Bagikan:

Hilirisasi, Pengusaha Diminta Bersiap Hadapi Larangan Ekspor Minerba

PT Timah hampir selesai membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) untuk hadapi larangan ekspor

NASIONAL

Kamis, 15 Sep 2022 19:41 WIB

Hilirisasi, Pengusaha Diminta Bersiap Hadapi Larangan Ekspor Minerba

Aktivitas tambang nikel di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. (06/11/2021). Foto: Antara/Jojon.

KBR, Jakarta- Pemerintah terus mendorong hilirisasi industri mineral dan batubara (minerba) di dalam negeri, untuk meningkatkan pendapatan negara. Presiden Joko Widodo bahkan telah menghentikan ekspor nikel dan berencana untuk menyetop ekspor komoditas lain secara bertahap, diantaranya timah, bauksit dan tembaga.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengimbau, agar para pengusaha bersiap menghadapi penghentian ekspor ini. Ia juga menyinggung pelaku usaha bauksit, yang hingga saat ini belum terlihat memiliki rencana matang untuk program hilirisasi.

"Bauksit sudah disebut-sebut oleh Presiden (ekspor dihentikan). Para pelaku bauksit harus siap-siap juga mau gimana ini langkah berikutnya. Kita sudah lihat rencana besar, tapi dalam praktek lapangannya, rencana besar saja tidak cukup, mesti rencananya sampai detail," ungkap Ridwan dalam 'Webinar Hilirisasi Minerba: Industrialisasi Mineral Menuju Indonesia Emas', Kamis (15/9/2022).

Baca juga:

Hilirisasi Industri Dongkrak Ekspor RI 20 Persen

Jokowi Ingin Indonesia Jadi Produsen Utama Produk Berbasis Nikel


Di sisi lain, Ridwan mencontohkan komoditas timah yang sudah siap, di mana saat ini PT Timah sudah hampir selesai membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) baru, sebagai bentuk persiapan dalam menghadapi kebijakan larangan ekspor.

"Smelternya timah itu kan dibangun tahun 71 ya mulai beroperasi, nah 50 tahun kemudian apa nih kemajuan yang kita raih. Kemajuan yang kita raih itu tidak semata-mata dari kacamata bisnis saja tapi ada multiplier effect lain yang kita harapkan yaitu pembukaan lapangan pekerjaan," imbuhnya.

Baca juga:

Bahlil Targetkan Raup Rp250 Triliun Investasi Baru dari Acara TIIWG G20
Stop Ekspor Bijih Nikel, Jokowi: Neraca Perdagangan Surplus

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menghentikan ekspor nikel sejak 1 Januari 2020, dan berencana akan menghentikan ekspor komoditas tambang lain secara bertahap, untuk mendongkrak pendapatan negara. Setelah menghentikan ekspor nikel dan membangun industri nikel dalam negeri, Jokowi menyebut, saat ini hasilnya sudah mulai terlihat.

Ia mengatakan, sebelum membangun industri nikel sendiri, hasil ekspor komoditas itu hanya sekitar US$1,1 miliar atau setara dengan Rp16 triliun. Namun setelah ekspor dihentikan dan dikelola sendiri, pendapatan bertambah 19 kali lipat mencapai US$20 miliar atau setara dengan 149 triliun rupiah pada 2021. Untuk itu Jokowi terus mendorong adanya hilirisasi yang lebih baik.

Editor: Dwi Reinjani

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Laporan Temuan Ombudsman soal Penanganan Bencana

Most Popular / Trending