Bagikan:

Dilema Percepatan Transisi Energi Bersih, Potensi Besar tapi Pemanfaatan Rendah

"Di satu sisi kita menginginkan sumber energi bersih ini menjadi lebih intensif lagi, lebih banyak digunakan. Tetapi di lain sisi kita memberikan subsidi bahan bakar minyak."

NASIONAL

Rabu, 14 Sep 2022 15:38 WIB

energi bersih

PLTA Poso Energi berkapasitas 515 megawatt. (Foto: Sekretariat Presiden)

KBR, Jakarta - Pemerintah mengklaim terus berkomitmen untuk melakukan transisi atau perpindahan dari penggunaan energi fosil atau energi kotor ke energi baru terbarukan dan ramah lingkungan atau energi bersih.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan transisi energi diperlukan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional mengingat cadangan bahan bakar fosil yang terbatas.

Hal itu didukung dengan potensi energi baru dan terbarukan (EBT) di dalam negeri yang cukup besar.

"Kita masih memiliki potensi energi baru terbarukan yang besar dan lebih dari 3.000 gigawatt yang berasal dari surya, hidrogen, bioenergi, biomassa, panas bumi dan sumber daya laut," ujar Arifin dalam Acara Seminar Nasional: Peran Patriot Energi dalam pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia yang disiarkan secara daring, Senin (29/8/2022).

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan sejauh ini pemanfaatan energi terbarukan untuk konsumsi masyarakat dan industri masih sangat minim.

Dari potensi energi bersih yang mencapai lebih dari 3 ribu gigawatt, Indonesia baru menggunakan sekitar 10 gigawatt atau 0,3 persen di awal tahun ini. Padahal, pemerintah mengejar target pencapaian bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 mendatang.

Baca juga:

Energi bersih untuk kantor pemerintah

Berbagai kebijakan diambil. Termasuk mendorong kantor pemerintah agar beralih menggunakan energi ramah lingkungan.

Beberapa waktu lalu, PT PLN menyerahkan sertifikat energi baru terbarukan untuk mendukung penggunaan listrik ramah lingkungan di lima Istana Kepresidenan yakni Istana Merdeka Jakarta, Bogor, Yogyakarta, Cipanas, dan Tampaksiring.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengapresiasi, upaya migrasi energi yang dilakukan pemerintah untuk mendukung upaya perbaikan lingkungan.

"Kami sangat mengapresiasi bahwa istana mengambil alih kepemimpinan dalam memerangi perubahan iklim ini dengan cara yaitu bagaimana pasokan listrik nya betul betul berbasis pada energi baru terbarukan energi bersih kami mengapresiasi itu semua tentu saja harapan kami dengan adanya kepemimpinan langkah langkah dan terobosan dari istana ini bisa diikuti seluruh komponen seluruh seantero Nusantara," ujar Darmawan, Selasa (6/9/2022).

Darmawan menjelaskan, sumber energi yang digunakan untuk lima istana presiden berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang. PLTP Kamojang memiliki kapasitas pembangkit 140 megawatt.

Selain itu, PLN juga memiliki sumber energi bersih lain yakni PLTP Lahendong berkapasitas 80 megawatt dan PLTA Bakaru 130 megawatt.

Total produksi listrik dari pembangkit energi terbarukan itu mencapai sekitar 2,5 juta megawatt per tahun, atau setara dengan 2,5 juta unit pengguna energi baru.

Baca juga:

Ambisi Pertamina

Upaya percepatan transisi energi juga dilakukan perusahaan BUMN di bidang minyak dan gas bumi, PT Pertamina.

Senior Vice President (SVP) Research & Technology Innovation Pertamina, Oki Muraza mengatakan ke depan PT Pertamina akan mengelola sebagian besar energi yang akan digunakan di Indonesia.

Oki meminta generasi muda di bidang energi lebih kreatif dan berinovasi mencari energi baru terbarukan.

"Sebagaimana kita ketahui Pertamina adalah integrity energy company di Indonesia. Di 2030 itu perkiraannya sekitar 70 persen dari energi Indonesia itu nanti akan di-managing oleh Pertamina. Jadi besar harapan kami tentunya sebesar besarnya kontribusi dan juga peran adik-adik nantinya di program program energi kita termasuk juga dengan energy energy terbarukan," ujar Oki, dalam paparan G20, Kamis (1/9/2022).

Oki menambahkan, Indonesia memiliki banyak sumber energi panas bumi atau geothermal. Pertamina bersama para pihak lain akan berfokus pada pencarian sumber-sumber tersebut.

Oki mengatakan, sesuai arahan pemerintah, Indonesia harus mulai beralih dari energi kotor ke energi yang bersih.

Kontradiksi

Sayangnya, upaya transisi energi yang dilakukan pemerintah seperti menghadapi kontradiksi.

Direktur Eksekutif lembaga kajian strategis CSIS Yose Rizal Damuri mengatakan pemanfaatan energi bersih atau Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia masih sangat rendah baru sekitar 13 persen. Padahal targetnya 23 persen pada 2025.

Yose Rizal mempertanyakan niat pemerintah mendorong penggunaan energi bersih atau energi hijau di Indonesia.

Menurutnya, niat pemerintah justru tak sejalan dengan kebijakan yang ada. Khususnya terkait pemberian subsidi energi untuk memenuhi konsumsi masyarakat.

"Di satu sisi kita menginginkan sumber energi bersih ini menjadi lebih intensif lagi, lebih banyak digunakan. Tetapi di lain sisi kita memberikan subsidi bahan bakar minyak dan subsidi energi itu yang sangat besar. Dan mengingat bahwa kebanyakan subsidi ini jatuhnya kepada energi fosil, kepada energi yang bukan energi bersih, maka kita patut mempertanyakan juga. Apakah niat pemerintah untuk mengoptimalisasi ataupun juga membangun sumber energi bersih ini ada dasarnya atau tidak," ujar Yose dalam acara 'CSIS Media Briefing Membedah Arah dan Strategi Kebijakan Ekonomi Indonesia' (22/8/2022).

Yose Rizal melihat peluang pemanfaatan energi bersih sendiri tampak samar, karena Indonesia masih menggunakan energi fosil untuk kebutuhan listrik dalam jumlah yang besar.

Belum lagi saat ini terjadi kelebihan pasokan energi, terutama di dalam energi listrik yang dinilai tak sejalan dengan upaya mendukung pemanfaatan energi bersih.

Yose Rizal mengingatkan pengembangan energi bersih atau energi hijau sangat diperlukan untuk menghadapi krisis iklim. Ia meminta pemerintah menaruh perhatian lebih pada komitmennya dalam penggunaan energi bersih.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Upaya Polri Meningkatkan Kembali Kepercayaan Publik

Most Popular / Trending