Transparency International: Revisi UU KPK Berbahaya

"Jika disetujui pemerintah, revisi tersebut dapat membahayakan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan merusak perjuangan melawan korupsi."

BERITA , NASIONAL

Rabu, 11 Sep 2019 12:15 WIB

Author

Adi Ahdiat

Transparency International: Revisi UU KPK Berbahaya

Aktivis antikorupsi memasang karangan bunga di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/9/2019). Aksi tersebut digelar untuk menolak draf revisi UU KPK dan calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. (Foto: ANTARA/Aditya Pradana Putra)

KBR, Jakarta - Transparency International (TI), organisasi antikorupsi global yang berkantor pusat di Jerman, menolak revisi UU KPK yang tengah bergulir di Indonesia.

"Jika disetujui pemerintah, revisi tersebut dapat membahayakan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan merusak perjuangan melawan korupsi," tegas Ketua TI Delia Ferreira Rubio dalam rilisnya, Selasa (10/9/2019). 

“Indonesia telah mendekam di peringkat bawah Indeks Persepsi Korupsi Transparency International selama beberapa tahun. Pemerintah harusnya melakukan upaya lebih keras untuk memberantas korupsi, bukan melakukan hal-hal yang bisa merusaknya,” lanjut Delia.

Selain melemahkan upaya pemberantasan korupsi, TI juga menilai revisi UU KPK bertentangan dengan standar United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang sudah diratifikasi Indonesia.

Karena itu, TI mendesak Presiden Jokowi agar membatalkan revisi UU KPK, dengan cara tidak memberi Surat Presiden (Surpres) kepada DPR.

"Presiden tidak boleh mendiamkan revisi UU KPK dan harus bertindak sebagai penjaga independensi KPK. Mengurangi wewenang KPK adalah langkah kontraproduktif dalam upaya perbaikan masalah korupsi di Indonesia," tambah Sekjen TI Indonesia Dadang Trisasongko.

Sebelumnya, usulan revisi UU KPK disepakati secara mendadak oleh DPR dalam Rapat Paripurna di Jakarta, Kamis (5/9/2019). DPR menyepakati revisi ini tanpa melibatkan KPK dan organisasi sipil antikorupsi.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Bagaimana Kedaulatan Perempuan atas Tanah bila RUU Pertanahan Disahkan?

Kabar Baru Jam 13

Penolakan RUU Pertanahan di Hari Tani