covid-19

Presiden Minta Polisi Tak Bekingi Mafia Tanah

Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas,"

BERITA | NASIONAL

Rabu, 22 Sep 2021 18:45 WIB

Author

Dwi Reinjani

Presiden Jokowi saat menyerahkan sertifikat redistribusi tanah objek agraria, Rabu (22/9/21). (Foto:

Presiden Jokowi saat menyerahkan sertifikat redistribusi tanah objek agraria, Rabu (22/9/21). (Foto: YouTube Sepres)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengingatkan anggota kepolisian tidak melindungi para mafia tanah yang selama ini sudah merugikan banyak masyarakat.

Jokowi juga meminta polisi tegas menghadapi mafia-mafia tanah yang bersengketa dengan masyarakat.

"Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia mafia tanah. Padahal jajaran Polri saya minta Jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membekingi mafia tanah tersebut. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas," ujar Jokowi, saat membagikan sertifikat tanah, Rabu (22/09/2021).

Jokowi mengklaim pemerintah saat ini tengah berupaya memfasilitasi masyarakat, khususnya petani agar memiliki lahan untuk digarap sebagai sumber pencaharian.

Berita lainnya

"Untuk itu, pemerintah membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat sebanyak 124 ribu hasil redistribusi lahan di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota," ungkapnya.

Dari jumlah itu, 5.512 sertifikat di antaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di tujuh provinsi dan delapan kabupaten/kota yang menjadi prioritas di 2021.

Kepala Negara berharap setelah adanya pembagian lahan guna ini, konflik agraria di Indonesia bisa ditekan jumlahnya. dan Masyarakat tidak lagi berseteru dengan korporasi ataupun pemerintah.

"Saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa tidak ingin konflik agraria yang terjadi di banyak daerah ini terus menerus berlangsung dan saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka Saya juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya artinya kepastian hukum atas tanah yang memberikan keadilan kepada seluruh pihak adalah kepentingan kita bersama," pungkas Joko Widodo.


Editor: Kurniati Syahdan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Semai Toleransi ala Anak Muda Bandung