KBR, Jakarta - Sepanjang periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi (2015-2019), utang pemerintah terus naik tiap tahunnya.
Hal ini diungkapkan Laporan Perekonomian Indonesia 2019 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (16/9/2019).
Menurut laporan BPS, dalam lima tahun terakhir rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus bertambah. Rinciannya adalah sebagai berikut:
- 2015: utang 27,4 persen dari PDB
- 2016: utang 28,3 persen dari PDB
- 2017: utang 29,4 persen dari PDB
- 2018: utang 29,8 persen dari PDB
- 2019: utang 30,4 persen dari PDB
"Hingga saat ini penerimaan negara belum mampu memenuhi besaran pengeluaran negara, sehingga terjadi defisit anggaran, dan pembiayaan kekurangan tersebut tergantung pada utang," jelas BPS dalam laporannya (16/9/2019).
Meski utang negara terus menumpuk, BPS mengklaim besarannya masih dalam batas aman. BPS juga mengklaim utang ini digunakan untuk hal-hal yang produktif.
"Peningkatan utang ini terjadi dikarenakan oleh meningkatnya belanja negara setiap tahunnya yang lebih agresif untuk infrastruktur, perlindungan sosial, dan dana desa," klaim BPS.
BPS juga menyebut beberapa proyek yang dibiayai lewat utang seperti:
- Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta
- Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat
- Jalur Kereta Api Double Track Cirebon-Kroya, Jawa Barat-Jawa Tengah
Pengeluaran Terbesar Negara: Operasional Pemerintah dan Pemilu 2019
Di samping catatan utang, laporan BPS juga memaparkan pengeluaran negara sepanjang tahun 2019.
Dari sebelas pos belanja berdasarkan fungsi, pengeluaran negara terbesar adalah untuk fungsi Pelayanan Umum, Ekonomi dan Perlindungan Sosial. Rinciannya adalah:
1. Fungsi Pelayanan Umum: Rp517,3 triliun
Belanja fungsi Pelayanan Umum digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan pelaksanaan Pemilu 2019.
2. Fungsi Ekonomi: Rp389,6 triliun
Belanja fungsi Ekonomi meliputi pembangunan transportasi, infrastruktur, energi, kedaulatan pangan, pengembangan UMKM dan koperasi.
3. Fungsi Perlindungan Sosial: Rp200,8 triliun
Belanja fungsi Perlindungan Sosial digunakan untuk penguatan Program Keluarga Harapan (PKH), serta peningkatan manfaat pensiun PNS/TNI/Polri.
Belanja Pemerintah Pusat 60 Persen Lebih Besar dari Daerah
Menurut BPS, pengeluaran pemerintah pusat lebih besar 60 persen dibanding pemerintah daerah.
Dalam APBN 2019, anggaran pemerintah pusat mencapai Rp1.634 triliun, sedangkan pengeluaran untuk daerah-daerah hanya Rp826,77 triliun.
Editor: Agus Luqman
Dari hasil survei itu dapat disimpulkan bahwa umumnya pendanaan kampanye calon kepala daerah bersumber dari sponsor.
Penyidik telah melayangkan surat pemanggilan kedua terhadap pengacara Djoko Tjandra tersebut
“Momentum kita untuk transformasi di bidang pariwisata dan juga di bidang penerbangan melalui penataan yang lebih baik"
"Kami menerima surat dari atasan yang bersangkutan."
"Semua itu kuncinya adalah apabila sektor kesehatan itu bekerja dengan cepat. Masalahnya sektor kesehatan ini, realisasi stimulusnya masih rendah sekali."
Masalah bantuan sosial menjadi aspek yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman.
"Mekanisme lama yang harus di-bidding dengan proses yang cukup panjang. Ini merepotkan kementerian sendiri."
"Antara lain adanya kekhilafan hakim dalam putusan tingkat kasasi tersebut dan terdapat kontradiksi antara pertimbangan dengan putusan,"
Rencananya, Anita akan diperiksa sebagai tersangka kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra. 
"Tidak hanya di kepolisian saja, bisa oknum di Imigrasi, oknum di Kejaksaan Agung yang ternyata juga bertemu dengan Djoko Tjandra."
"kami akan melihat, mana sisi yang sudah cukup, karena sudah ada tindakan yang sifatnya pencopotan jabatan, tetapi kami melihat apakah dugaan dipebolehkan ketemu pidana buron itu sudah cukup"
"Perbuatan para terdakwa berpotensi mencederai hasil Pemilu sebagai proses demokrasi yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat."
Kabareskrim Listyo Sigit Prabowo terlibat langsung dalam penangkapan dan penanganan kasus surat jalan Djoko Tjandra.
Podcast “Dear Dearest” berpusat pada surat yang ditulis dan dibacakan penulis, musisi, aktor serta tokoh lainnya.
"KPK saat ini masih sedang tahap finalisasi penyusunan pedoman tuntutan Tipikor untuk seluruh pasal-pasal Tipikor"
"MRT, Transjakarta, LRT kami sudah siapkan. Kami akan kerahkan seluruh armada yang ada untuk back up kebijakan Ganjil Genap"
