Bagikan:

Antisipasi Resesi, Pengusaha Minta Kelonggaran Bayar Pajak

Sutrisno khawatir, resesi global bisa berdampak lebih jauh kepada Indonesia jika pemerintah tidak cepat mengambil kebijakan yang meringankan dunia usaha.

NASIONAL

Jumat, 30 Sep 2022 20:13 WIB

resesi

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Kebijakan Publik, Sutrisno Iwantono. (Foto: antaranews/HO)

KBR, Jakarta - Kalangan pengusaha berharap pemerintah memberi fasilitas kelonggaran membayar pajak ataupun biaya perizinan lainnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Kebijakan Publik, Sutrisno Iwantono mengatakan, fasilitas itu penting bagi pengusaha karena saat ini permintaan produk semakin melesu.

Sutrisno khawatir, resesi global bisa berdampak lebih jauh kepada Indonesia jika pemerintah tidak cepat mengambil kebijakan yang meringankan dunia usaha.

"Khususnya agar produksi tidak turun, karena ketika turun akan terjadi stuck lagi karena itu upaya untuk mendorong produksi menjadi pusat perhatian . Bukan hanya kebijakan moneter lebih ramah, tapi kebijakan fiskal juga terutama yang dari perpajakan itu juga jangan terlalu dikejar-kejar dulu dan yang terpenting itu adalah sektor riil di mana sektor riil itu berkaitan dengan perizinan dan biaya-biaya tinggi," ujar Sutrisno saat dihubungi KBR, Jumat (30/9/2022).

Baca juga:

- Potensi Resesi di AS, Dampaknya ke Indonesia?

- Ancaman Resesi, Ini Perintah Jokowi

Sutrisno juga mendorong agar efisiensi birokrasi pemerintah dilakukan secara nyata. Saat ini, Sutrisno menilai, prosedur perizinan masih berbelit sehingga ekonomi biaya tinggi masih seringkali terjadi.

Evaluasi APBN 2023

Sementara itu, Pemerintah juga diingatkan segera mengevaluasi APBN 2023, jika resesi global semakin memberi tekanan ke perekonomian nasional.

Pengamat ekonomi dari "Celios", Muhammad Andri Perdana mengatakan, ancaman resesi global perlu diantisipasi dengan penguatan jaring pengaman sosial.

Andri menilai, jaring pengaman sosial yang sudah ada saat ini masih belum kuat menopang ekonomi masyarakat, apalagi meningkatkan daya beli.

"Jadi seharusnya atau setidaknya APBN itu 4-5% dari PDB kita itu tahun ini dan ke depan diamankan untuk jaring pengaman sosial. Jadi proyek-proyek ataupun belanja yang masih belum prioritas begitu, penting dibandingkan dengan menjaga daya beli masyarakat itu harusnya di kesampingkan dulu agar bisa mengamankan daya beli kita itu," ujar Andri saat dihubungi KBR, Jumat (30/9/2022).

Andri juga mengingatkan, kenaikan harga BBM hingga terkereknya suku bunga Bank Indonesia, otomatis berpengaruh kepada lonjakan inflasi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan, kondisi dunia dalam "awan gelap dan badai besar" yang akan menghadang pada tahun depan. Hal ini bukan terkait ramalan cuaca, melainkan terpaan aneka krisis global yang akhirnya berdampak pula ke Indonesia.

Editor: Fadli Gaper

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Menyongsong Terbitnya Rupiah Digital

Episode 4: Relasi Kuasa: Akar Kekerasan & Pengaturannya Dalam UU TPKS

Kabar Baru Jam 7

Bagaimana Stok dan Stabilitas Harga Pangan Jelang Nataru?

Kabar Baru Jam 8

Most Popular / Trending