Bagikan:

Rentetan Aksi Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

Bansos dinilai tidak akan cukup untuk mengatasi dampak yang terjadi. Dalam jangka panjang, kenaikan harga BBM dapat meningkatkan angka kemiskinan dan inflasi.

NASIONAL

Kamis, 15 Sep 2022 21:06 WIB

Author

Heru Haetami

Rentetan Aksi Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

Ilustrasi: Aksi demo buruh Jawa Barat menuntut kenaikan UMP 2017. Foto: KBR/Arie Nugraha

KBR, Jakarta- Penolakan terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) masih terus terjadi di sejumlah daerah, semisal di DKI Jakarta. 

Aksi penolakan bahkan terjadi meski pengumuman kenaikan harga BBM sudah dilakukan Presiden Joko Widodo sejak 3 September 2022. Protes itu disuarakan berbagai kalangan mulai dari buruh, petani, nelayan hingga mahasiswa.

Alasannya antara lain, kenaikan harga BBM akan menurunkan daya beli masyarakat yang saat ini sudah turun sebesar 30 persen.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan buruh di berbagai daerah bakal mendesak para pimpinan daerah membuat rekomendasi penolakan kenaikan BBM.

“Meminta gubernur membuat surat rekomendasi ditandatangani gubernur atau ditandatangani oleh bupati wali kota jika lokasinya di kabupaten kota atau pimpinan DPRD kalau aksinya di DPRD. Isi surat rekomendasi itu hanya satu menolak kenaikan harga BBM. Ini adalah aspirasi daerah harus didengar, kirim surat rekomendasi itu ke Presiden RI dan pimpinan DPR RI. Supaya mereka paham bahwa kebijakan pusat telah menyengsarakan rakyat Indonesia,” kata Said dalam Konferensi Pers, Jumat, (9/9/2022).

Penolakan juga disampaikan Serikat Petani Indonesia (SPI). Sebab, para petani juga membutuhkan BBM subsidi selama proses produksi, atau selama melakukan kegiatan pertanian.

Selain itu, naiknya harga BBM juga berdampak pada kenaikan harga-harga bahan pokok lain yang juga dirasakan oleh mereka.

Sekretaris Umum SPI Agus Ruli menyebut kenaikan bensin hanya akan menambah persoalan di kalangan petani rakyat.

“Itu semakin juga memperparah situasi kondisi agraria dan petani. Tentu secara langsung akan dirasakan biaya produksi pertanian akan meningkat. Sementara perlindungan-perlindungan terhadap petani dari mulai lahan, dari mulai infrastruktur pertanian, sampai kepada persoalan harga belum ada perlindungan,” kata Agus dalam keterangan pers, Minggu (11/9/2022).

Tak hanya petani, para nelayan kecil mulai terimpit dan kesulitan ekonomi imbas kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.

Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengatakan itu karena, beban melaut meningkat lantaran harga BBM Solar di lapangan sudah di kisaran 8 hingga 9 ribu rupiah per liter.

"Otomatis dengan beban tambahan biaya melaut semacam itu, pengeluaran nelayan juga semakin meningkat. Tetapi dari sisi yang lain sebenarnya harga ikan belum ada tanda-tanda meningkat kalau dalam laporan anggota KNTI," ujar Dani saat dihubungi KBR, Selasa (13/9/2022).

Ketua KNTI Dani Setiawan menambahkan, saat ini nelayan kecil hanya bisa pasrah dan berharap ada bantuan dari pemerintah.

Khususnya, para nelayan yang dijanjikan mendapat bantuan dari pemerintah daerah melalui alokasi 2 persen dari dana alokasi umum (DAK) dan dana bagi hasil (DBH).

Menurut Dani, bantuan itu setidaknya bisa meringankan beban para nelayan yang omzet pendapatnya terus menurun akibat kenaikan harga BBM.

Baca juga:

    Dalam pengamatan ekonom, dampak kenaikan BBM mulai terasa dari kenaikan harga barang hingga kenaikan ongkos kendaraan. Ekonom dari Pusat Studi Ekonomi dan Hukum Celios, Bhima Yudhistira mengatakan dampak buruk kebijakan ini terutama terjadi kepada kelompok masyarakat miskin.

    “Ini kalau begini kondisinya maka harga-harga barang lebih tinggi dan yang akan dirugikan sebenarnya adalah konsumen khususnya yang tidak menerima bansos. Yaitu yang kategori kelas menengah rentan jumlahnya cukup banyak itu sudah mulai dirasakan itu,” kata Bhima kepada KBR, Selasa (13/9/2022).

    Bhima menyarankan pemerintah mempertimbangkan pembatalan kenaikan. Kata dia, pemerintah dapat memperbaiki tata kelola sasaran penerima BBM subsidi tanpa harus menaikan harga.

    Sebab, meski pemerintah menggelontorkan bantuan sosial usai menaikkan harga bensin. Namun kata Bhima, bansos tersebut tidak akan cukup untuk mengatasi dampak yang terjadi. Dalam jangka panjang, kenaikan harga BBM dapat meningkatkan angka kemiskinan dan inflasi.

    “Intinya adalah ini justru menunjukkan bahwa pemerintah lebih khawatir efek atau ekses dari BBM ini akan berlangsung lama. Jadi sebaiknya diturunkan harganya. kalau mau pembatasan didukung. Tapi pembatasannya dengan data yang valid sehingga solar bocornya bisa ditutup. Misalnya untuk pengusaha-pengusaha bisa sudah dapat insentif dari negara sudah dapat untung dari harga komoditas terus masa subsidi solar-nya juga mereka nikmati melalui angkutan angkutan pertambangan perkebunan? itu yang harusnya dibatasi pembatasan ke sana itu harus dilakukan,” katanya.

    Selain itu, kenaikan harga BBM juga menimbulkan dinamika politik, seperti serangkaian aksi demo yang masih berlangsung hingga kini. Aksi itu dilakukan kelompok buruh, serikat petani, nelayan dan mahasiswa. Bahkan, KSPI bakal terus berdemo sebulan penuh pada September ini.

    Awal September lalu, pemerintah menaikan harga BBM subsidi. Untuk jenis Pertalite dari 7.650 rupiah menjadi 10 ribu rupiah. Kemudian harga Solar dari 5.150 menjadi 6.800 rupiah per liter. Lalu, untuk BBM jenis Pertamax, dari 12.500 menjadi 14.500 per liter.

    Editor: Sindu

    Kirim pesan ke kami

    Whatsapp
    Komentar

    KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

    BERITA LAINNYA - NASIONAL

    Kabar Baru Jam 11

    Kabar Baru Jam 10

    Kabar Baru Jam 8

    Kabar Baru Jam 7

    Laporan Temuan Ombudsman soal Penanganan Bencana

    Most Popular / Trending