KBR, Jakarta - Sepanjang periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi (2015-2019), utang pemerintah terus naik tiap tahunnya.
Hal ini diungkapkan Laporan Perekonomian Indonesia 2019 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (16/9/2019).
Menurut laporan BPS, dalam lima tahun terakhir rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus bertambah. Rinciannya adalah sebagai berikut:
- 2015: utang 27,4 persen dari PDB
- 2016: utang 28,3 persen dari PDB
- 2017: utang 29,4 persen dari PDB
- 2018: utang 29,8 persen dari PDB
- 2019: utang 30,4 persen dari PDB
"Hingga saat ini penerimaan negara belum mampu memenuhi besaran pengeluaran negara, sehingga terjadi defisit anggaran, dan pembiayaan kekurangan tersebut tergantung pada utang," jelas BPS dalam laporannya (16/9/2019).
Meski utang negara terus menumpuk, BPS mengklaim besarannya masih dalam batas aman. BPS juga mengklaim utang ini digunakan untuk hal-hal yang produktif.
"Peningkatan utang ini terjadi dikarenakan oleh meningkatnya belanja negara setiap tahunnya yang lebih agresif untuk infrastruktur, perlindungan sosial, dan dana desa," klaim BPS.
BPS juga menyebut beberapa proyek yang dibiayai lewat utang seperti:
- Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta
- Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat
- Jalur Kereta Api Double Track Cirebon-Kroya, Jawa Barat-Jawa Tengah
Pengeluaran Terbesar Negara: Operasional Pemerintah dan Pemilu 2019
Di samping catatan utang, laporan BPS juga memaparkan pengeluaran negara sepanjang tahun 2019.
Dari sebelas pos belanja berdasarkan fungsi, pengeluaran negara terbesar adalah untuk fungsi Pelayanan Umum, Ekonomi dan Perlindungan Sosial. Rinciannya adalah:
1. Fungsi Pelayanan Umum: Rp517,3 triliun
Belanja fungsi Pelayanan Umum digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan pelaksanaan Pemilu 2019.
2. Fungsi Ekonomi: Rp389,6 triliun
Belanja fungsi Ekonomi meliputi pembangunan transportasi, infrastruktur, energi, kedaulatan pangan, pengembangan UMKM dan koperasi.
3. Fungsi Perlindungan Sosial: Rp200,8 triliun
Belanja fungsi Perlindungan Sosial digunakan untuk penguatan Program Keluarga Harapan (PKH), serta peningkatan manfaat pensiun PNS/TNI/Polri.
Belanja Pemerintah Pusat 60 Persen Lebih Besar dari Daerah
Menurut BPS, pengeluaran pemerintah pusat lebih besar 60 persen dibanding pemerintah daerah.
Dalam APBN 2019, anggaran pemerintah pusat mencapai Rp1.634 triliun, sedangkan pengeluaran untuk daerah-daerah hanya Rp826,77 triliun.
Editor: Agus Luqman
Polri menyatakan sosok Jusuf Kalla sebagai pemimpin yang mengayomi, terutama saat kepolisian menangani konflik di Poso, Sulawesi Tengah.
"Kebiasaan yang dijalankan Pak Jokowi begitu. Selalu mengecek atas pekerjaan yang telah beliau perintahkan," 
Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Nur Hidayati menyebut, Presiden harus tanggap dan concern, dalam menjaga hutan Indonesia agar kelestarian alam tetap baik.
"Sebenarnya tidak boleh monopoli, mana lembaga yang memenuhi syarat boleh-boleh saja menerbitkan sertifikat halal,"
Dengan tamu asing lebih banyak, pelantikan Jokowi juga menghabiskan anggaran lebih besar.
"Kalau presiden memaksakan Perpu, dan dari awal Perpu diterbitkan sudah ditolak sama DPR, maka umur Perpu juga nggak akan lama. Ditolak lagi sama DPR, mau ngapain lagi?"
"Saya selalu bilang siapa pun yang terpilih saya berharap orang-orang yang berkeringat kemarin, dan yang penting punya track record yang baik untuk menyelesaikan ini,"
"Modus ini dikendalikan di negara asal dia dari Thailand kemudian sampai di Indonesia ada lagi pengendalinya,"
"Diperintahkan oleh Abu Rara untuk melakukan serangan terorisme kepada kepolisian. Tapi anaknya mengurungkan niatnya karena anaknya tidak berani," 
"Barang bukti cukup beragam mulai dari senjata tajam berbagai macam jenis, kemudian replika senjata dan airsoft gun. Kemudian ada bahan-bahan atau senyawa yang digunakan untuk merakit bom," 
Di DPR, hemat kami yang paling penting adalah Undang-Undang itu tidak dibatalkan dengan Perpu, karena kalau Undang-Undang itu dibatalkan semuanya dengan sebuah Perpu 
Dengan mengesahkan revisi Undang-Undang KPK saja, Presiden telah mengingkari janjinya untuk memperkuat KPK.
"Ini warning. Siapapun menteri kesehatan mendatang, dalam arti perbaikan gizi, masalah hidden hunger ini perlu jadi perhatian."
“Masyarakat kami ingin punya tanah 5 hektare setiap keluarga dan punya sertifikat gratis.”
Puluhan jenis fast food dan soft drink dicap "halal" oleh MUI. Tapi, menurut berbagai penelitian medis, produk-produk itu tidak baik untuk kesehatan.
Perusakan buku merah ini terekam CCTV pada Jumat, 7 April 2017. Pada empat hari kemudian, yaitu Selasa, 11 April 2017, penyidik KPK Novel Baswedan disiram air keras hingga satu matanya buta. 
Heru mengatakan, merek mobil Mercy dipilih karena faktor kenyamanan untuk para tamu negara. Selain itu, Istana juga tetap menyiapkan beberapa mobil cadangan untuk tamu negara.
"Kami tidak dalam posisi meminta-minta atau menawarkan, apalagi ikut campur atau mengintervensi," ujar politikus Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria.
"Mudah-mudahan bapak Presiden setelah dilantik, memimpin kembali kemudian beliau bersedia untuk mengeluarkan Perpu yang sangat diharapkan oleh KPK dan orang banyak"
"Kemarin sudah konfirmasi, lebih dari 18 kampus sudah siap untuk hadir. Target kemarin di Teklap kami ada seribu massa aksi yang turun,"