BERITA

DPR Minta KLHK dan Kementerian ATR Evaluasi Tata Ruang Bermasalah

DPR Minta KLHK dan Kementerian ATR Evaluasi Tata Ruang Bermasalah

KBR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mengevaluasi tata ruang di seluruh Indonesia.

Menurutnya, izin yang diberikan pemerintah selama ini tidak memperhatikan aspek lingkungan.

"Melakukan evaluasi tata ruang di seluruh Indonesia. Karena percepatan izin yang tidak diimbangi oleh tata ruang yang baik menimbulkan problem lingkungan yang sangat kuat," kata Dedi saat rapat kerja DPR dengan Menteri LHK, Rabu (22/9/2021)

Dedi Mulyadi juga menerima aduan adanya perumahan yang dibangun di atas bukit kampung di daerah Bandung, Jawa Barat.

"Keberadaan perumahan mengakibatkan perkampungan terendam banjir bila turut hujan. Tak hanya itu, batu-batu yang berada di atas perbukitan pun jatuh ke kampung yang berada di bawah perumahan," ungkapnya.

Berita lainnya:

Bekas Bupati Purwakarta itu mengatakan, banjir dan reruntuhan batu itu karena perusahaan penerima izin telah mengabaikan aspek lingkungan.

Politisi Partai Golkar itu juga meyakini kondisi seperti ini terjadi di berbagai tempat di Indonesia.

"Secara prinsip sudah diizinkan dan memenuhi syarat. Tetapi secara lingkungan melanggar etika lingkungan dan itu terjadi di berbagai tempat bukan hanya di satu tempat," pungkas Dedi Mulyadi.


Editor: Kurniati Syahdan

  • Komisi IV DPR
  • Dedi Mulyadi
  • tata ruang
  • KLHK
  • Kementerian ATR/BPN
  • Jawa Barat

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!