KBR, Jakarta - Polda Jawa Timur (Jatim) berencana menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Veronica Koman, aktivis HAM yang dituduh menyebar hoaks dan provokasi terkait isu rasisme Papua.
"Hari ini masih gelar (perkara) di Mabes Polri untuk menentukan itu (DPO)," kata Kapolda Jatim Luki Hermawan, seperti dikutip Antara, Rabu (18/9/2019).
Sebelumnya, Polda Jatim sudah dua kali memanggil Veronica Koman untuk diperiksa sebagai tersangka. Namun, sampai batas akhir pemanggilan yang jatuh pada Rabu ini (18/9/2019), Veronica belum kunjung muncul.
"Kalau tetap sampai jam 00.00 WIB tidak datang, maka besok akan saya sampaikan DPO," kata Kapolda Jatim.
Polisi Abaikan Komisi HAM PBB
Rencana penerbitan DPO atas nama Veronica Koman sangat bertentangan dengan rekomendasi dari Office of the High Commisioner Human Rights (OHCHR) atau Komisi HAM PBB.
Menurut Komisi HAM PBB, laporan-laporan terkait isu rasisme Papua yang disebar Veronica Koman berisi dugaan pelanggaran HAM, bukan berisi provokasi seperti yang dituduhkan polisi.
Karena itu, Komisi HAM PBB mendesak status tersangka Veronica Koman dicabut.
“Kami mendesak (pemerintah Indonesia) untuk melindungi Veronica Koman dari segala bentuk intimidasi dan melepaskan semua tuduhan terhadapnya, sehingga ia bisa terus melaporkan situasi HAM di Indonesia secara independen," kata Komisi HAM PBB dalam rilisnya (16/8/2019).
Komisi HAM PBB juga menilai penersangkaan Veronica Koman adalah bentuk pembatasan kebebasan berekspresi.
"Selain bisa mengacaukan diskusi tentang kebijakan pemerintah, pembatasan kebebasan berekspresi ini membahayakan keselamatan para aktivis HAM yang melaporkan dugaan pelanggaran," tegas Komisi HAM PBB.
"Indonesia harus melindungi hak semua orang untuk melakukan protes damai, memastikan akses ke internet, serta melindungi hak-hak aktivis HAM Veronica Koman dan semua orang lain yang melaporkan protes di Papua dan Papua Barat," tegas mereka.
Editor: Agus Luqman
![[Advertorial] Momentum Hari HAM, Saatnya Bangun Kabupaten dan Kota Peduli HAM](https://kbr.id/media/?size=300x200&filename=hari+HAM+ke+71.jpg)
"Provinsi dengan desa/kelurahan terbanyak yang pernah mengalami perkelahian massal adalah Papua, Jawa Barat, dan Jawa Tengah."
"Yang harus dilakukan bupati adalah menyelamatkan orang asli Papua (OAP). Mulai dari pendataan, untuk mengetahui pasti jumlah OAP agar menjadi acuan pemerintah dalam setiap mengambil kebijakan."
"Kami membatasi ini karena jangan nanti dipikir kita meminta-minta. Itulah prinsipnya."
GIP saat ini mengelola aset senilai 40 triliun dolar AS, termasuk bandara Gatwick di London, Inggris. GIP berkantor pusat di New York, AS.
Menurut JK, penghapusan UN akan membuat siswa jadi malas belajar.
“Kita ingin modernisasi koperasi. Ini yang menjadi fokus kita sekarang. Kita harus rebranding."
"Kita tidak bisa meningkatkan kompetensi siswa tanpa (meningkatkan) kompetensi guru terlebih dahulu."
“Seminggu yang lalu saya berkunjung ke Arab Saudi. Di sana saya banyak bertukar pikiran dan bercerita tentang moderasi."
"Rute domestik, kita bantu yang ingin mudik," 
Tindakan intoleran dan diskriminatif masih banyak terjadi
"Jika setengah saja anggaran subsidi digunakan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya, maka bisa terbangun sekitar 29 GW atau sedikit lebih besar dari beban puncak Pulau Jawa 27 GW."
"Selama ini yang mencari sekolah itu orang tua, negara tidak pernah campur tangan. Jadi Pemda enak-enak saja. Mereka tidak tahu jumlah sekolahnya timpang."
"Standar minimal yang kami maksud adalah apa seharusnya yang diberikan oleh pemerintah atau yang didapat oleh terhadap pelayanan publik khususnya pelayan publik dasar seperti KTP, KK, dan sebagainya."
"Saat ini sekitar 36 persen lansia di Indonesia miskin atau rentan miskin, dan jumlahnya akan semakin meningkat seiring penuaan penduduk."
James diperiksa sebagai saksi bagi atas tersangka bekas Presiden Direktur Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto
"Mereka tidak melihat pentingnya UN untuk anak-anak mereka? kalau tidak ada UN anak akan fokus terhadap pembelajaran. Jadi bukan lagi belajar untuk UN, tapi mereka belajar untuk kehidupan mereka."
"Akan bisa dipastikan tidak ada calon kepala daerah yang mantan narapidana korupsi yang belum jeda lima tahun."
"Jangan digugat kita keok, karena tak serius menghadirkan lawyer yang terbaik yang kita punyai. Tapi yang terpenting jangan berbelok. Baru digugat saja mundur."
"Itu seharusnya menjadi tugas negara, tugas para penegak hukum, khususnya pengawasan bagaimana memastikan itu."
"Caranya bagaimana? Saya tidak mau tahu. Jangan membayangkan tidak bisa."