KBR, Jakarta- Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Darmawan Prasodjo mengatakan, masyarakat tak perlu khawatir untuk melakukan peralihan atau konversi LPG 3 kilogram ke kompor induksi atau kompor listrik. Ia menegaskan, tidak ada penambahan daya listrik rumah tangga untuk program konversi ini. Sebab, meteran listrik untuk konsumsi rumah tangga dan untuk kompor induksi berbeda.
"Daya yang terpasang di masyarakat sama sekali tidak kami ubah, struktur tarifnya tetap sama, baik itu 450 VA, 900 VA, sudah kami uji semuanya. Di mana kekhawatiran masyarakat yang tadinya khawatir ada pergeseran daya dan tarif sama sekali sudah kami selesaikan," kata Darmawan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (14/9/2022).Darmawan menjelaskan, untuk sambungan listrik kompor induksi, menggunakan miniature circuit breaker (MCB) jalur khusus, yang tidak tersambung dengan meteran listrik untuk konsumsi rumah tangga yang menggunakan struktur daya yang sudah terpasang ataupun golongan tarif yang lama.
Baca juga:
- Resmikan PLTA Poso dan Malea, Jokowi Ingin Kurangi Ketergantungan Energi Fosil
- Dilema Percepatan Transisi Energi Bersih, Potensi Besar tapi Pemanfaatan Rendah
Ia menambahkan, penagihan listrik kompor induksi juga berbeda dengan tagihan listrik konsumsi rumah tangga. Dengan begitu, kata dia, masyarakat bisa mendapat gambaran langsung mengenai perbandingan biaya penggunaan kompor LPG dengan kompor listrik atau induksi.
Editor: Rony Sitanggang
Kenaikannya mencapai 47 persen, yakni dari 85 juta pada 2022, naik menjadi 123 juta pada tahun ini.
"Dengan anggaran yang Rp 2,1 triliun, kalau direhabilitasi saya kira selesai maka lapas kita akan berkurang jauh (tak penuh)"
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.
Dia pun menyebut pemerintah dalam hal ini Bulog juga tak maksimal dalam menyerap beras petani secara 100 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ini merupakan kali pertama ada pemberian THR bagi guru ASN non-penerima tunjangan kinerja atau TPP.
Di beberapa jalur mudik masih ada penyempitan jalan, kurangnya penerangan, hingga proyek jalan yang belum selesai.
Kemacetan sudah terjadi di beberapa wilayah akibat meningkatnya pengguna kendaraan pribadi dan keterlambatan membangun transportasi publik.
Orang dengan mentalitas kepiting sulit mendukung orang lain.
"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," kata Ida.
Sebab, menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, jumlah anggaran sekitar Rp149 miliar, hanya cukup untuk stok cadangan atau buffer stock hingga Agustus mendatang.
Mulai dari penyempitan jalan, penerangan jalan, hingga proyek perbaikan jalan yang masih juga belum selesai.
Pemerintah memutuskan melakukan impor beras 2 juta ton tahun ini. 
Yang jadi problem adalah ketika pendekatan sosial kultural enggak jalan itu juga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum,
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga situasi di Tanah Air yang mulai memasuki masa pra-endemi.
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
Pentingnya menjaga pola makan dan latihan fisik demi kelancaran puasa. 
"Perbaikan PRIMA paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,"
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
