KBR, Jakarta- Istana Kepresidenan memastikan Presiden Joko
Widodo tak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
(Perppu) untuk membatalkan Undang-undang KPK, yang disahkan DPR pekan
lalu. Kepala Staf Presiden Moeldoko menegaskan, pemerintah tak akan
melakukan negosiasi politik dengan individu atau kelompok mana pun untuk
membatalkan undang-undang yang telah disahkan DPR.
Dia menyarankan, ketimbang menuntut Jokowi menerbitkan Perppu, publik
bisa mengajukan uji materi atau judicial review UU KPK ke Mahkamah
Konstitusi.
"Kan ada mekanisme yang lain. Bisa dijudicial review bisa. Dalam
bernegara ini kan tidak ada ruang negosiasi, baik itu negosiasi secara
politik dan negosiasi secara ketatanegaraan. Sudah diwadahi secara
ketatanegaraan, bagaimana proses politik udah semuanya tersedia. (Wadah
lainnya berupa menerbitkan Perppu?) Kan tidak harus itu," kata Moeldoko
di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (25/09/2019).
Moeldoko mengklaim, pengesahan UU KPK sudah berdasarkan mekanisme
yang diatur dalam hukum tata negara. Sehingga, kata dia, penolakan atas
undang-undang tersebut juga harus melewati MK.
Moeldoko kembali membantah anggapan publik, yang menilai revisi UU KPK
tak akan melemahkan lembaga antikorupsi tersebut. Menurutnya, revisi UU
KPK justru akan mendorong KPK bekerja secara proporsional.
Senada disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. kata dia,
publik tak bisa memaksa Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Ia menilai,
desakan agar Presiden menerbitkan Perppu tersebut sama artinya tak
menegakkan hukum.
"Masa kita main paksa-paksa? Sudahlah, kita hargai mekanisme
konstitusional kita. Kecuali kita tidak menganggap negara ini negara
hukum lagi," kata dia.
Editor: Rony Sitanggang
"Karena itu saya sangat mendorong enam platform yang saat ini dikembangkan,” 
Kapal ADRI 50 juga mengangkut personel TNI, bahan-bahan logistik, peralatan rumah sakit lapangan, serta alat berat guna membantu korban bencana alam di Kalimantan Selatan maupun Sulawesi Barat.
PT Suri Nusantara Jaya di Bekasi, Jawa Barat memiliki cadangan daging sapi dan kerbau hingga 17 ribu ton
"Hasil monitoring dan evaluasi ini pun mencerminkan perlunya penambahan strategi penanganan pandemi dengan memanfaatkan kekuatan negara, yaitu budaya gotong royong."
"Sedang dipersiapkan regulasinya, karena itu akan mengatur pembelian oleh sektor-sektor industri tertentu," 
"Dari data-data yang ada, bahwa di 72 Kabupaten/Kota itu masih ada beberapa, mulai penurunan tapi kurvanya masih belum turun ke bawah,"
"Kemudian public workers Maret-April 17 juta, di akhir public workers masuk ke lansia itu sekitar 25 juta," 
Jembatan sementara tersebut dibuat untuk menggantikan jembatan Mataraman dan Tanah Laut Tabanio yang putus, saat banjir 
Listyo menerangkan, mekanisme tilang akan diubah secara bertahap menjadi serba elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (e-TLE).
"Banten ini memang agak fluktuatif. Sempat memang tinggi di Oktober, kemudian Desember agak turun, kemudian mulai naik lagi di akhir Desember," 
"Selama dua minggu inilah sebuah upaya keras untuk menurunkan ." 
"Bagi warga yang sudah memiliki hasil positif dari pemeriksaan Covid-19, dapat menghubungi puskesmas terdekat untuk dapat ditentukan kondisi keluhannya."
Tim SAR terdiri dari 170 personel akan dibagi menjadi dua kelompok 
Jika Listyo terpilih sebagai Kapolri ia harus menuntaskan kasus Novel
Presiden Joko Widodo dijadwalkan meninjau langsung evakuasi dan pencarian pada siang hari ini
Listyo juga menyoroti penanganan kasus yang terkesan tebang pilih
Tradisi menjaga lingkungan dilakoni dan diwariskan antargenerasi
Diperkirakan ada tiga korban yang diperkirakan masih berada di reruntuhan bangunan
"Bagi para penyintas Covid-19, mari kita mensyukuri nikmat kesembuhan untuk membantu menyelamatkan sesama melalui donor plasma konvalesen. Setetes darah anda, sejuta harapan untuk mereka," kata Maruf.
