Bagikan:

Anggota DPR Minta Pemerintah Ubah Kriteria Orang Miskin

"Dari dulu itu angka kemiskinan sekitar 10 (juta orang), sekitar 11 persen orang. Tidak ada juga bukti output perubahan. Buktinya penerima PKH tetap 10 juta orang."

NASIONAL

Senin, 12 Sep 2022 13:25 WIB

orang miskin

Warga menaiki perahu di Kampung Yoka, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Jumat (5/8/2022) . (Foto: ANTARA/Sakti Karuru)

KBR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis mendorong pemerintah untuk mengubah kriteria orang miskin di Indonesia. Tujuannya agar masyarakat lain yang juga kurang mampu, dapat terdata oleh pemerintah.

Dorongan itu disampaikan Iskan merespon klaim Menteri Keuangan yang menyebut bantalan sosial pengalih Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat menekan angka kemiskinan di tanah air.

"Yang dimaksud miskin itu harus didesain ulang lagi apa yang dimaksud miskin. Kalau orang cuma dikasih umpamanya Rp200 ribu dari Bansos, tiba-tiba setiap tahun anaknya bertambah satu, terus bagaimana? Di Indonesia ini standar kemiskinan terlalu jauh. Kalau dihitung standar kemiskinan di PBB, di Indonesia itu mungkin ada sekitar 50-60 juta orang. Bukan 10 juta. Itu 10 juta itu miskin yang sangat melarat lah istilahnya itu. Kalau kita mengikuti standar PBB, yang miskin sekitar 50 juta," kata Iskan saat dihubungi KBR, Minggu (11/9/2022).

Baca juga:


Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis mengatakan banyak masyarakat yang semakin tertekan akibat kenaikan harga bahan pokok.

Harga BBM bersubsidi yang naik mempengaruhi harga bahan pokok kebutuhan masyarakat.

"Dari dulu itu angka kemiskinan sekitar 10 (juta orang), sekitar 11 persen orang. Tidak ada juga bukti output perubahan. Buktinya penerima PKH tetap 10 juta orang. Begitu harga semua naik, harga barang semua naik, harga energi naik semua, subsidi yang dikasih tidak berbekas. Hanya untuk angin surga saja," ucapnya.

Ia meragukan klaim pemerintah soal Bansos dapat menekan angka kemiskinan yang ada. Dalam mengurangi angka kemiskinan, kata Iskan, harus penyebabnya yang diselesaikan permasalahannya.

"Dengan ada masalah keuangan, masalah energi, masalah pangan, ini berat. Tapi sudah keburu terlambat. Itu kalau yang dikasih subsidi 3-4 bulan, sesudah 4 bulan bagaimana? Harga minyak kan enggak akan turun. Tapi bansos yang dibayar oleh negara cuma 4 bulan. Bagaimana itu bisa mengurangi angka kemiskinan?" katanya.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Upaya Polri Meningkatkan Kembali Kepercayaan Publik

Most Popular / Trending