HuMa: MA Harus Akui Peradilan Rakyat

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) berharap Mahkamah Agung mengakui peradilan adat di daerah sebagai jalan untuk mendekatkan hukum kepada masyarakat.

NASIONAL

Senin, 07 Okt 2013 08:15 WIB

Author

Quinawaty Pasaribu

HuMa: MA Harus Akui Peradilan Rakyat

HuMa, MA, peradilan rakyat

KBR68H, Jakarta - Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) berharap Mahkamah Agung mengakui peradilan adat di daerah sebagai jalan untuk mendekatkan hukum kepada masyarakat. 


Pasalnya, menurut Direktur Eksekutif HuMa Andiko, selama ini hukum di Indonesia dianggap sebagai milik kelompok elitis. Untuk mewujudkan hal itu, HuMa bakal menyusun konsensus berupa pembaharuan hukum di Indonesia yang berbasis hukum-hukum rakyat. Penyusunan akan dilakukan setelah berakhirnya Konferensi Tingkat Tinggi Hukum Rakyat yang akan dimulai besok (Selasa, 8/10) sampai 10 Oktober. 


"Di negeri kita ini kan, hukum ini kehilangan aktor yang bisa menjadi contoh. Nah itu orang yang paling tinggi memberi contoh demikian. Nah hukum kita sudah sangat jauh dari moralitas. Dari KTT ini kita berharap kita bisa mengusulkan proposal untuk pembaharuan hukum kepada parpol yang akan bertanding mengambil alih kekuasaan,"ucap Andiko di program Sarapan Pagi KBR68H.


Selasa (8/10) besok akan berlangsung Konferensi Tingkat Tinggi Hukum Rakyat yang di Jakarta. Pelaksanaan KTT ini dilatarbelakangi tingginya perilaku korup di negeri ini. 


Menurut data HuMA, sepanjang umurnya Mahkamah Konstitusi digunakan sebagai forum pencarian keadilan bagi kelompok elit, terutama partai politik atau politikus. Hasil penelitian HuMa hingga akhir 2012, 48,5 persen pencari keadilan di MK adalah politikus, 42,8 persen adalah orang-orang yang melek hukum, dan hanya 6,5 persen nya adalah rakyat.


Editor: Antonius Eko 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Rangkuman Berita Sepekan KBR

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN