KBR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mengevaluasi tata ruang di seluruh Indonesia.
Menurutnya, izin yang diberikan pemerintah selama ini tidak memperhatikan aspek lingkungan.
"Melakukan evaluasi tata ruang di seluruh Indonesia. Karena percepatan izin yang tidak diimbangi oleh tata ruang yang baik menimbulkan problem lingkungan yang sangat kuat," kata Dedi saat rapat kerja DPR dengan Menteri LHK, Rabu (22/9/2021)
Dedi Mulyadi juga menerima aduan adanya perumahan yang dibangun di atas bukit kampung di daerah Bandung, Jawa Barat.
"Keberadaan perumahan mengakibatkan perkampungan terendam banjir bila turut hujan. Tak hanya itu, batu-batu yang berada di atas perbukitan pun jatuh ke kampung yang berada di bawah perumahan," ungkapnya.
Berita lainnya:
- IDI Minta Pemerintah Lindungi Nakes di Daerah Konflik
- Wacana Pembukaan Pariwisata Bali untuk Wisman, Begini Wanti-wanti IAKMI
Bekas Bupati Purwakarta itu mengatakan, banjir dan reruntuhan batu itu karena perusahaan penerima izin telah mengabaikan aspek lingkungan.
Politisi Partai Golkar itu juga meyakini kondisi seperti ini terjadi di berbagai tempat di Indonesia.
"Secara prinsip sudah diizinkan dan memenuhi syarat. Tetapi secara lingkungan melanggar etika lingkungan dan itu terjadi di berbagai tempat bukan hanya di satu tempat," pungkas Dedi Mulyadi.
Editor: Kurniati Syahdan
"Kereta Cepat Jakarta Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita yang efisien, ramah lingkungan, dan terintegrasi"
Kawin tangkap merendahkan martabat perempuan
“Yang kita tuntut tentu pejabat tertinggi di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menjabat saat terjadi peristiwa yaitu Nico Afinta,"
Menyoal cekcok food vlogger dan perkara pelecehan yang dialami musisi perempuan.
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
