KBR, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak DPR menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Pertanahan sebelum merevisinya.
Wakil Ketua Komnas HAM Sandrayati Moniaga mengatakan banyak masalah mendasar dalam draf RUU Pertanahan. Salah satunya soal penyelesaian konflik agraria.
Sandrayati mengatakan RUU itu tidak memiliki landasan jelas muatan penyelesaian konflik agraria yang melibatkan rakyat kecil seperti petani dan nelayan. Padahal, persoalan ini bisa dikategorikan pada pelanggaran HAM karena menyangkut hak hidup warga negara.
"Tidak ada satu upaya khusus untuk memikirkan penyelesaian konflik-konflik agraria yang begitu masif di Indonesia saat ini. RUU Pertanahan yang kita duga tadinya akan dapat menjadi salah satu dasar hukum untuk menyelesaikan konflik, ternyata mengatur urusan konflik sangat kecil. Bahkan, kalau kami pelajari lebih dalam, RUU ini berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan baru," kata Sandrayati dalam jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (6/9/2019).
Wakil Ketua Komnas HAM Sandrayati Moniaga menjabarkan, persoalan baru yang ia maksud misalnya mekanisme penyelesaian konflik agraria.
Dalam RUUP, DPR menghendaki penyelesaian konflik agraria diselesaikan melalui pengadilan pertanahan. Namun pengadilan pertanahan, kata Sandriyati, tidak punya kewenangan menyelesaikan persoalan masa lalu karena bersifat non-reproaktif.
"Dan kita tahulah pengadilan pertanahan harus tunduk pada asas-asas hukum. Salah satunya asa non-retroaktif. Artinya dia tidak akan punya kewenangan menyelesiakan persoalan masa lalu," tambahnya.
Konflik agraria menjadi sorotan utama Komnas HAM. Isu ini masuk menjadi isu utama dalam rapat paripurna Komnas HAM. Konflik agraria juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang sering dilaporkan ke Komnas HAM.
Editor: Agus Luqman
Komnas HAM Desak DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan
"Kalau kami pelajari lebih dalam, RUU Pertanahan ini berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan baru."

Seorang petani beraksi dalam peringatan Hari Tani Nasional 2016 di Jakarta, (27/9/2016). Mereka menuntut Pemerintahan Jokowi segera laksanakan reformasi agraria. (Foto: ANTARA)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Presiden Perintahkan Menpora Kaji Kehadiran Penonton di Stadion saat Liga 1 Digelar
"Ini bukan pekerjaan ringan ya, mengizinkan siapa yang boleh dan tidak boleh nonton langsung..."
PPKM Mikro Satgas Zona Merah dan Oranye Covid-19 Meningkat
"Terjadi kenaikan zona risiko tinggi atau zona merah dari 10 kabupaten kota pada minggu lalu, menjadi 11 kabupaten kota di minggu ini,”
Wawancara dengan Ketua Dewan Adat Papua soal Kekerasan di Bumi Cenderawasih
"Negara justru salah mengambil langkah-langkah politik. Akar masalah Papua itu kan sudah LIPI temukan, ada empat..."
Kemenristek Dilebur Satgas Vaksin Merah Putih Tetap Jalan
"Karena vaksin ini tidak hanya menyelesaikan masalah kapasitas vaksin di tingkat nasional, tetapi juga global."
DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Pencabutan Stimulus Gratis Listrik 450 VA
"Memang kita melihat belum ada tanda-tanda bahwa (pandemi) Covid-19 ini akan berakhir dalam waktu dekat. Sementara pemulihan ekonomi juga belum terasa."
Dua Eks Anggota DPRD Jawa Barat Jadi Tersangka Korupsi Proyek di Indramayu
Dua anggota DRPD Jawa Barat periode 2014-2019, Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani, diduga menerima suap untuk membantu pengurusan proyek perbaikan jalan di Indramayu.
Satgas Penagih BLBI Buka Peluang Tempuh Jalur Pidana
Unsur pidana dalam pemulihan kerugian negara ini justru bisa diungkap melalui Satgas. Seperti adanya kemungkinan pemalsuan jaminan tanah milik negara, hingga pemalsuan surat kepemilikan dan lain-lain.
BLBI Menko Mahfud Total Tagihan Utang Rp110 Triliun
"Jadi kalau ditulis angka jadi begini Rp110.454.809.645.467,"
Jokowi Permintaan Pesanan Mobil Melonjak Hingga 190 Persen
Lonjakan pemesanan mobil baru terjadi setelah pemerintah memberikan relaksasi pajak
Sidang Perdana Begini Dakwaan Jaksa pada Bekas Menteri KKP Edhy Prabowo
"Terdakwa Edhy Prabowo bersama-sama Andreau Misanta Pribadi, Safri, Amiril Mukminin, Ainul Faqih, dan Siswadhi Pranoto Loe telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan"
Tingkatkan Penyerapan Naker Jokowi Dorong Industri Otomotif Bangkit
Jokowi menginginkan agar industri memperkerjakan lebih banyak lagi tenaga kerja
Pascaledakan di Makassar Densus Tangkap 31 Terduga Teroris
Mereka merupakan kelompok Vila Mutiara yang terafiliasi Jemaah Ansharut Daulah (JAD).
PT Bio Farma PT Biotis Siap Produksi Vaksin Merah Putih
"Kita harapkan dukungan BPOM agar kita punya industri pengembangan vaksin di luar Bio Farma. Ketergantungan terhadap Bio Farma akan menimbulkan masalah kalau kita perlu produksi dalam jumlah besar."
Menagih Kemudahan Akses Vaksinasi COVID-19 bagi Penyandang Disabilitas
"Penyandang disabilitas harus dapat bantuan. Misal naik ke tangga kan nggak bisa. Harusnya disabilitas yang menggunakan kursi roda mestinya ada fasilitas memudahkan akses orang berkursi roda."
Dua Tersangka Unlawful Killing FPI Belum Dipecat
Hingga kini Kepolisian belum memberhentikan dua anggota Polda Metro Jaya itu
IDI Minta Uji Klinis Vaksin Nusantara Dilakukan Sesuai Aturan
IDI meminta tim Vaksin Nusantara untuk memenuhi etika medis dalam pembuatan vaksin
BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinik Tahap II untuk Vaksin Nusantara
Ada sejumlah syarat yang belum dipenuhi vaksin Nusantara pada tahap uji klinis tahap I
Ombudsman RI Kasus Kebakaran Kilang Balongan Ada Kelalaian PT Pertamina
Ombudsman menilai, PT Pertamina Balongan tidak merespon protes warga terkait bau bensin atau minyak yang menyengat di sekitar kilang minyak sebelum kebakaran terjadi.
BMKG Siklon Surigae Bisa Timbulkan Banjir Longsor Hingga Badai Tropis
Dampak lain yang ditimbulkan siklon Surigae ini adalah hujan ektream dan gelombang tinggi
BNPB Minta Daerah Waspadai Dampak Siklon Tropis
Pemerintah daerah harus bersiap menyediakan titik-titik evakuasi dan pengungsian, bila bencana tiba-tiba datang.
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Upaya Kurangi Risiko Bencana Iklim
Kabar Baru Jam 7
Kabar Baru Jam 8
Perkara Bukber Tahun ini
Kabar Baru Jam 10