KBR, Jakarta- Wakil Presiden Maruf Amin mendorong media penyiaran menjaga netralitas di tahun politik. Sebab kata Wapres, media penyiaran menggunakan frekuensi publik.
"Sebagai media yang memanfaatkan frekuensi publik, saya juga menekankan agar penyelenggara penyiaran nasional menjaga netralitas, tidak mendukung salah satu partai atau paslon. Media agar berlaku secara seimbang. Liput kedua sisi, dan sesuai dengan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Bawaslu, dan perundangan lainnya," kata Wapres saat acara HUT ke-12 Kompas TV, Senin (11/9/2023) malam.
Wakil Presiden Maruf Amin juga mendorong media penyiaran mengawal proses dan tahapan pemilu sehingga dapat berjalan damai dan demokratis. Wapres meminta media penyiaran menyebarkan informasi yang benar dan akurat.
"Lawan hoaks dengan tetap menjaga keterbukaan dan objektivitas sebagai perwujudan fungsi pers yang sehat," ujarnya.
Wapres melanjutkan, "terakhir, pers harus berperan dalam memenuhi hak publik atas informasi bagi warga di pedalaman dan perbatasan, termasuk Papua, dengan memasok informasi-informasi yang memberdayakan dan mencerahkan."
Baca juga:
- Yenny Wahid Tutup Pintu untuk Pasangan Anies-Imin, Bacapres Lain?
- Survei Capres LSI: Ganjar dan Prabowo Ketat, Anies Menguntit
Sebelumnya anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Puadi menyampaikan bakal menelusuri munculnya calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dalam azan yang tayang di televisi swasta.
“Bawaslu akan melakukan penelusuran terkait kasus tersebut. Yang jelas televisi itu menggunakan frekuensi publik, dan belum saatnya berkampanye,” ucap Puadi kepada KBR melalui pesan singkat WhatsApp, Senin (11/9/2023).
Calon Presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo tampil dalam tayangan azan magrib di stasiun televisi swasta milik Hary Tanoesoedibjo (HT).
HT merupakan ketua umum Partai Perindo yang mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar pada Pilpres 2024.
Editor: Rony Sitanggang