khawatir Terkait Isu Penjegalan Jokowi

KBR, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara yang juga bekas Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshidiqie menjamin pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo akan berjalan lancar. Piminan MPR yang terpilih pada paripurna kemarin tidak akan menjegal pelantikan pres

NASIONAL

Kamis, 09 Okt 2014 15:04 WIB

Author

Erric Permana

Bekas Ketua MK: Jangan Khawatir Terkait Isu Penjegalan Jokowi

jokowi, prabowo

KBR, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara yang juga bekas Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshidiqie menjamin pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo akan berjalan lancar. Piminan MPR yang terpilih pada paripurna kemarin tidak akan menjegal pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

Dia juga yakin KPU memiliki strategi untuk mencegah hal tersebut. Namun dia tidak menyebutkan rinci apa antisipasi yang akan dilakukan KPU itu.

"Saya dengar KPU sudah punya skenario untuk penjegalan. Tapi saya yakin lancar dan tidak ada masalah. Apalagi Ketua MPR adalah pak Zulkifli dengan terpilihnya dia itu merupakan jawaban atas kecemasan tersebut," ujar Jimly di Gedung DPR, Kamis (9/10).

Jimly meminta masyarakat tidak perlu khawatir terkait dikuasainya pimpinan MPR dan DPR oleh koalisi pendukung Prabowo. Sebab dia menilai hal ini berdampak baik untuk demokrasi di Indonesia saat ini.

Editor: Pebriansyah Ariefana

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.