KBR, Jakarta– Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan, penelitian menunjukkan kecenderungan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelapnya terus meningkat.
Kata Wapres, salah satu penyebab adanya perubahan kondisi sosial dan ekonomi di masyarakat akibat pandemi Covid-19.
"Salah satu faktor penyebabnya adalah stres yang dialami seseorang karena adanya perubahan situasi sosial dan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19. Kondisi tersebut membuat seseorang lebih mudah terpengaruh untuk menggunakan narkoba," kata Ma'ruf dalam acara webinar nasional "Ancaman Narkoba di Tengah Pandemi", Kamis (16/9/2021).
Wapres Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pembatasan yang diterapkan selama masa pandemi Covid-19 ini tidak menghentikan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di masyarakat.
Penjagaan ketat di setiap pintu keluar masuk suatu wilayah pun kata dia, tidak membuat para bandar dan sindikatnya berhenti untuk mengedarkan barang terlarang tersebut.
"Bahkan, muncul modus-modus baru penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di dunia," kata Ma'ruf.
Baca juga: Napi Narkoba Dominasi Lapas, UU Narkotika Perlu Direvisi
Polres Rejang Lebong Temukan Ladang Ganja Setengah Hektare
Wapres menyebut, perubahan pola perilaku masyarakat yang semakin tergantung pada internet juga mengubah cara pemasaran narkoba. Kata dia, para bandar semakin gencar menawarkan barang terlarang tersebut secara daring melalui situs-situs gelap atau dark web.
"Upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba tidak lagi dapat dilakukan secara eksklusif, tetapi harus berorientasi inklusif. Kerja kolaboratif antara institusi penegak hukum, pendidikan, keagamaan dan lain-lain akan memegang peranan penting dan strategis," katanya.
Editor: Rony Sitanggang
Pemerintah memutuskan melakukan impor beras 2 juta ton tahun ini. 
Yang jadi problem adalah ketika pendekatan sosial kultural enggak jalan itu juga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum,
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga situasi di Tanah Air yang mulai memasuki masa pra-endemi.
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
"Perbaikan PRIMA paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,"
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
"Kita akan segera follow up, nanti dengan Pak Mendag. Karena banyaklah produk lokal untuk dijual oleh mereka. Lalu juga yang ketiga mereka meminta fasilitasi bertemu produsen fashion lokal, 
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
