KBR, Jakarta - Ahli Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai revisi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebab, amar putusan MK memerintahkan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja, bukan revisi UU PPP. Ini disampaikan Feri saat sidang uji materi UU tersebut di MK hari ini.
"Kalau bertentangan dengan keputusan konstitusi maka harus dibatalkan. 9 point amar putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sama sekali tidak mempermasalahkan UU No 12 tahun 2011, karena ketentuan UU ini malah menjadi dasar konstitusional tata cara pembentukan UU. Amar keputusan menentukan yang harus diperbaiki adalah UU Cipta Kerja bukan UU PPP," kata Feri Amsari pada sidang perkara Nomor 69/PUU-XX/2022 di MK, Kamis (15/9/2022).
Baca juga:
- DPR Tunda Pengesahan RUU PPP yang Atur Metode Omnibus Law
- Hormati Putusan MK, Pemerintah akan Perbaiki UU Cipta Kerja
Feri Amsari berpendapat putusan MK yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat adalah karena tidak dibentuk sesuai Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Salah satu alasannya karena Undang-Undang PPP tidak mengenal metode omnibus law, yang justru malah digunakan untuk menyusun Undang-Undang Cipta Kerja.
Editor: Fadli Gaper
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
"Apakah RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dapat disetujui?"
“Dengan segala hormat kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan menyatakan walk out"
“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang tentang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat disetujui?
Cara Memberi Tahu Anak soal Keuangan Orang Tua
"Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh Prima," 
Salah satu anggota koalisi dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) melihat hal itu pada Pasal 4 Ayat (3) dalam RUU Kesehatan.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) bakal fokus menggarap potensi energi terbarukan atau renewable energy untuk pengembangan bisnis panas bumi.
