KBR, Jakarta - Sepanjang periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi (2015-2019), utang pemerintah terus naik tiap tahunnya.
Hal ini diungkapkan Laporan Perekonomian Indonesia 2019 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (16/9/2019).
Menurut laporan BPS, dalam lima tahun terakhir rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus bertambah. Rinciannya adalah sebagai berikut:
- 2015: utang 27,4 persen dari PDB
- 2016: utang 28,3 persen dari PDB
- 2017: utang 29,4 persen dari PDB
- 2018: utang 29,8 persen dari PDB
- 2019: utang 30,4 persen dari PDB
"Hingga saat ini penerimaan negara belum mampu memenuhi besaran pengeluaran negara, sehingga terjadi defisit anggaran, dan pembiayaan kekurangan tersebut tergantung pada utang," jelas BPS dalam laporannya (16/9/2019).
Meski utang negara terus menumpuk, BPS mengklaim besarannya masih dalam batas aman. BPS juga mengklaim utang ini digunakan untuk hal-hal yang produktif.
"Peningkatan utang ini terjadi dikarenakan oleh meningkatnya belanja negara setiap tahunnya yang lebih agresif untuk infrastruktur, perlindungan sosial, dan dana desa," klaim BPS.
BPS juga menyebut beberapa proyek yang dibiayai lewat utang seperti:
- Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta
- Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat
- Jalur Kereta Api Double Track Cirebon-Kroya, Jawa Barat-Jawa Tengah
Pengeluaran Terbesar Negara: Operasional Pemerintah dan Pemilu 2019
Di samping catatan utang, laporan BPS juga memaparkan pengeluaran negara sepanjang tahun 2019.
Dari sebelas pos belanja berdasarkan fungsi, pengeluaran negara terbesar adalah untuk fungsi Pelayanan Umum, Ekonomi dan Perlindungan Sosial. Rinciannya adalah:
1. Fungsi Pelayanan Umum: Rp517,3 triliun
Belanja fungsi Pelayanan Umum digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan pelaksanaan Pemilu 2019.
2. Fungsi Ekonomi: Rp389,6 triliun
Belanja fungsi Ekonomi meliputi pembangunan transportasi, infrastruktur, energi, kedaulatan pangan, pengembangan UMKM dan koperasi.
3. Fungsi Perlindungan Sosial: Rp200,8 triliun
Belanja fungsi Perlindungan Sosial digunakan untuk penguatan Program Keluarga Harapan (PKH), serta peningkatan manfaat pensiun PNS/TNI/Polri.
Belanja Pemerintah Pusat 60 Persen Lebih Besar dari Daerah
Menurut BPS, pengeluaran pemerintah pusat lebih besar 60 persen dibanding pemerintah daerah.
Dalam APBN 2019, anggaran pemerintah pusat mencapai Rp1.634 triliun, sedangkan pengeluaran untuk daerah-daerah hanya Rp826,77 triliun.
Editor: Agus Luqman
Para suporter juga meminta TGIPF mengusut tuntas kasus tragedi Kanjuruhan.
Keterlibatan penyuluh agama sangat diperlukan melalui khotbah, ceramah, dan tausiah
Tahura bisa memperlihatkan kepedulian Indonesia terhadap lingkungan kepada dunia.
TGIPF juga berkewajiban untuk bekerja secara profesional, proporsional, akuntabel, transparan, dan menjaga kerahasiaan hasil pencarian fakta sebelum diumumkan secara resmi oleh presiden. 
Masyarakat tidak konsisten, mereka setuju dengan pendapat ini tetapi mereka tetap mau dapat subsidi.
“Saya percaya ekonomi kreatif Indonesia dan di banyak negara lainnya akan menjadi tulang punggung ekonomi di masa depan, semakin kuat dan diperhitungkan sebagai kekuatan ekonomi yang inklusif," 
Jumlah santunan bagi korban meninggal yakni 50 juta rupiah dari pemerintah pusat.
Universitas Siber Muhammadiyah juga mengembangkan layanan pembelajaran berbasis teknolog immersive seperti Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) dan Mixed Reality (XR).
"Tim investigasi dari Irwasum maupun dari Propam sudah melakukan pemeriksaan terhadap 31 anggota Polri."
"Memperjuangkan constitutional justice yang merupakan elemen kunci dari demokrasi,"
Bekas Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo menyesali perbuatannya yang dia sebut emosional itu.
Tetapi sebagai gambaran tadi saya melihat, bahwa problemnya ada di pintu yang terkunci.
Apalagi kericuhan itu banyak pihak yang memberikan keterangan kepada kami itu akibat gas air mata.
Pertandingan di Stadion Kanjuruhan saat itu dikawal lebih dari 4 ribu aparat gabungan TNI Polri. TNI juga mendapat kecaman karena melakukan tindakan represif terhadap penonton pertandingan.
"Semuanya (diaudit). Apakah gerbangnya sesuai standar, cukup lebar?"
"Ini kalau kita lihat kapasitas stadion yang demikian luas, demikian padatnya kemarin itu, dan juga pintu evakuasi yang juga tidak terlalu memadai, ini juga punya andil."
Jokowi ingin memastikan para pasien mendapat pelayanan terbaik.
Obat dan vitamin itu mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan bahan berbahaya terlarang.
“Dukung agenda-agenda nasional dalam penanganan krisis pangan, krisis energi dan krisis finansial. Bantu kemandirian pangan, pengendalian inflasi, jaga pertahanan dan keamanan"
