KBR, Jakarta - Pemerintah masih memblokir layanan internet di empat wilayah di Papua dan Papua Barat.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara menyebut, wilayah yang kena blokir itu adalah:
- Jayapura;
- Kabupaten Jayapura;
- Manokwari, dan;
- Sorong.
"Yang masih dibatasi itu, yang lain sudah tidak dibatasi. (Apa situasi mulai kondusif?) Ya kalau saya bisa menyimpulkan begitu. Kalau nggak, bagaimana teman-teman pihak keamanan yang lain juga, maupun intelijen, memberikan informasi merekomendasikan pengurangan dari kabupaten yang dibatasi," kata Rudiantara di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).
Rudiantara lantas menjanjikan akses internet di seluruh wilayah Papua akan dibuka secepatnya, setelah ada perintah dari Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto.
Pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat berlangsung sejak Rabu tanggal 21 Agustus 2019.
Pemerintah mengklaim, pemblokiran ini dilakukan demi mencegah penyebaran hoaks terkait rasisme Papua yang bisa memicu kericuhan.
Editor: Rony Sitanggang
Para mahasiswa meminta pencabutan UU KPK, UU Permasyarakatan, batalkan pimpinan KPK terpilih, batalkan RKUHP. Mereka juga menolak polisi menempati jabatan sipil, tarik mundur aparat di Papua.
"Sementara para penyiksanya tak satu pun diperkarakan."
“Surat kepada presiden republik Indonesia, kami dari forum pimpinan DPRD setanah Papua dan Papua Barat menyampaikan beberapa hal terkait dengan situasi terkini,"
Kalau misalnya, Presiden ataupun perwakilan pemerintah dalam peripurna bilang tidak setuju, maka tidak bisa jadi Undang-undang. 
"Bukannya pelaksanaan reforma agraria atau retribusi tanah yang dikuatkan di dalam RUU ini, justru adalah semangatnya privatisasi,"
Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA) yang seharusnya dapat memberi perlindungan hukum saja, sampai saat ini belum juga disahkan. Namun, Pemerintah malah akan mengesahkan RUU Pertanahan.
"Sekali lagi, RUU Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU KUHP, itu ditunda pengesahannya."
"Bahwa lembaga KPK bisa menghambat upaya investasi. Ini yang tidak dipahami masyarakat."
"Kalau demo-demo seperti ini kan melelahkan. Mengganggu ketentraman umum, mengganggu ketertiban dan juga hasilnya kurang bagus."
RUU Pertanahan menyimpang dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA), salah satunya dapat menghapus hak atas tanah bagi masyarakat adat. 
"Masih ada tiga kali paripurna lagi sampai dengan tanggal 30. Nanti sebelum itu ada forum lobi dengan pemerintah dan DPR."
"Dalam konsultasi mudah-mudahan bisa diselesaikan, sehingga masih ada waktu sampai sidang tanggal 27 September."
Mahasiswa pendemo datang dari berbagai kampus
"Belum. Lihat saja nanti." 
"Emisi karbon (Indonesia) akan mencapai puncaknya pada tahun 2020, sehingga tak ada ruang lagi untuk tambahan pembangkit listrik batu bara."
Alfitra bungkam saat dikonfirmasi soal permintaan uang 5 miliar dari Imam Nahrawi
Masa darurat ditetapkan selama sepekan dan bisa diperpanjang
Dari tanggal 31 Agustus saat penangkapan dilakukan hingga saat ini. Akses pendampingan itu dibatasi," kata Tim Advokat
"Bukannya kita tidak mau membuka, tapi ini masih dalam proses penyidikan. Kita pun biasanya menyebut inisial, belum boleh nyebut PT-nya."
"Karena ada konsekuensi penegakan hukum jika terbukti ada perusahaan yang lalai dalam menjaga arealnya dari karhutla."