Bagikan:

Konversi, Siasat Pemerintah Atasi Subsidi LPG 3 Kg dan Oversupply

Jika program konversi ini dipaksakan, bakal menambah beban ekonomi masyarakat miskin karena penambahan daya listrik dari 450 VA ke 900 VA.

NASIONAL

Selasa, 27 Sep 2022 16:57 WIB

Konversi, Siasat Pemerintah Atasi Subsidi LPG 3 Kg dan Oversupply

Ilustrasi: Meter Listrik PLN. Foto: KBR/Adhima Soekotjo

KBR, Jakarta- Program konversi penggunaan gas LPG 3 kilogram (kg) ke kompor listrik dinilai bukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah dasar penyaluran energi.

Penilaian itu disampaikan Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad.

Kata dia, dua masalah dasar itu adalah penyaluran subsidi gas 3 kg atau gas melon yang terbuka, dan surplus listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Menurutnya, jika program konversi ini dipaksakan, bakal menambah beban ekonomi masyarakat miskin karena penambahan daya listrik dari 450 VA ke 900 VA.

"Kalau misalnya yang katakanlah penggunaan kompor listrik jangan paksa bagi kelompok bawah untuk menggunakan itu. Biarkan kelompok menegah atas yang sudah memiliki daya, atau kemampuan membayar listriknya relatif lebih baik, mereka dikasih bantuan gratis, menurut saya itu tidak ada problem. Termasuk orang yang tidak dipaksa untuk pindah. Jadi jangan dihapus," ucap Tauhid kepada KBR, Senin, (26/9/2022).

Kaji Ulang Sistem Subsidi

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad mengusulkan penyaluran subsidi gas melon dilakukan dengan mekanisme tertutup, khusus bagi warga yang tidak mampu. Semisal warga miskin yang datanya terverifikasi.

Tauhid juga merekomendasikan agar surplus listrik PLN itu dimaksimalkan untuk kebutuhan masyarakat di luar Pulau Jawa. Selain itu, pemerintah juga bisa mengkaji opsi untuk mengekspor listrik ke negara tetangga dengan harga kompetitif.

Selain itu ia juga meminta pemerintah mengkaji ulang pembangunan proyek listrik 35 ribu megawatt. Alasannya, pemerintah harus mempertimbangkan tingkat permintaan yang masih rendah, serta biaya pemeliharaan proyek tersebut.

Kelebihan Pasokan Listrik

Pemerintah mengakui program konversi LPG 3 kilogram ke kompor listrik merupakan upaya menyiasati kelebihan pasokan listrik PT PLN yang diperkirakan mencapai 6 gigawatt hingga akhir tahun.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif berharap program ini mampu menarik minat masyarakat meningkatkan konsumsi listrik, dan mengurangi beban pembayaran listrik yang diproduksi produsen listrik swasta (IPP), meski tidak dipakai sekalipun.

"Itu suatu program untuk meningkatkan demand kalau demand naik otomatis serapannya juga naik. Sekarang kan uji coba kompor listrik. Sekarang juga motor listrik didorong supaya bisa masuk. Tinggal respons dari pada pasar. Kalau respons pasarnya bagus, otomatis demand juga naik," ucap Arifin kepada wartawan, Jumat, (23/9/2022).

Kritik dari Parlemen

Kritik dilontarkan sebagian kalangan di parlemen atas upaya pemerintah menyiasati kelebihan pasokan listrik PLN dan penyaluran subsidi LPG 3 kilogram.

Salah satunya datang dari Anggota Komisi bidang BUMN DPR, Amin AK. Ia meminta, pemerintah memikirkan dampak jangka panjang terkait program konversi gas LPG 3 kg ke kompor listrik.

Ia tidak ingin pemerintah menjadikan masyarakat miskin sebagai jalan pintas menyelesaikan persoalan pemerintah di sektor energi listrik yang tengah kelebihan suplai.

“Intinya jangan terbebani, jangan subsidi gas LPG 3 kg yang mereka sekarang merasakan nikmatnya. Kemudian dengan beralih ke listrik yang memang di awalnya mereka dapat secara gratis berikutnya bayar. Hitung-hitungannya konsumsi untuk energi itu dengan LPG 3 kg dapat subsidi dengan nanti setelah menggunakan peralatan listrik bisa berlipat ini kan saya berbahaya. Memang mereka mendapatkan murah di awal gratis berikutnya mereka harus menanggung beban yang tidak ringan,” kata Amin kepada KBR, Senin (26/9/2022).

Serupa, Komisi bidang Energi DPR meminta pemerintah memikirkan dampak jangka panjang jika program konversi gas LPG 3 kg ke kompor listrik betul-betul diimplementasikan.

Sebab, menurut Anggota Komisi bidang Energi, Sartono Hutomo, kebijakan ini masih memerlukan kajian mendalam.

“Kami dari Komisi VII DPR ingin mengusulkan untuk verifikasi faktual di lapangan, kendala-kendala apa permasalahan-permasalahan apa. Jadi tidak bisa serta merta itu bisa jadi satu kebijakan dan diimplementasikan. Ini perlu kajian yang mendalam dampaknya juga kepada masyarakat, penerima, ya, pengguna daripada subsidi ini,” kata Hartono dalam kanal Youtube DPR RI, diunggah Minggu, (25/9/2022).

Anggota Komisi Energi DPR, Sartono Hutomo menambahkan, jika program ini diterapkan, mesti ada kebijakan di mana masyarakat dapat memilih antara LPG 3 kg dan kompor induksi.

"Ini juga perlu ada pengkajian yang mendalam jadi tidak dipaksakan," katanya.

Wakil Ketua Komisi Energi DPR, Bambang Haryadi juga mendorong kebijakan yang dikeluarkan pemerintah jangan sampai membebani masyarakat.

Kata dia, pemerintah dan PLN jangan hanya memikirkan penyerapan listrik yang diketahui produksinya lebih atau oversupply.

“Kalau memang oversupply itu mau ditangani dengan benar, distribusinya yang benar dong. Elektrifikasi jangan ukurannya kecamatan. Berani enggak ukurannya per rumah?. Di Kalimantan banyak desa-desa yang belum teraliri listrik tapi dihitungnya 100 persen. Kenapa? Karena ada satu kecamatan sudah masuk listrik. Saya pikir kita jangan membebani rakyat dengan hal-hal yang tidak penting,” kata Bambang saat RDP dengan PLN, Rabu, (14/9/2022).

Ditunda

Usai menuai beragam kritik dan protes, program tersebut akhirnya tidak jadi diterapkan pemerintah pada tahun ini. Namun, uji coba program 2 ribu unit kompor listrik induksi akan tetap dilaksanakan, yakni di Bali, dan Solo, Jawa Tengah. Semula, pemerintah berencana membagikan 300 ribu paket kompor listrik induksi.

Pekan lalu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan memerhatikan kepentingan masyarakat di program konversi ini. Utamanya, soal biaya dan risiko, serta akan melakukan sosialisasi lebih luas kepada masyarakat.

Pemerintah berharap program konversi LPG 3 kilogram ke kompor induksi, mampu menekan ketergantungan Indonesia pada impor gas.

Baca juga:

Editor: Sindu

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 7

Bagaimana Stok dan Stabilitas Harga Pangan Jelang Nataru?

Kabar Baru Jam 8

Kick Off Seminar: Jurnalisme di bawah Kepungan/Tekanan Digital

Kabar Baru Jam 10

Most Popular / Trending