KBR, Jakarta - Juru bicara Polda Metro Jaya Argo Yuwono mempersilakan kuasa hukum mahasiswa Papua tersangka makar untuk mengajukan keberatan lewat sidang praperadilan.
Namun, Argo Yuwono yakin kegiatan perencanaan atau pendesakan referendum yang dilakukan enam mahasiswa Papua itu sudah tergolong tindakan makar.
Argo mengklaim kepolisian sudah memeriksa semua dokumen dan sudah meminta keterangan ahli pidana terkait tuduhan makar tersebut.
"Tersangka Surya Anta ditanya, mau jadi apa? 'Saya mau jadi Presiden Papua', ngomong gitu dia waktu pemeriksaan. Dengan dokumen-dokumen yang didapatkan, ya itu sudah jelas (makar)," kata Argo di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jumat (20/9/2019).
Baca Juga: Para Pengibar Bendera yang Dikerangkeng
Polisi Klaim Perlakukan Tersangka Makar dengan Baik
Selain mempersilakan sidang praperadilan, juru bicara Polda Metro Jaya Argo Yuwono mengklaim kepolisian sudah memberi perlakuan baik kepada para mahasiswa Papua tersangka makar.
Argo mengklaim mereka ditahan di sel berukuran 7x5 meter dengan ventilasi udara. Mereka juga diberi berbagai fasilitas.
"Di sana (ruang tahanan) ada kasurnya, kemudian ada bukunya, di dalam ada toiletnya. Buku Al Kitab juga dikasih sama penyidik, buku bacaan juga boleh dibaca, sampai merokok pun dikasih. Misalnya dia pengen merokok di jam besuk, dia keluar, boleh, ditungguin sama anggota," kata Argo, Jumat (20/9/2019).
Argo membantah tuduhan bahwa polisi sudah mempersulit kunjungan keluarga tersangka. Namun, ia menyebut prosedur kunjungan tahanan kasus makar memang lebih ketat.
Argo menyebut kunjungan hanya dibolehkan pada hari Selasa pukul 10.00-14.00, serta hari Jumat pukul 12.00-16.00.
Sebelumnya, Tim Advokasi Papua mengadukan Polda Metro Jaya ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Polda Metro Jaya dinilai melanggar prosedur dengan menghalang-halangi akses bantuan hukum untuk para tersangka, serta belum melengkapi surat penahanan.
"Dari keenam aktivis ini belum semuanya diberikan surat penahanan. Baru ada sebagian. Keluarga (aktivis) belum mendapat surat penahanan, yang mana hal itu merupakan hak keluarga, dan kuasa hukum juga tidak diberikan sama sekali. Oleh karenanya, kami hari ini melaporkan dugaan-dugaan (pelanggaran prosedur) yang terjadi selama proses penangkapan, penahanan, dan penyidikan kepada Kompolnas," kata anggota Tim Advokasi Papua Oky Wiratama di kantor Kompolnas, Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Editor: Agus Luqman
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
"Perbaikan PRIMA paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,"
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
"Kita akan segera follow up, nanti dengan Pak Mendag. Karena banyaklah produk lokal untuk dijual oleh mereka. Lalu juga yang ketiga mereka meminta fasilitasi bertemu produsen fashion lokal, 
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
