Satgas COVID-19 Evaluasi PTM Terbatas

Satgas COVID-19 evaluasi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang sudah dimulai di sejumlah daerah.

BERITA | NASIONAL

Rabu, 01 Sep 2021 08:31 WIB

Satgas COVID-19 Evaluasi PTM Terbatas

Siswa SDN2 Ciamis mengikuti pembelajaran tatap muka PTM terbatas di Kab Ciamis, Jawa Barat, Senin (30/8/2021). (Foto: ANTARA/Adeng Bustomi)

KBR, Jakarta - Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengevaluasi pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang sudah mulai digelar di sejumlah daerah.

Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan secara umum PTM terbatas sudah berjalan dengan baik.

Namun ia mengatakan masih ada sejumlah catatan dalam implementasinya.

Wiku juga menyatakan pemerintah akan menghentikan PTM terbatas selama tiga hari bila dalam pelaksanaannya ditemukan siswa positif Covid-19.

"Yang nantinya akan terus diperbaiki baik meliputi random testing, rekapitulasi laporan kasus covid19, maupun cakupan vaksinasi di satuan pendidikan. Jika nanti ditemukan adanya siswa yang terinfeksi Covid19 maka kegiatan PTM di sekolah tersebut akan dihentikan selama 3 hari," kata Wiku saat konferensi pers daring, Selasa (31/8/2021).

Baca juga:

Wiku mengatakan agar PTM terbatas dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan sinergi yang kuat.

Sinergi itu antara pemerintah, pihak sekolah dan orang tua murid. Sinergi diperlukan agar aktivitas siswa di sekolah dapat terpantau dengan baik dan mencegah potensi penularan Covid-19 di sekolah.

Sebelumnya, pemerintah dalam aturan PPKM memperbolehkan sekolah yang berada di daerah level 1-3 PPKM untuk melaksanakan PTM terbatas.

PTM terbatas jadi solusi

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi bersikukuh pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah merupakan solusi atas segala problematika pendidikan di tengah pandemi.

Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kemendikbud Ristek, Mulyatsah mengatakan PTM terbatas, menjawab tantangan seputar infrastruktur yang terbatas, hingga belajar dari rumah yang membosankan.

PTM terbatas, kata dia, tetap mengacu kepada surat keputusan bersama (SKB) empat menteri.

"Tentu harus kita lakukan mitigasi, karena ternyata banyak juga risiko anak-anak kita bosan, orang tua tidak siap juga mendampingi anak-anak. Ini problematik yang luar biasa. Makanya ada SKB empat menteri, yang membantu pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memastikan sekolah-sekolah yang bisa memulai pembelajaran tatap muka," ujar Mulyatsah dalam Siarannya di Kanal Youtube Ditjen PAUD Dikdasmen, Senin (30/8/2021).

Menurut Mulyatsah, PTM terbatas tetap harus dilakukan, bila mengacu kepada aturan SKB empat menteri dan instruksi mendagri.

Ia mengajak, semua pihak bersatu padu, mulai dari pusat, sekolah, dan pemerintah daerah.

"Pasti ada jalan. Sempurna pasti tidak, tetapi kita harus memperkecil loss learning itu, kita harus mengurangi risiko-risiko anak-anak kita secara psikis dan sosial, supaya saatnya kita memulai pembelajaran dalam area yang terbatas," tuturnya.

Lebih lanjut, Mulyatsah menambahkan, dari data yang dimiliki Kemendikbud Ristek, saat ini baru 40 persen sekolah-sekolah yang memulai pembelajaran tatap muka. Sementara, sisanya masih pembelajaran dari rumah atau belajar daring.

Ia pun berharap, akan semakin banyak sekolah-sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, namun tetap mengedepankan prinsip kesehatan dan keamanan peserta didik.

"Ini (kesehatan dan keamanan) nomor satu, ini tantangan bagi kita," pungkasnya.

Perbaikan PTM Terbatas

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim pelaksanaan PTM terbatas sudah berjalan baik.

Meski begitu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan masih ada sejumlah hal yang memerlukan perbaikan demi menyempurnakan kegiatan PTM terbatas.

Ia bahkan mengatakan selanjutnya akan ada penambahan jumlah sekolah yang akan menerapkan PTM terbatas, dari sebelumnya 610 sekolah di tahap pertama menjadi 1.500 sekolah.

"Alhamdulillah PTM berjalan dengan baik seperti teman-teman lihat di berbagai kesempatan dan media. Kita akan memperbaiki dan sempurnakan nanti. Dibersihkan, didisinfektan, sekolah dibagi secara bergantian dua minggu nanti. Mudah mudahan di awal Januari sudah bisa memenuhi yang belum dapat giliran. Seluruh sekolah bisa dimulai di awal Januari seluruhnya," kata dia di Jakarta, dikutip dari video Youtube Berita Satu, (31/8/2021).

Baca juga:

Di Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyebut sekitar 89 persen sekolah jenjang SMA-SMK sudah memenuhi syarat pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Sisanya belum memenuhi syarat.

"Dari ventilasi kurang bagus, jarak interaksinya kurang bisa disupport, maka belum bisa PTM 50 persen. Memang harus dikurangi kalau mereka masuk level 3 dan 2, karena di Jawa Timur belum ada yang di level 1," kata Khofifah dikutip dari KompasTV (31/8/2021).

Khofifah juga menyebut pentingnya percepatan vaksinasi untuk guru dan pelajar sehingga dirinya mendorong segera dilaksanakan.

Khofifah menambahkan, pemprov juga selalu mengkoordinasikan kebijakan PTM ini dengan pihak sekolah dan pihak terkait lainnya.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Siapkan Pembelajaran Tatap Muka Digelar?

Kabar Baru Jam 8

Wisata Sehat di Tengah Pandemi

Desa Wisata Tak Kehilangan Pesona