KBR, Jakarta - Dorongan dan desakan dari berbagai pihak terus bermunculan, agar Presiden Joko Widodo segera bersikap, terkait polemik pemecatan 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Menanggapi hal tersebut, Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan KPK merupakan lembaga independen. Karena itu, kata Fadjroel, soal pemecatan dan TWK semestinya ditanyakan langsung kepada lembaga antirasuah tersebut dan bukan kepada Presiden Jokowi.
"Mohon ditanyakan kepada jubir atau komisaris KPK. KPK lembaga independen," ujar Fadjroel melalui pesan singkat kepada KBR, Kamis (16/9/2021).
Baca juga:
- KPK Resmi Berhentikan Novel Cs Akhir Bulan Ini
- 56 Pegawai KPK Dipecat, Apa yang Bisa Dilakukan Presiden?
Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Wiranto, saat dikonfirmasi mengenai polemik tersebut enggan menanggapinya.
"Maaf sesuai tugas untuk Wantimpres, dilarang mengadakan wawancara tentang kebijakan pemerintah," ujar Wiranto melalui pesan singkat kepada KBR, Kamis (16/9/2021).
Hal serupa disampaikan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), melalui Juru Bicaranya, Faldo Maldini.
Faldo juga enggan menanggapi tentang sampai tidaknya berbagai saran dan masukan kepada Presiden Jokowi terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK.
"Masih gali info soal itu ya," tutur Faldo melalui pesan singkat kepada KBR, Kamis (16/9/2021).
Baca juga:
- Pegawai KPK: Ditawari Kerja di BUMN, Kami Ketawa, Marah dan Terhina!
- Pemberhentian 51 Pegawai KPK, ICW: Persekongkolan Jahat
Editor: Agus Luqman
Selama tujuh tahun pemerintahan Jokowi upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu justru melemah dan cenderung jalan di tempat.
Presiden menginginkan agar para santri dapat bersaing dengan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya
Puluhan tersangka tersebut memiliki peran yang beragam.
Selebgram Kabur Karantina dan Absennya Bendera Merah Putih di Piala Thomas
Peran santri sangat dibutuhkan dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19.
Pertemuan itu digelar dalam rangka penguatan pengawasan eksternal dalam aspek HAM.
Vaksinasi sangat tergantung, satu, stok atau logistik, kedua adalah layanan kesehatan, ketiga adalah masyarakat.
Fatia menilai, Presiden Jokowi tak punya komitmen dalam memperbaiki situasi HAM saat ini.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengingatkan pemerintah Indonesia agar tidak mengendurkan kapasitas tes Covid-19 dan pelacakan kasus.
Berdasarkan data terakhir, timbulan sampah di Jateng pada 2020 mencapai 6 juta ton.
Hakim MK menilai kesaksian Fraksi Partai Demokrat dibutuhkan, karena fraksi itu memilih keluar atau walkout saat sidang paripurna DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja, pada 5 Oktober 2020.
Jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 51.722 unit. 
"Langsung kita mitigasi, sekolahnya (Klaster Covid PTM SD di Solo) langsung kita tutup sementara. Sekolah yang lain tidak perlu takut dilanjut PTM saja."
"Presiden menekankan kepada kami semua agar betul-betul berhati-hati menyiapkan seluruh langkah mitigasi apabila terjadi gelombang ketiga"
"Segera dilakukan tracing, ya mudah-mudahan cepat. Tracing dan testing. Supaya kita bisa lakukan treatment (klaster covid PTM SD)"
Kepala negara menginstruksikan agar kegiatan seperti pernikahan dan pariwisata patuh penerapan prokes.
Saat ini pemerintah masih bernegosiasi dengan beberapa negara.
Sebetulnya kami sudah komunikasi dan ada beberapa event yang tetap dapat dilakukan
tim itu juga ditugaskan untuk menginvestigasi penyebab sanksi WADA untuk Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI).
