KBR, Jakarta- Istana Kepresidenan memastikan Presiden Joko
Widodo tak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
(Perppu) untuk membatalkan Undang-undang KPK, yang disahkan DPR pekan
lalu. Kepala Staf Presiden Moeldoko menegaskan, pemerintah tak akan
melakukan negosiasi politik dengan individu atau kelompok mana pun untuk
membatalkan undang-undang yang telah disahkan DPR.
Dia menyarankan, ketimbang menuntut Jokowi menerbitkan Perppu, publik
bisa mengajukan uji materi atau judicial review UU KPK ke Mahkamah
Konstitusi.
"Kan ada mekanisme yang lain. Bisa dijudicial review bisa. Dalam
bernegara ini kan tidak ada ruang negosiasi, baik itu negosiasi secara
politik dan negosiasi secara ketatanegaraan. Sudah diwadahi secara
ketatanegaraan, bagaimana proses politik udah semuanya tersedia. (Wadah
lainnya berupa menerbitkan Perppu?) Kan tidak harus itu," kata Moeldoko
di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (25/09/2019).
Moeldoko mengklaim, pengesahan UU KPK sudah berdasarkan mekanisme
yang diatur dalam hukum tata negara. Sehingga, kata dia, penolakan atas
undang-undang tersebut juga harus melewati MK.
Moeldoko kembali membantah anggapan publik, yang menilai revisi UU KPK
tak akan melemahkan lembaga antikorupsi tersebut. Menurutnya, revisi UU
KPK justru akan mendorong KPK bekerja secara proporsional.
Senada disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. kata dia,
publik tak bisa memaksa Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Ia menilai,
desakan agar Presiden menerbitkan Perppu tersebut sama artinya tak
menegakkan hukum.
"Masa kita main paksa-paksa? Sudahlah, kita hargai mekanisme
konstitusional kita. Kecuali kita tidak menganggap negara ini negara
hukum lagi," kata dia.
Editor: Rony Sitanggang
"Bagaimana langkah konkret Chevron menyelesaikan itu, mengingat waktu selesai kontrak kerja sama sudah semakin dekat.”
"Kita sudah menerbitkan surat perintah penangkapan. Surat permintaan bantuan kepada Polri dalam rangka mencari dan menangkap tersangka tersebut sudah dilayangkan."
"Jadi bagi perusahaan tambang tertentu yang memiliki program hilirisasi, tidak ada batasnya. Apa dampak ini semua? Pengusiran akan terjadi terhadap orang-orang di kampung."
"Saya kira itu jelas menyengsarakan rakyat ya. Dan itu jelas mengkhianati cita-cita untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan segala macam gombalnya pada waktu pemilu," ujar Fadli Zon.
"Kami masih perlu waktu mendiskusikan termasuk dengan keluarga," kata Rommy kepada hakim. 
"Kalau itu dipaksakan, kami akan melaksanakan mogok nasional. Kami akan mengosongkan pabrik-pabrik, sampai omnibus law cluster ketenagakerjaan di-drop."
"Dengan rumus penetapan upah per jam, ini intinya akal-akalan mereka (pengusaha) saja agar memberikan upah lebih kecil, itu saja intinya."
"Filosofi fleksibilitas kerja (artinya) perlindungan terhadap pekerja itu dicabut sedikit demi sedikit. Dampaknya, perusahaan akan menerima pekerja melalui sistem kontrak dan outsourcing saja."
"Barang-barang dari produsen pasti dibawa ke pelabuhan, apakah untuk dijual ke tempat lain atau ekspor. Jadi sebelumnya dimasukan ke iradiator gamma supaya lebih tahan lama."
"Pasal-pasal yang melindungi pekerja atau tenaga kerja justru malah direvisi. Sehingga akan semakin tidak ada kepastian hukum bagi para pekerja."
"Sehingga publik dapat dengan jelas menilai apakah substansi serta materi muatan yang diatur dalam RUU itu cukup layak untuk ditempatkan dalam level undang-undang."
"Isu besar di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini ada di klaster pertama, yaitu Penyederhanaan Perizinan Berusaha," kata Sesmenko Perekonomian.
"Kalau memang mau diteruskan atau dihentikan, ya Jaksa Agung untuk memproses lanjutan dari berkas penyelidikan Komnas HAM yang pro-justisia ini."
"Karena kita ingin membangun sebuah kepercayaan, sehingga dari kepercayaan yang dibangun akan memudahkan kita nanti melakukan kerja-kerja bersama,” ujar Jokowi. 
Jokowi tidak mau karena ada masalah konektivitas antar-wilayah membuat para peserta terlambat hadir untuk bertanding. 
"Semua ekspektasi masyarakat terhadap saya tidak akan tercapai dalam lima tahun. Tidak mungkin, mohon maaf," kata Mendikbud Nadiem.
"Menghilangkan tambang-tambang tanpa izin, dan merehabilitasi, mereklamasi bekas-bekas tambang itu yang banyak di sekitar ibu kota, memang kewajiban kita itu,” kata Jokowi.
"Kami tidak sedang mengancam kebebasan pers dengan sikap dan perlakuan media terhadap peristiwa yang kami alami, walaupun kami merasa dirugikan, sangat dirugikan, sangat dipojokkan." 
"Pemohon juga menyebutkan pengangkatan 12 Wakil Menteri merupakan tindakan subjektif Presiden yang tidak memiliki alasan urgensi yang jelas," papar humas MK.
"Bilamana ada potensi-potensi pelanggaran HAM di dalamnya, kita sekuat mungkin, sekuat tenaga harus menghadang agar rancangan ini tidak jadi, apa lagi disahkan."