Jokowi Minta Luhut dan Doni Kawal Penanganan Covid, Ini Tugasnya

"Jadi menekan angka positif dengan operasi yustisi penegakan protokol kesehatan, meningkatkan kesembuhan dengan manajemen perawatan covid.”

BERITA | NASIONAL

Kamis, 17 Sep 2020 08:42 WIB

Author

Dwi Reinjani

Jokowi Minta Luhut dan Doni Kawal Penanganan Covid, Ini Tugasnya

Tim Pemburu menjaga warga yang terjaring di Jalan Darmo, Surabaya, Jatim, Rabu (16/9) malam. (Antara/Didik Suhartono)

KBR, Jakarta-  Kepala Satgas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan, tugas utama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang ditunjuk untuk menurunkan angka Covid di 9 provinsi adalah memperketat operasi yustisi. Selain itu kata dia, managerial tes Covid di daerah-daerah tersebut.

“Tugas utama menekan angka positif tentu saja melalui operasi yustisia manajemen perawatan, kemudian rapid test tracing itu semuanya dilakukan secara masif secara efektif agar angka bisa ditekan dan kesembuhan meningkat. Jadi menekan angka positif dengan operasi yustisi penegakan protokol kesehatan, meningkatkan kesembuhan dengan manajemen perawatan covid.” Ujar doni saat dihubungi Wartawan, Rabu (16/09/2020).

Menurut Doni, penunjukan Luhut oleh Presiden Joko Widodo diambil sebagai langkah tepat, lantaran Luhut dianggap bisa mengikuti instruksi dari Jokowi.

“Saya kira penugasan ini biasa saja presiden ingin menugaskan sosok yang yang menurut beliau mampu melakukan atau mampu mengeksekusi arahan-arahan beliau khususnya dalam penanganan covid19. Jadi saya kira kepercayaan terhadap Pak Luhut ini diberikan sesuai dengan kapasitas masing-masing sesuai dgn resources yang mereka miliki, untuk bisa segera menurunkan kasus covid di 9 provinsi tersebut.” Ujar Doni.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menugaskan Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan dan Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo untuk mengawal tingginya penyebaran virus corona di delapan provinsi. Alasannya wilayah tersebut melaporkan penambahan kasus harian lebih besar dibandingkan dengan yang lain.

Delapan provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Strategi Pembiayaan Lingkungan Hidup

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17