Bagikan:

Hari Tani, Petani Masih Sulit Mendapat Pupuk Subsidi

"Hanya sekitar 20 persen subsidi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan riil petani. Sehingga pupuk subsidi menjadi persoalan. Belum lagi persoalan penyelundupan..." kata Agus Ruli.

NASIONAL

Selasa, 27 Sep 2022 21:53 WIB

Author

Heru Haetami

Hari Tani, Petani Masih Sulit Mendapat Pupuk Subsidi

Ilustrasi. Petani menggunakan pupuk bersubsidi. (Foto: Antaranews)

KBR, Jakarta- Ratusan petani di sejumlah daerah menggelar aksi demonstrasi pada puncak peringatan Hari Tani Nasional 2022, yang diperingati saban 24 September. Semisal di DKI Jakarta.

Para petani menuntut pemerintah menyelesaikan berbagai masalah, semisal kelangkaan pupuk bersubsidi yang membebani mereka.

Sekretaris Jendral Serikat Petani Indonesia (SPI) Agus Ruli Ardiansyah menyebut ketersediaan pupuk saat ini jauh dari kebutuhan petani.

“Hanya sekitar 20 persen artinya subsidi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan riil petani. Sehingga pupuk-pupuk subsidi itu menjadi persoalan di lapangan. Belum lagi persoalan penyelundupan penggelapan pupuk-pupuk bersubsidi di lapangan,” kata Ruli dalam keterangan pers, Kamis, (22/9/2022).

Ruli menambahkan, selain ketersediaan, para petani juga disulitkan dengan ketidakpastian harga pembelian pupuk subsidi.

Kritik dari Parlemen

Ragam permasalahan soal pupuk juga terungkap saat Komisi Pertanian DPR menggelar rapat dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, pekan lalu. 

Anggota Komisi bidang Pertanian Ibnu Multazam menilai sengkarut pupuk bersubsidi dan sulitnya para petani mendapatkan pupuk masih menjadi persoalan hingga kini.

“Siapa yang salah kita tidak tahu, tiba-tiba kontraksi pupuk ini luar biasa. Dari kenyataannya di lapangan, kita tidak tahu kalau dari data kementerian kita tidak tahu. Tetapi ini praktik di lapangan itu untuk mencari pupuk subsidi di beberapa wilayah itu kesulitan,” kata Ibnu saat rapat dengan menteri pertanian, Rabu, (21/9/2022).

Tanggapan Menteri Pertanian

Merespons hal itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku kebijakan terkait pupuk subsidi dijalankan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR. 

Syahrul mengklaim tidak ada pengurangan kuota pupuk subsidi. Hanya saja, kata dia, krisis global yang terjadi mengakibatkan ketersediaan pupuk langka.

"Masalah pupuk kurang lebih tidak dikurangi, hanya sesuai dengan kesepakatan kita semua di sini dan hasil evaluasi ombudsman, hasil evaluasi badan pemeriksa lainnya, diefektifkan dari 69 jenis menjadi sembilan jenis. Itu hasil kesepakatan kita dan bukan Kementan saja, Komisi IV, ada panjanya," kata Syahrul, Rabu, (21/9/2022).

Mentan Syahrul Yasin Limpo mengatakan pemerintah dan DPR juga telah menyepakati hasil panja dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Permentan tersebut mengatur tentang komoditas yang mendapat pupuk bersubsidi. Semula, terdapat 70 komoditas pertanian yang mendapatkan pupuk bersubsidi, kini hanya sembilan komoditas pertanian.

Sembilan komoditas pertanian tersebut antara lain padi, jagung, kedelai, bawang merah, dan bawang putih. Komoditas-komoditas tersebut dipilih lantaran merupakan komoditas pokok dan strategis yang memiliki dampak laju inflasi.

Selain itu, hanya pupuk jenis urea dan NPK yang akhirnya disubsidi pemerintah. Syahrul beralasan, kedua jenin pupuk tersebut memiliki unsur hara tinggi untuk meningkatkan produktivitas hasil tani.

“Kenapa urea, karena mereka itu memberikan kesuburan. Semua ilmu mengatakan seperti itu. Kenapa NPK, itu menjaga buah,” katanya.

Kebutuhan Pupuk Nasional

Sebelumnya, PT Pupuk Indonesia menjelaskan, keluhan terkait pupuk langka disebabkan kebutuhan pupuk petani secara nasional mencapai 25 juta ton. Sementara, pupuk yang bisa disediakan oleh subsidi hanya sebesar 9 juta ton.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Bakir Pasaman mengungkap kondisi tersebut berdasarkan data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

"Otomatis petani ini yang berhak mendapatkan subsidi pun akan berteriak langka, karena mereka mendapatkan pupuk dengan jumlah yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Nah, itu ada sekitar 16 juta petani yang berhak mendapatkan subsidi itu, kemudian ada 7 juta petani itu tidak masuk ke dalam e-RDKK, mereka tidak bisa masuk karena tidak memenuhi persyaratan dalam e-RDKK. Jadi seluruh petani di Indonesia otomatis pasti akan menerapkan pupuk langka," kata Bakir dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Senin, (19/9/2022).

    Digitalisasi

    Bakir Pasaman mengklaim, PT Pupuk Indonesia telah melakukan digitalisasi dalam pendistribusian dan penebusan pupuk bersubsidi yang dimulai dari hulu ke hilir, termasuk penyempurnaan data dan sistem, hingga pengelolaan dan pengawasan kebijakan pupuk. Upaya ini diklaim bisa memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi di Indonesia.

    "Dengan sistem ini kami ingin menjawab bahwa berapa sih alokasi yang disediakan oleh pemerintah, berapa yang sudah diambil oleh petani, berapa yang menjadi penugasan kami, kapan diambil, dan lain-lain. Ini mudah-mudahan terjawab dengan sistem digitalisasi yang disiapkan ini," kata Bakir.

    Menurutnya, dengan digitalisasi, penyaluran pupuk bersubsidi bisa dipantau secara langsung. Yakni, dengan menggunakan aplikasi Rekan yang terhubung dengan seluruh kios penyalur pupuk di seluruh Indonesia.

    Baca juga:

    Editor: Sindu

    Kirim pesan ke kami

    Whatsapp
    Komentar

    KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

    BERITA LAINNYA - NASIONAL

    Kabar Baru Jam 7

    Kabar Baru Jam 8

    Komunitas Biboki Lestarikan Tenun Ikat Tradisional

    Living Law, Apa Dampaknya Jika Masuk dalam RKUHP?

    Kabar Baru Jam 10

    Most Popular / Trending