KBR, Jakarta - Polda Jawa Timur (Jatim) berencana menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Veronica Koman, aktivis HAM yang dituduh menyebar hoaks dan provokasi terkait isu rasisme Papua.
"Hari ini masih gelar (perkara) di Mabes Polri untuk menentukan itu (DPO)," kata Kapolda Jatim Luki Hermawan, seperti dikutip Antara, Rabu (18/9/2019).
Sebelumnya, Polda Jatim sudah dua kali memanggil Veronica Koman untuk diperiksa sebagai tersangka. Namun, sampai batas akhir pemanggilan yang jatuh pada Rabu ini (18/9/2019), Veronica belum kunjung muncul.
"Kalau tetap sampai jam 00.00 WIB tidak datang, maka besok akan saya sampaikan DPO," kata Kapolda Jatim.
Polisi Abaikan Komisi HAM PBB
Rencana penerbitan DPO atas nama Veronica Koman sangat bertentangan dengan rekomendasi dari Office of the High Commisioner Human Rights (OHCHR) atau Komisi HAM PBB.
Menurut Komisi HAM PBB, laporan-laporan terkait isu rasisme Papua yang disebar Veronica Koman berisi dugaan pelanggaran HAM, bukan berisi provokasi seperti yang dituduhkan polisi.
Karena itu, Komisi HAM PBB mendesak status tersangka Veronica Koman dicabut.
“Kami mendesak (pemerintah Indonesia) untuk melindungi Veronica Koman dari segala bentuk intimidasi dan melepaskan semua tuduhan terhadapnya, sehingga ia bisa terus melaporkan situasi HAM di Indonesia secara independen," kata Komisi HAM PBB dalam rilisnya (16/8/2019).
Komisi HAM PBB juga menilai penersangkaan Veronica Koman adalah bentuk pembatasan kebebasan berekspresi.
"Selain bisa mengacaukan diskusi tentang kebijakan pemerintah, pembatasan kebebasan berekspresi ini membahayakan keselamatan para aktivis HAM yang melaporkan dugaan pelanggaran," tegas Komisi HAM PBB.
"Indonesia harus melindungi hak semua orang untuk melakukan protes damai, memastikan akses ke internet, serta melindungi hak-hak aktivis HAM Veronica Koman dan semua orang lain yang melaporkan protes di Papua dan Papua Barat," tegas mereka.
Editor: Agus Luqman
"Kalau presiden memaksakan Perpu, dan dari awal Perpu diterbitkan sudah ditolak sama DPR, maka umur Perpu juga nggak akan lama. Ditolak lagi sama DPR, mau ngapain lagi?"
"Saya selalu bilang siapa pun yang terpilih saya berharap orang-orang yang berkeringat kemarin, dan yang penting punya track record yang baik untuk menyelesaikan ini,"
"Modus ini dikendalikan di negara asal dia dari Thailand kemudian sampai di Indonesia ada lagi pengendalinya,"
"Diperintahkan oleh Abu Rara untuk melakukan serangan terorisme kepada kepolisian. Tapi anaknya mengurungkan niatnya karena anaknya tidak berani," 
"Barang bukti cukup beragam mulai dari senjata tajam berbagai macam jenis, kemudian replika senjata dan airsoft gun. Kemudian ada bahan-bahan atau senyawa yang digunakan untuk merakit bom," 
Di DPR, hemat kami yang paling penting adalah Undang-Undang itu tidak dibatalkan dengan Perpu, karena kalau Undang-Undang itu dibatalkan semuanya dengan sebuah Perpu 
Dengan mengesahkan revisi Undang-Undang KPK saja, Presiden telah mengingkari janjinya untuk memperkuat KPK.
"Ini warning. Siapapun menteri kesehatan mendatang, dalam arti perbaikan gizi, masalah hidden hunger ini perlu jadi perhatian."
“Masyarakat kami ingin punya tanah 5 hektare setiap keluarga dan punya sertifikat gratis.”
Puluhan jenis fast food dan soft drink dicap "halal" oleh MUI. Tapi, menurut berbagai penelitian medis, produk-produk itu tidak baik untuk kesehatan.
Perusakan buku merah ini terekam CCTV pada Jumat, 7 April 2017. Pada empat hari kemudian, yaitu Selasa, 11 April 2017, penyidik KPK Novel Baswedan disiram air keras hingga satu matanya buta. 
Heru mengatakan, merek mobil Mercy dipilih karena faktor kenyamanan untuk para tamu negara. Selain itu, Istana juga tetap menyiapkan beberapa mobil cadangan untuk tamu negara.
"Kami tidak dalam posisi meminta-minta atau menawarkan, apalagi ikut campur atau mengintervensi," ujar politikus Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria.
"Mudah-mudahan bapak Presiden setelah dilantik, memimpin kembali kemudian beliau bersedia untuk mengeluarkan Perpu yang sangat diharapkan oleh KPK dan orang banyak"
"Kemarin sudah konfirmasi, lebih dari 18 kampus sudah siap untuk hadir. Target kemarin di Teklap kami ada seribu massa aksi yang turun,"
"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan tiga orang tersangka yang diduga sebagai penerima dan sebagai pemberi," 
"Setelah melakukan pemeriksaan dalam waktu 24 jam, sebagaimana diatur dalam KUHAP dilanjutkan dengan gelar perkara, maka disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi dengan pemberian uang" 
KPK turut mengamankan lima orang lainnya, termasuk dari pihak swasta. KPK juga mengamankan uang senilai Rp200 juta dalam OTT yang erat kaitannya, dengan dugaan setoran dari dinas-dinas kepada Wali Kot
calon menteri KLHK memiliki sejumlah tantangan, yaitu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia, peningkatan deforestasi di Papua, dan mengurangi polusi udara
"Jadi nanti setelah Dewan Pengawas terbentuk Desember 2019, baru kemudian mekanisme dan kewenangan penyadapan harus melalui izin Dewan Pengawas."