KBR, Jakarta - Kapolri Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pengamanan secara humanis dan tidak reaktif, saat mengawal kunjungan kerja Presiden Joko Widodo.
Juru Bicara Polri Argo Yuwono menjelaskan, pedoman itu diterbitkan melalui Surat Telegram (TR) Kapolri yang ditujukan kepada para Kasatwil Jajaran Polda se-Indonesia.
Argo mengungkapkan Surat Telegram Kapolri itu dikeluarkan, menyusul beberapa aksi masyarakat dan mahasiswa, yang menyampaikan aspirasi saat kunjungan kerja Presiden.
"Jadi pada prinsipnya bahwa dari kegiatan-kegiatan yang ada dan sudah terjadi makanya Bapak Kapolri instruksi kepada jajarannya agar jangan sampai terulang kembali. Tetap kita semuanya melaksanakan dengan humanis, dengan mengelola semua masyarakat yang akan memberikan atau menyampaikan pendapatnya," ujar Juru Bicara Polri Argo Yuwono (15/9/2021).
Baca juga: Kontras: Marak Pembungkaman Sipil di Era Jokowi
Baca juga: Demo Jokowi, Mahasiswa UNS Solo Diciduk Aparat
Ada delapan arahan Kapolri dalam Surat Telegram itu, antara lain, dalam setiap pengamanan kunjungan kerja Presiden agar dilakukan secara humanis dan tidak terlalu reaktif.
Jajaran kepolisian juga harus menyiapkan ruang bagi masyarakat atau kelompok, yang akan menyampaikan aspirasinya kepada Presiden. Tujuannya agar bisa dikelola dengan baik dan tidak melanggar ketertiban umum.
Baru-baru ini, seorang peternak ayam di Blitar, Jawa Timur, dan sejumlah mahasiswa dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo sempat menyampaikan aspirasinya, saat Presiden Joko Widodo sedang melakukan kunjungan kerja.
Editor: Agus Luqman
Selama tujuh tahun pemerintahan Jokowi upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu justru melemah dan cenderung jalan di tempat.
Presiden menginginkan agar para santri dapat bersaing dengan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya
Puluhan tersangka tersebut memiliki peran yang beragam.
Selebgram Kabur Karantina dan Absennya Bendera Merah Putih di Piala Thomas
Peran santri sangat dibutuhkan dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19.
Pertemuan itu digelar dalam rangka penguatan pengawasan eksternal dalam aspek HAM.
Vaksinasi sangat tergantung, satu, stok atau logistik, kedua adalah layanan kesehatan, ketiga adalah masyarakat.
Fatia menilai, Presiden Jokowi tak punya komitmen dalam memperbaiki situasi HAM saat ini.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengingatkan pemerintah Indonesia agar tidak mengendurkan kapasitas tes Covid-19 dan pelacakan kasus.
Berdasarkan data terakhir, timbulan sampah di Jateng pada 2020 mencapai 6 juta ton.
Hakim MK menilai kesaksian Fraksi Partai Demokrat dibutuhkan, karena fraksi itu memilih keluar atau walkout saat sidang paripurna DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja, pada 5 Oktober 2020.
Jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 51.722 unit. 
"Langsung kita mitigasi, sekolahnya (Klaster Covid PTM SD di Solo) langsung kita tutup sementara. Sekolah yang lain tidak perlu takut dilanjut PTM saja."
"Presiden menekankan kepada kami semua agar betul-betul berhati-hati menyiapkan seluruh langkah mitigasi apabila terjadi gelombang ketiga"
"Segera dilakukan tracing, ya mudah-mudahan cepat. Tracing dan testing. Supaya kita bisa lakukan treatment (klaster covid PTM SD)"
Kepala negara menginstruksikan agar kegiatan seperti pernikahan dan pariwisata patuh penerapan prokes.
Saat ini pemerintah masih bernegosiasi dengan beberapa negara.
Sebetulnya kami sudah komunikasi dan ada beberapa event yang tetap dapat dilakukan
tim itu juga ditugaskan untuk menginvestigasi penyebab sanksi WADA untuk Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI).
