Bagikan:

Aksi Peretasan Bjorka, Jokowi Bentuk Tim Khusus

"Memang ada data-data yang beredar salah satunya oleh Bjorka."

NASIONAL

Selasa, 13 Sep 2022 08:59 WIB

peretasan

Kepala BSSN Hinsa Siburian, Menkominfo Johnny G.Plate, Menkopolhukam Mahfud MD, peretasan Bjorka, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9/22). (Setpres)

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo meminta jajarannya segera menindaklanjuti aksi peretasan dan kebocoran data yang dilakukan peretas Bjorka. Perintah itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate usai rapat internal pembahasan serangan siber, Senin (12/9/2022).

Johnny mengakui sejumlah data milik kementerian lembaga yang bocor ke publik.

“Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar salah satunya oleh Bjorka. Tetapi data-data itu setelah ditelaah, sementara adalah yang sifatnya umum bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang terupdate sekarang. Sebagian data-data yang lama,” kata Johnny.

Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan, pemerintah telah mempersiapkan tim khusus untuk menangani peretasan tersebut.

Kata dia,  tim lintas kementerian lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN  akan bekerja dan berkoordinasi untuk menelaah serangan siber itu secara dalam.

Nantinya, ujar Johnny, tim bakal bekerja mengawasi dan memperbaiki  tata kelola data di tanah air.

“Perlu ada emergency response team untuk menjaga data, tata kelola data yang baik di Indonesia, untuk menjaga juga kepercayaan publik,” katanya.

Dia tak menjelaskan kapan tim akan mulai bekerja. Jhonny pun tak menjawab saat ditanya mengenai tugas dan fungsi tim tersebut.

Baca juga:

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengakui terjadi kebocoran data negara saat ini. Namun ia menilai data yang bocor bukan merupakan informasi rahasia milik negara, bahkan menurut Mahfud, dokumen yang beredar sudah biasa terpublikasi di media.

"Belum ada yang membahayakan dari isu isu yang itu. Kan sudah ada di koran setiap hari yang ini ingin jadi presiden yang ini begitu cuma itu itu aja nggak ada rahasia negara itu kalau saya baca yang beredar itu. Sehingga itu bisa saja kebetulan sama dan kebetulan bukan rahasia juga orang itu cuma dokumen biasa yang terbuka. Tetapi itu memang terjadi misalnya di Dukcapil ada macam-macam ada di beberapa tempat," ujar Mahfud, Senin (12/9).

Menkopolhukam Mahfud juga mengatakan, telah menerima laporan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait lembaga pemerintah mana saja yang diretas. Saat ini pemerintah tengah mendalami adanya kemungkinan data lain bocor. 

Sedangkan terkait surat Presiden Joko Widodo yang ikut diretas, menurutnya informasi tersebut juga masih didalami tim siber.

Editor: Rony Sitanggang

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Catatan untuk TNI

Most Popular / Trending