Kasus Jaksa Pinangki, Ini Peran Tersangka Baru Suap Fatwa MA

"Siapa sebetulnya yang menerima uang pertama kali, dari pemberi kepada siapa. Dugaannya sementara ini, tidak langsung kepada oknum jaksa,"

BERITA | NASIONAL

Kamis, 03 Sep 2020 09:28 WIB

Author

Wahyu Setiawan

Kasus Jaksa Pinangki, Ini Peran Tersangka Baru Suap Fatwa MA

Jaksa Pinangki Sirna Malasari tersangka kasus suap fatwa MA Djoko Tjandra usai pemeriksaan di gedung bundar Kejagung, Rabu (02/09). (Antara/Galih Pradipta)

KBR, Jakarta-   Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Andi Irfan Jaya, seorang pengusaha swasta, sebagai tersangka dalam dugaan korupsi terkait pengurusan fatwa di Mahkamah Agung. Juru bicara Kejagung Hari Setiyono mengatakan, Andi Irfan diduga melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam kasus gratifikasi yang melibatkan Pinangki.

"Peran terhadap tersangka AI (Andi Irfan) ini adalah adanya kerja sama. Pasal sangkaannya adalah Pasal 15, adanya dugaan pemufakatan jahat yang dilakukan oleh tersangka oknum jaksa PSM dengan DST (Djoko Tjandra), dugaannya adalah dalam rangka mengurus fatwa," jelas Hari dalam konferensi pers di Kantor Kejagung, Rabu (2/9/2020).

Juru bicara Kejagung Hari Setiyono menambahkan, Andi Irfan diduga berperan sebagai perantara suap ke jaksa Pinangki. Pinangki diduga menerima suap sebesar 500 ribu US Dollar dari Djoko Tjandra. Namun tim penyidik dari Kejaksaan masih mendalami perannya dan aliran dana tersebut.

"Siapa sebetulnya yang menerima uang pertama kali, dari pemberi kepada siapa. Dugaannya sementara ini, tidak langsung kepada oknum jaksa, tetapi diduga melalui tersangka yang baru ini. Tapi apakah itu nanti bisa kami buktikan. Akan dilakukan pengembangan penyidikan," jelasnya.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Andi Irfan langsung ditahan di Rutan KPK.

Dengan penetapan tersangka baru ini, total Kejagung telah menetapkan tiga orang tersangka dalam dugaan korupsi terkait pengurusan fatwa di Mahkamah Agung. Djoko Tjandra diduga menyuap Jaksa Pinangki untuk mendapatkan fatwa terkait eksekusinya. Fatwa tersebut secara umum mengatur agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi meski statusnya sebagai terpidana korupsi.


Editor: Rony Sitanggang
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Valentino Rossi Akan Kembali Ke Arena Balap Pada MotoGP Eropa

Kisruh Rencana Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan KPK

Kabar Baru Jam 7

Nakesku Sayang, Nakesku Malang

Eps3. Ketika Burgermu Memanaskan Bumi