Bagikan:

Polemik KSAD-Effendi Simbolon, Bisa Berpengaruh Buruk di Masyarakat?

Sebagian menganggap citra TNI tidak terpengaruh polemik pernyataan anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon. Tapi ada yang menganggap itu bisa membuat warga takut mengkritik TNI.

NASIONAL

Kamis, 15 Sep 2022 15:54 WIB

effendi simbolon

Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon dalam sidang dugaan pelanggaran etik di MKD DPR RI, Jakarta, Kamis (15/9/2022). (Foto: ANTARA/Risyal Hidayat)

KBR, Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman dan sejumlah anggota TNI Angkatan Darat merespon keras pernyataan Anggota Komisi Bidang Pertahanan DPR RI, Effendi Simbolon. 

Reaksi keras itu dipicu pernyataan Effendi Simbolon beberapa hari lalu yang menyebut TNI seperti gerombolan karena banyak ketidakpatuhan atau insubordinasi. Effendi juga menduga ada kerenggangan hubungan antara KSAD dan Panglima TNI.

Dalam rapat internal, KSAD Dudung Abdurachman menyebut pernyataan Effendi itu membuat marah dan panas prajurit TNI.

"Jangan kita diam saja, dia itu siapa. Nggak berpengaruh, nggak berpengaruh. Harga diri kehormatan kita, kok diinjak-injak sama dia. Karena saya tahu juga dia dapat angin masalahnya, sehingga kita duduk semuanya diam. Kedepan nggak ada lagi orang-orang seperti itu, saya sudah sudah diajari apa yang akan saya sampaikan ke media. Jadi jangan salahkan nanti prajurit kita ngamuk, gitu lho. Prajurit kita sekarang itu di kelompok, grup tamtama saja sudah menggelora, sudah panas, bintara sudah marah," ujar Dudung dalam video yang beredar, Rabu (14/9/2022).

Belakangan, KSAD Dudung Abdurachman menyampaikan ia dan jajaran TNI AD telah memaafkan Anggota Fraksi PDIP, Effendi Simbolon yang sudah membuat gaduh.

Di DPR, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menggelar sidang terkait dugaan pelanggaran etik terhadap Effendi Simbolon terkait pernyataannya yang menyebut "TNI mirip gerombolan", pada Kamis (15/9/2022). Dalam sidang itu, MKD memutuskan menghentikan kasus itu.

Tingkat kepercayaan

Survei berbagai lembaga memperlihatkan selama ini TNI merupakan lembaga negara yang paling dipercaya publik.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan menjelaskan dari survei mereka, TNI masih menjadi lembaga hukum yang memperoleh tingkat kepercayaan tertinggi dengan raihan 93 persen. Jauh mengungguli lembaga lain seperti Polri, Kejaksaan atau DPR.

"Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga seperti ini, TNI masih yang dipercaya, disusul presiden, lalu polri, kemudian kejaksaan, MPR, pengadilan, DPD, KPK, lalu DPR, dan partai politik," ujar Djayadi dalam konferensi pers daring, (13/8/2022).

Tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap TNI juga muncul dari survei Indikator Politik Indonesia maupun Charta Politika.

Tingkat kepercayaan terhadap TNI yang menduduki peringkat pertama dalam sejumlah hasil survei, dinilai akan tetap kokoh. Meskipun ada perseteruan antara Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman dengan Anggota Komisi Bidang Pertahanan DPR Effendi Simbolon.

Baca juga:

Pengaruh di masyarakat

Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah mengatakan kepercayaan publik terhadap TNI sebagai institusi militer akan tetap tinggi. Sebab, masyarakat menilai TNI selalu berada di garda terdepan saat negara membutuhkan.

"Saya kepercayaan publik terhadap TNI militer itu akan tetap tinggi. Memang ada perbedaan penilaian antara publik kepada militer dan kepolisian, penilaian kepada militer itu dilihat dari aktivitas-aktivitas militer terutama adalah yang di tingkat bawah. Bagaimana kemudian ketika ada terjadi bencana, bagaimana kemudian terjadi hal-hal yang memang militer ada di garda terdepan sehingga publik akan tetap percaya," ujar Dedi saat dihubungi KBR, Kamis (15/9/2022).

Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan perseteruan antara TNI yang melibatkan Effendi justru menjadi bumerang bagi DPR. Pasalnya, ia menilai DPR sebagai lembaga yang masuk kategori paling tidak dipercaya oleh publik.

"Sehingga pembelaan terhadap militer itu akan jauh lebih besar justru pada saat ada kelompok lain yang mencoba-coba untuk membenturkan diri dengan militer. Artinya, kepercayaan publik bisa saja meningkat bukannya menurun pada TNI," tuturnya.

Sementara itu, pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai reaksi petinggi TNI Angkatan Darat yang impulsif bisa membuat masyarakat takut mengkritik institusi negara tersebut.

Menurut Khairil, jika masyarakat yang mengkritik TNI menghadapi tekanan dari TNI semacam itu akan berpengaruh pada kualitas demokrasi Indonesia.

"Kalau anggota DPR, dia masih punya hak imunitas. Masih punya hak untuk berbicara. Terutama karena Pak Effendi Simbolon ini adalah anggota Komisi I DPR. TNI itu tidak sekedar mitra kerjanya, TNI itu juga objek pengawasannya. Sehingga dia bisa melakukan itu. Tapi kalau warga masyarakat bagaimana? Siapa yang melindungi? Ini yang kita khawatirkan. Justru dampaknya lebih besar daripada yang diinginkan. Inginnya mungkin supaya Pak Effendi Simbolon minta maaf. Tetapi tekanan yang diberikan ini terlalu besar, sehingga ini saya khawatir ini berdampak bagi masa depan masyarakat dan masa depan demokrasi kita," kata Khairul Fahmi.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Laporan Temuan Ombudsman soal Penanganan Bencana

Most Popular / Trending