KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengingatkan para kepala daerah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di daerah masing-masing.
Menurut Jokowi, kenaikan harga pangan bisa menambah jumlah warga miskin. Karena kontribusi harga pangan terhadap angka kemiskinan, adalah sebanyak 74 persen.
“Utamanya itu beras sebagai komponen utama. Jadi hati-hati kalau harga beras di daerah bapak ibu sekalian itu naik. Meskipun naiknya 200 atau
500 perak segera diintervensi. Karena itu menyangkut kemiskinan di provinsi, kabupaten, kota bapak ibu pimpin langsung bisa naik angka kemiskinannya,” kata Jokowi dalam rapat pengendalian inflasi daerah di Istana Negara Jakarta, Senin (12/9/2022).
Presiden Jokowi juga mengingatkan daerah agar tidak bermain-main dengan angka inflasi yang tinggi.
Karena kenaikan inflasi yang tidak diantisipasi juga pasti akan menambah jumlah warga miskin.
Baca juga:
- Tekan Inflasi, Jokowi Ingin Kerja Serentak Pusat dan Daerah
- INDEF: Sepatutnya Upah Pekerja Dinaikkan
Jokowi pun memaparkan ada 10 kabupaten-kota yang dituntut segera kendalikan inflasi lantaran angkanya sudah lebih dari 7 persen. Ke-10 wilayah tersebut diantaranya, Luwuk dan Jambi 7,8 persen, Kotabaru
dan Sampit inflasi 7,5 persen, kemudian Tanjung Selor, Jayapura, Sintang inflasi 7,4 persen, lalu Bungo 7,2 persen, Padang 7,1 persen, dan Sibolga 6,9 persen.
Editor: Fadli Gaper
Sensus pertanian diharapkan bisa dijadikan landasan bagi pemerintah untuk mencatat by-name by-address siapa saja yang berhak mendapatkan subsidi pertanian. Seperti subsidi pupuk dan lain-lain.
"Potensi korupsi tinggi itu berawal dari conflict of interest (konflik kepentingan) antarinstansi dan pelaksananya. Sehingga itu menjadi paradoks satu sama lain."
Dari beberapa jenazah yang dipulangkan, sebagian PMI kehilangan satu ginjalnya. Kebanyakan jenazah PMI tersebut berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka sudah bekerja antara 5-10 tahun. 
"Bagaimana anak muda memaknai Pancasila? Sementara itu, penutupan kampus berimbas pada para mahasiswanya."
"Saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstrimisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama. Mari kita menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita."
Usaha mikro kecil terhambat regulasi dan jebakan zona nyaman
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Pagu indikatif Kemenkumham pada 2024 menurun jika dibandingkan 2023.
Jadi arahan Bapak Presiden jelas minta dipercepat, di bulan September harus semuanya sudah selesai.
“Kita tidak boleh kalah dengan kenaikan harga komoditas dengan alasan musim."
Flexing bisa dijadikan ajang bersaing atau cara untuk mendapatkan pengakuan orang lain.
Cara menampilkan citra diri agar eksis di media sosial
"Maraknya politik uang mengindikasikan pemilu kita masih memiliki tantangan yang luar biasa,"
Ekspor pasir laut sebenarnya sudah dilarang sejak 20 tahun lalu. 
"Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu, sama sekali enggak."
Nanti kan kita tentukan titik-titik mana saja yang boleh diambil. Jadi tidak sembarangan itu untuk dilakukan di semua titik
"Hampir 60-70% itu anak-anak itu langsung putus sekolah akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau dipaksa menikah,"
Jadi yang milih bukan Presiden, hati-hati, yang milih ini rakyat.
"Perokok pemula naik drastis selama 10 tahun terakhir, ketika kita sudah melihat data yang per dekade itu naiknya 240 persen,"
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
