KBR, Jakarta- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dinilai tidak bekerja sesuai tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi). Hal tersebut disampaikan Istri Munir, Suciwati saat mendatangi kantor Komnas HAM memperingati 19 tahun pembunuhan Munir Said Thalib.
Suci menyebut kasus pembunuhan suaminya masih tertahan di Komnas HAM.
“Kalau mereka mengerti tupoksinya, bahwa mereka bekerja untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat dan ada pembela HAM yang nomor satu, bekerja luar biasa, dibunuh. Masa harus menunggu 19 tahun untuk menentukan bahwa ini kasus pelanggaran HAM berat? Itu aneh menurut saya,” ujar Suciwati dalam aksi solidaritas peringatan 19 tahun pembunuhan Munir di depan kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2023).
Suciwati mengatakan, hari ini sudah dibentuk tim proyustisia, tetapi belum ada kabar dari tim tersebut. Dia mempertanyakan apakah sudah ada orang yang diperiksa terkait pembunuhan Munir ini dan siapa dalangnya.
“Hari ini makanya kita mau pertanyakan ke Komnas HAM. Apakah berani? (Mengungkap) atau memang lagi-lagi mencari alasan,” tegas suciwati.
Baca juga:
- Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Suciwati: Jokowi Mengecewakan!
- Menyoal Perlindungan bagi Pembela HAM di Indonesia
Suciwati mengatakan, Komnas HAM masih mengabaikan kasus pelanggaran HAM berat. Menurutnya, belum ada satupun kasus yang dibawa ke pengadilan dan dihukum dengan berkeadilan.
“Selalu ada pengadilan HAM ad hoc, lalu penjahatnya melenggang bebas karena hakimnya dan jaksanya sudah disetting."
Menurut Suciwati, jika kasus ini tidak diselesaikan dengan tuntas, maka akan banyak kasus-kasus yang terulang.
Racun
Munir Said Thalib dibunuh dengan diracun pada 7 September 2004 saat tengah dalam penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam melalui Singapura. Hasil autopsi menunjukkan ada senyawa arsentik dalam tubuh Munir.
Pengadilan menjatuhkan vonis 14 tahun penjara kepada Pollycarpus Budihari Priyanto. Ia adalah pilot Garuda Indonesia, yang namanya tercatat sebagai kru dalam penerbangan, tetapi tidak ikut terbang dari Singapura ke Amsterdam. Namun vonis Pollycarpus sempat dikurangi menjadi 2 tahun, bahkan kemudian dia menghirup udara bebas.
Setelah Pollycarpus bebas, Kejagung mengajukan peninjauan kembali (PK) ke pengadilan. MA mengabulkan PK jaksa dan menghukumnya 20 tahun penjara.
Pengadilan juga memvonis 1 tahun penjara kepada Direktur Utama Garuda Indonesia saat itu, Indra Setiawan. Dia dianggap menempatkan Pollycarpus di jadwal penerbangan Munir.
Sejumlah persidangan juga menyebut adanya keterlibatan petinggi Badan Intelijen Negara (BIN). Namun, tak ada yang dinyatakan bersalah.
Bekas Deputi V BIN, Muchdi Purwoprandjono yang menjadi terdakwa kasus ini, divonis bebas dari segala dakwaan.
Editor: Rony Sitanggang
Pemicunya yaitu informasi terkait adanya relokasi atau penggusuran terhadap masyarakat setempat.
43 persen masyarakat masih meminta informasi tata cara pengajuan KUR.
Nama Whoosh adalah singkatan dari Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Hebat.
Pengabdian Nining Elitos bagi perjuangan buruh
"Intimidasi bisa terkait kepada yang namanya peserta pemilu, kepada penyelenggara Pemilu, apalagi kepada pemilih"
"Kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, bapak presiden, pengoperasian kereta api cepat Jakarta Bandung masih tidak dikenakan biaya atau gratis," 
"Masih terdapat 160 kabupaten kota yang penyerapan anggaran masih 0 persen"
Kawin tangkap merendahkan martabat perempuan
“Yang kita tuntut tentu pejabat tertinggi di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menjabat saat terjadi peristiwa yaitu Nico Afinta,"
Menyoal cekcok food vlogger dan perkara pelecehan yang dialami musisi perempuan.
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
