BERITA

Komnas HAM Papua: Selama Ini Pemerintah Salah Dialog

""Yang saya maksudkan adalah mereka yang bicara soal Papua merdeka, OPM, lalu ULWMP. Faksi-faksi ini harus didengar suaranya, itu jauh lebih baik untuk mencari jalan penyelesaian.""

KBR, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Papua mendorong pemerintah menangani konflik Papua lewat dialog dengan pihak yang "tepat".

Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengatakan selama ini pemerintah melakukan dialog yang salah karena tidak melibatkan faksi-faksi yang dituding "separatis". 

"Faksi-faksi yang saya maksudkan adalah mereka yang bicara soal Papua merdeka, OPM, lalu ULWMP. Faksi-faksi ini harus didengar suaranya, itu jauh lebih baik untuk mencari jalan penyelesaian," kata Frits Ramandey kepada KBR, Rabu (5/9/2019).

Baca Juga: AMP: Pertemuan Jokowi dengan Tokoh Papua Tidak Penting

Masalah Papua Ada Banyak

Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey juga mengungkapkan hingga kini masih ada kelompok-kelompok masyarakat Papua yang tidak percaya pada pemerintah.

"Maka, penting bagi pemerintah untuk memulihkan rasa percaya itu. Salah satu caranya dengan serius menangani kasus-kasus HAM di Papua, misalnya Pemerintah harus berani membawa kasus pelanggaran HAM di Papua ke pengadilan," jelas Fritz.

"Misalnya kasus pelanggaran HAM di Wasior, Wamena, dan Paniai, Papua. Setelah itu, pemerintah bisa fokus menyelesaikan masalah lainnya di Papua," lanjut dia.

Menurut Fritz, selain masalah HAM dan kemerdekaan, masyarakat Papua juga punya banyak masalah terkait isu agraria, yakni kasus penguasaan lahan dan hutan.

"Lalu bagaimana membuat pembangunan di Papua itu menjadi baik. Tapi jangan lupa penegakan hukum bagi koruptor di Papua tidak berjalan sama sekali. Itu juga haruslah diambil oleh pemerintah, sehingga pelayanan publik bisa sampai," tambahnya lagi.

Editor: Agus Luqman

• papua
• konflik papua
• Papua Barat
• HAM
• otsus papua
• referendum