Manfaat 8 Paket Kebijakan di Bidang Usaha

Pemerintah menargetkan pelaksanaan delapan paket kebijakan dapat dilaksanakan paling lambat Februari, tahun depan. Delapan paket kebijakan itu hari ini resmi diluncurkan oleh Wapres Boediono.

NASIONAL

Jumat, 25 Okt 2013 20:20 WIB

Author

Ade Irmansyah dan Eli Kamilah

Manfaat 8 Paket Kebijakan di Bidang Usaha

Paket Kebijakan, Bidang Usaha, Apindo, Wapres

KBR68h, Jakarta- Pemerintah menargetkan pelaksanaan delapan paket kebijakan dapat dilaksanakan paling lambat Februari, tahun depan. Delapan paket kebijakan itu hari ini resmi diluncurkan oleh Wapres Boediono.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Mahendra Siregar mengatakan, sasaran delapan paket kebijakan itu antara lain, perbaikan dalam memulai usaha, penyambungan tenaga listrik, dan pembayaran premi pajak perusahaan.

"Dalam konteks itu ada 8 bidang yang menjadi sasaran dalam perbaikan yang dianggap dapat dilakukan dalam cepat, yang meliputi 17 langkah rencana aksi Yang juga sudah memiliki jadwal jelas pada bulan ini, dan bulan lainnya sampai Februari 2014, " kata Mahendra di Istana Wapres, Jumat (25/10).

Kepala BKPM, Mahendra Siregar menambahkan, salah satu dari 17 rencana aksi untuk memudahkan usaha adalah dengan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Penyederhanaan Pendaftaran Tenaga Kerja. PP dan Perpres ini diklaim mampu menyederhanakan pendaftaran tenaga kerja menjadi 14 hari, dan mempersingkat program jaminan sosial yang semula tujuh hari, menjadi satu hari kerja.

Sambutan Pengusaha

Menanggapi rencana ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut positif. Wakil Sekretaris Jenderal Apindo, Franky Sibarani mengatakan, itu langkah maju demi terciptanya perizinan usaha yang mudah dan berbiaya hemat.

Hanya saja. kata dia, pemerintah harus konsisten mengawasi pelaksaan kebijakan, terutama di luar Jakarta. Sebab daerah sering mempersulit pengusaha untuk berinvestasi.

“Tinggal sekarangkan implementasinya seperti apa, karena yang sering dihadapi oleh para pengusaha itu adalah regulasinya seperti apa, tetapi kemudian tidak match antara pusat dan daerah. Kemudian yang kedua adalah setiap perizinan itu berpotensi untuk munculnya biaya-biaya yang tidak terukur atau bahkan membebankan dari para pengusaha itu sendiri,” ujarnya ketika dihubungi kepada KBR68H.

Ia mencontohkan, walau sudah ada kebijakan perizinan satu atap, tapi faktanya masih ada meja-meja di dalam satu atap itu dan itu terutama di daerah

Editor: Anto Sidharta

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

What's Up Indonesia

Kabar Baru Jam 8

Pernyataan Menhan TNI Terpapar Radikalisme Timbulkan Polemik