KBR, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak bakal digelar akhir 2024.
Ia mengatakan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden serta pemilihan kepala daerah digelar di tahun yang sama. Tujuannya agar rencana pembangunan jangka menengah tingkat nasional paralel.
Meski begitu, Tito tidak menyebutkan secara jelas kepastian tanggal Pilkada tahun depan.
"Amanat dari pembuat Undang-Undang 2016 diserentakkan di tahun yang sama. Pilpres nanti 14 Februari, dan setelah itu di akhir tahun adalah Pilkada serentak di 552 wilayah kecuali di DIY," kata Tito usai pelantikan Pj Gubernur NTB, Selasa (19/9/2023).
Sebelumnya, Juru Bicara Kemendagri Benni Irwan menyebut percepatan pemungutan suara Pilkada 2024 dari November ke September baru sebatas wacana.
Menurutnya, wacana itu diangkat oleh elite partai politik serta akademisi. Dia memastikan, belum ada rencana pembahasan terkait hal tersebut.
Baca juga:
- Beban Kerja Bertambah Jika Pilkada Maju, KPUD Kabupaten Bogor: Tetap Siap
- Percepatan Pilkada, KPU Jatim Siap Patuhi Putusan KPU RI
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tidak mengetahui soal rencana perubahan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Jokowi malah mempertanyakan alasan jika jadwal pilkada dimajukan.
"Belum sampai ke situ lah saya, belum ke situ. Urgensinya apa? Alasannya apa? Semuanya perlu dipertimbangkan secara mendalam lah. Saya kira itu masih kajian di Kemendagri dan saya belum tahu mengenai itu," kata Jokowi di BSD, Tangerang, Banten, Kamis (31/8/2023).
Jokowi menambahkan, harus ada dasar pertimbangan memajukan jadwal gelaran Pilkada 2024.
Ia juga memastikan belum ada rencana menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk memajukan pilkada.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari sempat menyebut pemungutan suara pilkada bakal dimajukan dari 27 November 2024 ke September 2024. Pernyataannya itu merespons usul Bawaslu agar ada pembahasan soal opsi penundaan Pilkada 2024.
Baca juga:
- Pengamat: Wacana Pilkada Dipercepat, Kepentingan Politik Penguasa Belaka
- Ini Upaya Pemerintah Jaga Demi Netralitas Aparat Jelang Pemilu 2024
Editor: Agus Luqman
Pemicunya yaitu informasi terkait adanya relokasi atau penggusuran terhadap masyarakat setempat.
43 persen masyarakat masih meminta informasi tata cara pengajuan KUR.
Nama Whoosh adalah singkatan dari Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Hebat.
Pengabdian Nining Elitos bagi perjuangan buruh
"Intimidasi bisa terkait kepada yang namanya peserta pemilu, kepada penyelenggara Pemilu, apalagi kepada pemilih"
"Kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, bapak presiden, pengoperasian kereta api cepat Jakarta Bandung masih tidak dikenakan biaya atau gratis," 
"Masih terdapat 160 kabupaten kota yang penyerapan anggaran masih 0 persen"
Kawin tangkap merendahkan martabat perempuan
“Yang kita tuntut tentu pejabat tertinggi di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menjabat saat terjadi peristiwa yaitu Nico Afinta,"
Menyoal cekcok food vlogger dan perkara pelecehan yang dialami musisi perempuan.
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
