covid-19

56 Pegawai KPK Dipecat, Apa yang Bisa Dilakukan Presiden?

56 Pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dipecat mulai 3 September 2021.

BERITA | NASIONAL

Kamis, 16 Sep 2021 01:48 WIB

Author

Heru Haetami

57 Pegawai KPK Dipecat

Sejumlah pegawai KPK nonaktif dan pegiat antikorupsi menggelar aksi di Jakarta, Rabu (15/9/2021). (Foto: ANTARA/Akbar Nugroho)

KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberhentikan 56 pegawai yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status jadi aparatur sipil negara (ASN).

Pemberhentian itu berlaku per 30 September 2021, atau lebih cepat dari rencana semula yaitu November 2021.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari menilai Presiden Joko Widodo dapat mengambil langkah bijak dengan mengangkat puluhan pegawai itu menjadi ASN.

Feri mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) 17 tahun 2020 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyebutkan sebagai pimpinan tertinggi PNS, presiden berhak mengangkat atau menghentikan PNS.

Terlebih, kata Feri, ada temuan Komnas HAM dan rekomendasi Ombudsman RI tentang pelanggaran HAM dan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan TWK itu.

"Melihat dari rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman RI terhadap cacat proses penyelenggaraan baik secara administrasi maupun pelanggaran HAM, mestinya Presiden bisa menyelesaikan dengan mengangkat para pegawai KPK. Selesai urusan, tidak ada keributan," kata Feri kepada KBR, Rabu (15/9/2021).

Feri menyatakan, Presiden Jokowi tak bisa tinggal diam terhadap polemik status kepegawaian lembaga antikorupsi itu.

Menurutnya, ada kewajiban dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan agar presiden sebagai pejabat tata usaha negara betul-betul merespon kepentingan publik.

"Kalau pejabat tata usaha negara---termasuk presiden---dalam konsep administrasi negara tidak melakukan tindakan, itu sudah dianggap tindakan. Jadi yang bisa dipermasalahkan itu melakukan tindakan, tidak melakukan tindakan. Karena kan tugas mereka melayani publik," katanya.

Baca juga:

Pegawai KPK Surati Jokowi

Di sisi lain, 56 pegawai yang diberhentikan KPK menyurati presiden terkait pemecatan mereka. Dalam surat tersebut para pegawai KPK mempertanyakan sikap Jokowi yang masih bergeming atas pemberhentian mereka.

Penggalan surat juga menyebut TWK di KPK itu sangat bermasalah dan telah melukai perasaan para pegawai sebagai rakyat.

Sebelumnya, KPK memberhentikan 56 dari 75 pegawainya yang tidak lolos syarat tes wawasan kebangsaan (TWK). TWK ini merupakan proses yang ditempuh pimpinan KPK untuk alih status pegawai yang semula independen menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Memberhentikan dengan hormat kepada 50 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, per tanggal 30 September 2021," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/9/2021).

Dari jumlah 56 orang pegawai yang diberhentikan, 50 diantaranya karena tidak memenuhi syarat, 5 orang diberhentikan lantaran tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara sebagai syarat menjadi pegawai KPK. Sementara 1 orang lain dinyatakan memasuki purna tugas.

"Terhadap 6 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan diberi kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara dan akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 September 2021," kata Alex.

Alex menegaskan 50-an pegawai KPK itu tidak dapat dilantik bukan disebabkan oleh Peraturan KPK Nomor 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK atau peraturan lainnya, melainkan karena hasil asesmen TWK mereka tidak memenuhi syarat.

"KPK mengapresiasi dedikasi yang selama ini diberikan oleh puluhan pegawai KPK yang tidak lolos dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN sesuai amanat UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK," katanya.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 8

Niatan Berantas Intoleransi di Lingkungan Pendidikan

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 11