Bagikan:

BBM Subsidi Naik, Hidayat: BLT Tidak Cukup

"Sama sekali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dari warga."

NASIONAL

Selasa, 06 Sep 2022 09:46 WIB

bbm subsidi

BBM subsidi naik, pendemo blokir jalan depan UNM di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (5/9/22). (Antara/Arnas Padda)

KBR, Jakarta-  Anggota DPR RI Komisi VIII sekaligus Wakil Ketua MPR-RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid tidak yakin bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah sebagai pengalih subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) mampu menekan angka kemiskinan di tanah air. Ia mengkritik anggaran yang disiapkan pemerintah tidak dapat mengimbangi beban yang dirasakan oleh masyarakat.

"Anggaran yang diberikan saja hanya untuk enam bulan. Itu pun per bulan hanya Rp150 ribu. Yang akan naik ini seluruh komponen harga. Sebelumnya sudah naik, sekarang akan tambah naik. Transportasi naik, sekarang sembako semuanya naik. Itu angka Rp150 ribu rupiah per bulan itu enggak cukup. Sama sekali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dari warga. Dan apalagi kalau itu kemudian malah naik. Maka bagaimana akan menekan angka kemiskinan? Itu justru akan sangat potensial menghadirkan kemiskinan," kata Hidayat saat dihubungi KBR (05/09/22).

Hidayat Nur Wahid menilai pemerintah  tidak memperhitungkan penaikan BBM bersubsidi yang akan berdampak terhadap kondisi perekonomian masyarakat secara jangka panjang. Bantalan sosial yang diberikan saja, menurut dia, biasanya hanya bersifat sementara.

"Bantuan itu kan hanya empat sampai enam bulan. Berikutnya enggak jelas. Dan biasanya tidak ada lagi Bantuan Langsung Tunai (BLT) setelah itu. Padahal dampak dari kenaikan ini kan permanen. Hampir tidak pernah terjadi kemudian ini diturunkan kembali," ucapnya.

Selain itu, Hidayat mengatakan penaikan BBM bersubsidi sebetulnya memberikan dampak pada seluruh masyarakat, bukan hanya masyarakat yang masuk pada kategori miskin. Tetapi pemerintah hanya memberikan Bansos pada warga miskin.

"Yang akan diberikan itu adalah angka sekitar 20.650.000 warga. Itu pun datanya bermasalah. Padahal yang akan terdampak secara ekonomi adalah seluruh warga. Artinya di luar 20 jutaan warga saja tidak tercukupi kebutuhannya. Padahal mereka sudah mendapatkan BLT tepat sasaran. Apalagi kalau tidak tepat sasaran. Sementara di luar itu, masih begitu banyak warga potensial miskin," ucapnya.

Ia juga mencermati data yang disiapkan pemerintah belum mutakhir, dan berpeluang mendorong penyaluran Bansos tidak tepat sasaran.

"BPK dalam bulan Juni kemarin menemukan adanya data yang bermasalah ini. Data yang bermasalah dikaitkan dengan duplikasi, mereka yang sudah meninggal masuk juga, atau PNS yang masih dapat juga. Intinya kemudian BPK menyampaikan temuan kerugian negara akibat tidak tepat sasarannya BLT ini senilai Rp6 triliun. Ini menandakan bahwa program alih subsidi menjadi BLT, itu juga tidak tepat sasaran dan potensial mempunyai banyak masalah," tegasnya.

Baca juga:

- Penaikan BBM, PP Muhammadiyah: Buat Rakyat Makin Melarat

- Kenaikan BBM, Luhut: Kita Hitung Dengan Cermat

Sebelumya Presiden Joko Widodo menetapkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Sabtu, (3/9/2022). Presiden beralasan, BBM subsidi dinikmati oleh 70 persen kelompok masyarakat mampu yang mempunyai mobil pribadi. 

Kata Presiden,  harga BBM dalam negeri masih terjangkau dengan subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran," ucap Jokowi dalam siaran pers, Sabtu, (3/9/2022).

Presiden Joko Widodo memerintahkan pemerintah daerah mengelola dana sebesar Rp2,1 triliun untuk bantuan kepada masyarakat terdampak kenaikan harga BBM. Semisal nelayan, pengemudi angkutan umum hingga ojek daring (ojol). Bekas Gubernur DKI Jakarta itu mengarahkan agar anggaran bantuan itu bersumber dari dana transfer daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran subsidi BBM akan dialihkan untuk dua skema Bantuan Langsung Tunai. Pertama, BLT senilai Rp600 ribu akan digelontorkan untuk 20,6 juta keluarga miskin. Kedua, BLT berupa subsidi gaji diberikan kepada pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta senilai Rp600 ribu. Adapun BLT pekerja ini ditargetkan menyasar 16 juta orang.

Adapun tiga jenis BBM yang mengalami kenaikan harga, yakni Pertalite, solar, dan Pertamax. Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Lalu solar bersubsidi naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Kemudian Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

Editor: Rony Sitanggang

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Menyongsong Terbitnya Rupiah Digital

Episode 4: Relasi Kuasa: Akar Kekerasan & Pengaturannya Dalam UU TPKS

Kabar Baru Jam 7

Bagaimana Stok dan Stabilitas Harga Pangan Jelang Nataru?

Kabar Baru Jam 8

Most Popular / Trending