Pengamat: FPI tak Layak Diajak Kerja Sama Pemda

"Kelompok radikal Front Pembela Islam (FPI) dinilai tidak layak bekerja sama dengan pemerintah untuk membina masyarakat."

KBR68H, Jakarta- Kelompok radikal Front Pembela Islam (FPI) dinilai tidak layak bekerja sama dengan pemerintah untuk membina masyarakat. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Roy Salomo mengatakan, pemerintah seharusnya membina FPI terlebih dahulu karena kerap memiliki catatan buruk di masyarakat. Misalnya merusak Kementerian Dalam Negeri saat berdemo tolak perda minuman keras, Januari tahun lalu.

"Saya melihat pemerintah baik pusat mau pun daerah harus melakukan pembinaan politik dalam negeri. Dan itu dalam rangka melakukan pembinaan politik dalam negeri, dan kita tahu bagaimana FPI sehingga keluar pernyataan seperti itu. Tapi saya setuju bahwa memang FPI sering sekali melakukan tindakan-tindakan yang membuat masyarakat gelisah," ujar Roy ketika dihubungi KBR68H di Jakarta, Minggu (27/10).

Pengamat kebijakan publik Roy Salomo juga tidak setuju dengan niatan FPI yang siap bekerja sama dengan pemerintah asal sesuai syariat Islam. Menurutnya FPI harus menghormati Indonesia yang beragam agama dan budaya. Kata dia, kerja sama harus sesuai dengan kebaikan semua agama.  Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengimbau setiap kepala daerah  bekerja sama dengan ormas seperti FPI. Bentuk kerja samanya dilakukan sesuai kesepakatan bersama.

• FPI
• ormas
• kemendagri
• pengamat
• kekerasan