Jokowi Minta Mini Lockdown, Ini Kata Ahli Wabah

"Saat ini kan ibarat kebakaran sudah di mana-mana, itu tidak akan efektif."

BERITA | NASIONAL

Rabu, 30 Sep 2020 15:58 WIB

Author

Wahyu Setiawan, Heru Haetami

Jokowi Minta Mini Lockdown, Ini Kata Ahli Wabah

Tangkapan layar Presiden Jokowi Ratas Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (28/0920).

KBR, Jakarta-     Konsep mini lockdown dinilai tidak efektif diterapkan di daerah-daerah Indonesia yang situasi kasus Covid-19-nya belum terkendali. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menilai, mini lockdown hanya bisa diterapkan pada dua kondisi: pertama yaitu di awal pandemi, kedua pada saat pandemi sudah terkendali berdasarkan syarat epidemiologis.

"Pertama definisi yang saya pahami yang lockdown itu, tentu di dalam regulasi Indonesia kita nggak mengenal lockdown. Dan per definisi yang artinya hampir setara intervensinya dalam kaitan lockdown ini adalah di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan adalah karantina wilayah. Jadi kalau disebut lockdown yaitu karantina wilayah, yang analogi atau persamaannya yang lebih sesuai di Indonesia, bukan PSBB. PSBB itu lebih longgar dari lockdown. Jadi levelnya di bawah lockdown," ujar Dicky kepada KBR, Rabu (30/09).

Dia meminta istilah-istilah yang tidak baku tersebut perlu diperjelas dalam regulasi. Tujuannya supaya tidak multitafsir.

Kata dia, dalam situasi pandemi aturan tersebut perlu  diperjelas sehingga tidak terjadi perbedaan interpretasi di berbagai level pemerintahan maupun masyarakat.

"Saat ini kan ibarat kebakaran sudah di mana-mana, itu tidak akan efektif. Efektif pada saat itu tapi nanti terjadi lagi. Artinya resources yang kita keluarkan akan terbuang dalam tanda kutip percuma. Nah ada opsi lain bagaimana kalau kita lakukan kapan selain di fase awal pandemi? Misal ketika dengan syarat situasi pandemi di wilayah tersebut atau negara tersebut sudah terkendali. Yaitu syaratnya apa: memenuhi indikator tidak ada kasus kematian minimal dalam dua minggu berturut-turut, kemudian juga test positivity rate-nya antara 1-3 persen, kasus tetap ada namun umumnya terkendali itu biasanya 1 per 100 ribu. Itu yang indikator-indikator yang bisa kita pakai untuk menerapkan kembali mini pembatasan sosial itu." Ujar dia.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta pola atau metode intervensi lokal alias mini lockdown dapat diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu disampaikan Jokowi saat rapat terbatas membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2020).

Menurutnya, intervensi lokal atau disebut juga pembatasan berskala mikro di tingkat desa, kampung, RT, RW, dan lingkup komunitas lainnya tersebut, jauh lebih efektif apabila dilakukan secara berulang dan disesuaikan dengan data penyebaran wilayah di satuan kecil.

"Yang berkaitan dengan intervensi berbasis lokal ingin saya sampaikan sekali lagi bahwa intervensi berbasis lokal agar disampaikan pada beberapa provinsi kabupaten dan kota. Artinya pembatasan berskala mikro baik itu di tingkat desa, kampung, RW, RT, kantor, maupun pondok pesantren saya kita itu lebih efektif. Mini lockdown yang berulang itu akan lebih efektif. Jangan sampai kita generalisir satu kota, kabupaten, apalagi satu provinsi, ini akan merugikan banyak orang," ucapnya.

Editor: Rony Sitanggang
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Valentino Rossi Akan Kembali Ke Arena Balap Pada MotoGP Eropa

Kisruh Rencana Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan KPK

Kabar Baru Jam 7

Nakesku Sayang, Nakesku Malang

Eps3. Ketika Burgermu Memanaskan Bumi