Komnas HAM Papua: Selama Ini Pemerintah Salah Dialog

"Yang saya maksudkan adalah mereka yang bicara soal Papua merdeka, OPM, lalu ULWMP. Faksi-faksi ini harus didengar suaranya, itu jauh lebih baik untuk mencari jalan penyelesaian."

BERITA , NASIONAL

Kamis, 05 Sep 2019 16:44 WIB

Author

Valda Kustarini, Adi Ahdiat

Komnas HAM Papua: Selama Ini Pemerintah Salah Dialog

Presiden Jokowi bersantap siang dan berdialog dengan pemenang Festival Gapura Cinta Negeri asal Kabupaten Nduga dan Kepulauan Yapen Papua di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/9/2019). (Foto: ANTARA/Puspa Perwitasari)

KBR, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Papua mendorong pemerintah menangani konflik Papua lewat dialog dengan pihak yang "tepat".

Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengatakan selama ini pemerintah melakukan dialog yang salah karena tidak melibatkan faksi-faksi yang dituding "separatis". 

"Faksi-faksi yang saya maksudkan adalah mereka yang bicara soal Papua merdeka, OPM, lalu ULWMP. Faksi-faksi ini harus didengar suaranya, itu jauh lebih baik untuk mencari jalan penyelesaian," kata Frits Ramandey kepada KBR, Rabu (5/9/2019).


Baca Juga: AMP: Pertemuan Jokowi dengan Tokoh Papua Tidak Penting


Masalah Papua Ada Banyak

Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey juga mengungkapkan hingga kini masih ada kelompok-kelompok masyarakat Papua yang tidak percaya pada pemerintah.

"Maka, penting bagi pemerintah untuk memulihkan rasa percaya itu. Salah satu caranya dengan serius menangani kasus-kasus HAM di Papua, misalnya Pemerintah harus berani membawa kasus pelanggaran HAM di Papua ke pengadilan," jelas Fritz.

"Misalnya kasus pelanggaran HAM di Wasior, Wamena, dan Paniai, Papua. Setelah itu, pemerintah bisa fokus menyelesaikan masalah lainnya di Papua," lanjut dia.

Menurut Fritz, selain masalah HAM dan kemerdekaan, masyarakat Papua juga punya banyak masalah terkait isu agraria, yakni kasus penguasaan lahan dan hutan.

"Lalu bagaimana membuat pembangunan di Papua itu menjadi baik. Tapi jangan lupa penegakan hukum bagi koruptor di Papua tidak berjalan sama sekali. Itu juga haruslah diambil oleh pemerintah, sehingga pelayanan publik bisa sampai," tambahnya lagi.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Eps.5: Kuliah di Iran, Cerita dari Bahesty Zahra

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17