KBR, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada 2.170 temuan terkait program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN). Temuan itu memuat memuat 2.843 permasalahan senilai Rp2,94 triliun.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan temuan itu diperoleh dari pemeriksaan terhadap 241 obyek pemeriksaan di 27 kementerian dan lembaga, 204 pemerintah daerah, dan 10 BUMN, serta badan lainnya.
"Hasil pemeriksaan atas PC PEN tersebut mengungkap 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan, senilai Rp2,94 triliun yang meliputi 887 kelemahan sistem pengendalian intern, 715 ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, 1.241 permasalahan terkait ekonomi keekonomian, efisiensi dan efektivitas," ujar Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam Workshop Anti Korupsi daring bertajuk “Deteksi dan Pencegahan Korupsi” yang dipantau di Jakarta, Selasa (14/9/2021).
Agung menambahkan, dalam pemeriksaan PC PEN sepanjang tahun lalu, BPK mengidentifikasi sejumlah masalah terkait identifikasi, kodifikasi dan realisasi anggaran PC PEN.
Tak hanya itu, BPK juga mengidentifikasi pertanggungjawaban dan pelaporan PC PEN, manajemen program serta kegiatan pandemi.
Baca juga: Sri Mulyani Klaim Program PEN Mampu Kendalikan Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan
Baca juga: KPC-PEN: 10 Juta Orang Kembali ke Dunia Kerja di Mei 2021
Untuk mengatasi temuan terkait permasalahan anggaran PC PEN itu, BPK merekomendasikan sejumlah hal. Misalnya, mendesak pemerintah menetapkan rancangan induk rencana kerja Satgas Penanganan COVID-19 yang jelas dan terukur.
BPK juga mengingatkan Pemerintah, untuk menyusun identifikasi kebutuhan barang dan jasa dalam penanganan COVID-19.
Juni lalu, BPK juga sudah mengungkapkan, ada kebocoran anggaran PC PEN. Terutama, yang berkaitan dengan program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Nilai kebocoran itu Rp1,1 triliun.
Editor: Agus Luqman
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
