KBR, Jakarta- Istana Kepresidenan memastikan Presiden Joko
Widodo tak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
(Perppu) untuk membatalkan Undang-undang KPK, yang disahkan DPR pekan
lalu. Kepala Staf Presiden Moeldoko menegaskan, pemerintah tak akan
melakukan negosiasi politik dengan individu atau kelompok mana pun untuk
membatalkan undang-undang yang telah disahkan DPR.
Dia menyarankan, ketimbang menuntut Jokowi menerbitkan Perppu, publik
bisa mengajukan uji materi atau judicial review UU KPK ke Mahkamah
Konstitusi.
"Kan ada mekanisme yang lain. Bisa dijudicial review bisa. Dalam
bernegara ini kan tidak ada ruang negosiasi, baik itu negosiasi secara
politik dan negosiasi secara ketatanegaraan. Sudah diwadahi secara
ketatanegaraan, bagaimana proses politik udah semuanya tersedia. (Wadah
lainnya berupa menerbitkan Perppu?) Kan tidak harus itu," kata Moeldoko
di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (25/09/2019).
Moeldoko mengklaim, pengesahan UU KPK sudah berdasarkan mekanisme
yang diatur dalam hukum tata negara. Sehingga, kata dia, penolakan atas
undang-undang tersebut juga harus melewati MK.
Moeldoko kembali membantah anggapan publik, yang menilai revisi UU KPK
tak akan melemahkan lembaga antikorupsi tersebut. Menurutnya, revisi UU
KPK justru akan mendorong KPK bekerja secara proporsional.
Senada disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. kata dia,
publik tak bisa memaksa Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Ia menilai,
desakan agar Presiden menerbitkan Perppu tersebut sama artinya tak
menegakkan hukum.
"Masa kita main paksa-paksa? Sudahlah, kita hargai mekanisme
konstitusional kita. Kecuali kita tidak menganggap negara ini negara
hukum lagi," kata dia.
Editor: Rony Sitanggang
"Feeling saya, empat atau lima tahun lagi kita sudah tiga mengimpor bahan-bahan petrokimia. Justru bisa kita ekspor."
"Sudah empat tahun ini belum ketemu jawabannya. Tapi sekarang Menkes sudah menyampaikan di ratas kemaren, tahun depan jurusnya sudah ketemu," 
"Provinsi ini masih didominasi oleh penggunaan batu bara, namun 'combined cycles' dapat dijadikan alternatif energi yang murah untuk menggantikan batu bara."
"Saya dan nanti dengan Menkominfo akan duduk bersama untuk melihat, ya untuk revisi UU ITE tentunya pasti," kata Menkumham Yasonna Agustus 2019 lalu.
"Tidak ada rehabilitasi kemudian juga reparasi. Itu tidak dikaitkan dengan amnesti."
"Merk kendaraan mewah tersebut di antaranya Lamborghini, Bentley, Audi, Mercedes-Bens, Range Rover, Jeep Rubicon."
"Apakah terjadi di Garuda atau BUMN lain, saya tidak menyampaikan hari ini ya berapa BUMN dan pelanggarannya seperti apa."
"Iya kalau gampang pintar, kan nggak juga. Hasil tahun ini juga jeblok semua."
"Kami sudah melakukan pengenalan tipologi soal-soal yang berdaya nalar tingkat tinggi pada Ujian Nasional. Tapi ternyata tidak bisa dilakukan secara sesaat, harus dengan perubahan budaya."
"Mahkamah Agung harus berbenah, melihat kembali apa problem internal dari Mahkamah Agung, sehingga disorot publik karena sering melakukan tindakan yang tidak pro dalam pemberantasan korupsi."
"Agustus 2019 jumlah pengangguran mencapai 7,05 juta orang, mengalami kenaikan 50 ribu orang jika dibandingkan dengan Agustus 2018."
"Kalau terjadi sesuai bisa langsung tekan panic button, kemudian polisi terdekat akan datang dan memberikan pelayan kepada korban tersebut,"
"Ini cuma soal Radikal, cuma data aja diinformasikan."
"Kita tentu memberikan perlindungan hukum kepada dia (Yuli Riswati), sehingga semua prosesnya berjalan baik. Dalam konteks hukum, tentu kita melihatnya sesuai dengan kaidah yang ada di sana."
"Menurut majelis hakim kasasi, kepada terdakwa (Idrus Marham) lebih tepat diterapkan dakwaan melanggar Pasal 11 UU Tipikor yaitu menggunakan pengaruh kekuasaannya sebagai Plt Ketua Umum Golkar."
Saksi mengatakan aparat memaksa masuk dan memanjat dinding samping dapur. Saat itu pagar asrama dikunci dan aparat tidak meminta izin atau memperkenalkan diri dan tujuan datang ke asrama.
"Justru yang LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender), waria, PSK, atau pengguna narkoba suntik persentasenya kecil. Stigma ini yang perlu perhatian kita bersama."
"Dulu (masa jabatan presiden) dibatasi, supaya tidak kebablasan."
"Sejatinya, (RUU PKS) ini menunggu (RUU) KUHP."