KBR, Jakarta - Presiden Jokowi meminta DPR menunda pengesahan sejumlah RUU yang banyak ditolak masyarakat. Jokowi berharap RUU itu bisa dibahas lagi dan disahkan oleh DPR RI periode 2019-2024.
"Sekali lagi, RUU Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU KUHP, itu ditunda pengesahannya. Untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan mendapatkan substansi-substansi yang lebih baik, sesuai dengan keinginan masyarakat," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, seperti dikutip Antara, Senin (23/9/2019).
Jokowi juga menyatakan dirinya belum berencana membentuk Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) terkait UU KPK. Sama seperti empat RUU di atas, pengesahan UU KPK juga banyak diprotes masyarakat.
Hari ini, Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan pimpinan DPR dan fraksi-fraksi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin sore (29/3/2019).
Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, Jokowi dan pimpinan DPR saling mendiskusikan berbagai pandangan soal perlu atau tidaknya menunda pengesahan RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Pertanahan.
Namun, keputusan DPR akan sangat tergantung pada tiga sidang paripurna yang akan digelar pekan ini, sebelum masa kerjanya habis 30 September 2019.
Editor: Sindu Dharmawan
"Kalau ada orang asing yang dicurigai dan masuk daftar tangkal, bisa langsung ketahuan. Setiap petugas di counter itu bisa ambil tindakan. Hanya informasinya tidak langsung terkirim ke pusat data."
Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, aspirasi soal kenaikan tarif yang disesuaikan dengan peraturan daerah masing-masing, tentu menjadi masukan yang baik.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menegaskan, pihaknya memiliki alat bukti yang cukup untuk menjerat Harun Masiku sebagai tersangka.
"Yang bersangkutan punya latar belakang yang baik, sedikit dari orang Indonesia yang menerima beasiswa dari Ratu Inggris dan memiliki kompetensi dalam internernational economic law."
"Tim gabungan ini akan terdiri dari Inspektorat Jenderal, Direktorat Siber Bareskrim Polri, BSSN, Kemenkominfo, dan Ombudsman RI."
"Apa profesi zaman sekarang yang hanya menggunakan satu rumpun ilmu? Hampir tidak ada, semua profesi di dunia nyata itu membutuhkan kombinasi dari beberapa disiplin ilmu."
"Perusahaan harus berlomba-lomba melakukan join kurikulum, join rekrutmen dengan universitas," kata Mendikbud Nadiem. 
Jokowi sendiri sudah beberapa kali tercatat tidak hati-hati saat bicara.
"Pemerintah jangan ketika ada korban berbondong-bondong melakukan reklamasi dan pemantauan di Galian C, tapi prosedur dan reklamasi harus dilakukan sebelum adanya korban."
"Diperkirakan kasus (Corona Wuhan) akan terus bermunculan di negara lainnya, dan akan terjadi penularan lebih lanjut," kata WHO.
"Kami memanggil saksi dari komisioner KPU ada dua orang, Bu Evi dan Pak Hasyim. Kemudian juga dari DPP PDIP"
"Seluruh jajaran pimpinan dan warga Persyarikatan Muhammadiyah hendaknya menjadi teladan dalam upaya menciptakan masyarakat yang bebas dari bahaya rokok konvensional maupun e-cigarette."
"Perlu diwaspadai di wilayah sebagai berikut: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat."
"Bisa jadi preseden buruk dan semakin membuat citra Indonesia di mata dunia semakin tercoreng,"
"Berdasarkan keterangan Saeful Bahri mendapatkan uangnya dari seseorang, dan satu lagi yang sebenarnya itu juga sudah ditangkap, tapi dilepas."
"Dia jelas-jelas mengatakan 'pokoknya ada di luar negeri Harun Masiku itu'. Itu kalimat dia. Kok bisa salah?"
"Saya senang sekali, berarti KPK tidak tebang pilih untuk proses nama-nama yang saya sebut kemarin, semuanya diproses," kata Fahd El Fouz, eks terdakwa kasus proyek pengadaan Alquran di Kemenag 2011.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menjelaskan, Yasonna - yang merupakan kader sekaligus pengurus PDI Perjuangan - diduga melakukan obstruction of justice atau merintangi penyidikan.
"Kami mengedepankan musyawarah mufakat supaya ada kesamaan. Akhirnya kami memutuskan secara mufakat."
"Memilih orang hebat untuk dampingi beliau (Kapolri) untuk melayani bangsa ini,"