Eva Kusuma: Biar Tak Korup, Hakim Konstitusi Harus Jalani Uji Psikologi

KBR68H, Jakarta - Komisi Hukum DPR mengusulkan pemberlakuan uji psikologi tentang komitmen anti korupsi dalam perekrutan hakim Mahkamah Konstitusi.

NASIONAL

Jumat, 04 Okt 2013 08:06 WIB

Author

Danu Mahardika

Eva Kusuma: Biar Tak Korup, Hakim Konstitusi Harus Jalani Uji Psikologi

Eva Kusuma Sundari, Hakim Konstitusi, Uji Psikologi

KBR68H, Jakarta - Komisi Hukum DPR mengusulkan pemberlakuan uji psikologi tentang komitmen anti korupsi dalam perekrutan hakim Mahkamah Konstitusi. Anggota Komisi Hukum Eva Kusuma Sundari mengatakan tes psikologi semacam ini sudah dimiliki sejumlah universitas namun belum ada yang menggunakannya untuk seleksi jabatan penting.

Menurut Eva Kusuma, metode ini dapat menekan terjadinya tindak korupsi yang dilakukan oleh pemangku jabatan penting seperti Ketua MK Akil Mochtar.

"Harusnya bisa disempurnakan melalui asessment integritas dan komitmen anti korupsinya. Itu kita bisa kerjasama dengan lembaga psikologi UI, Unair atau Unpad yang punya metode khusus untuk asessment tentang komitmen antikorupsi dan integritasnya. Itu saya pikir harus jadi konsensus bareng untuk semua seleksi sekarang," jelasnya.

KPK menetapkan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sebagai tersangka suap sengketa pemilukada di Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Lebak, Banten. Total ada tujuh tersangka dalam kasus ini, diantaranya anggota DPR dari Golkar Chairunnisa dan Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih.

Bekas Ketua MK, Jimly Ashiddiqie mengusulkan tuntutan hukuman mati untuk Akil Mochtar karena mencoreng kredibilitas lembaga Mahkamah Konstitusi.

Editor: Suryawijayanti

 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Penyalahgunaan Narkoba di kalangan Pelajar dan Mahasiswa Meningkat, Penerapan Regulasi Tidak Tepat Sasaran

Kabar Baru Jam 7

News Beat

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19