KBR, Jakarta- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan tidak akan ada pengesahan RUU dalam Sidang Paripurna akhir DPR, yang akan digelar Senin mendatang (30/9/2019).
Bamsoet mengatakan agenda Sidang Paripurna akhir tersebut hanya pembacaan pidato penutupan dan perpisahan anggota DPR periode 2014-2019.
"Nggak ada lagi, terakhir kemarin. Saya pastikan Senin nggak ada lagi RUU yang diambil keputusannya di Paripurna. Karena Paripurna Senin adalah penutupan masa sidang sekaligus pidato perpisahan dari saya," kata Bambang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (27/9/2019).
Hal itu juga diamini Ketua MPR Zulkifli Hasan. Ia mengaku sudah meminta pimpinan DPR menghentikan seluruh pembahasan RUU di akhir masa kerja.
"Saya sudah komunikasi dengan pimpinan DPR, selanjutnya disampaikan agar menghentikan seluruh RUU yang akan disahkan pada akhir-akhir ini," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (27/9/2019).
Pembahasan sejumlah RUU itu dihentikan karena mendapat banyak penolakan dari masyarakat, hingga memicu demo besar-besaran di berbagai kota. "RUU bermasalah" itu adalah:
- RKUHP
- RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
- RUU Minerba
- RUU Pertanahan
- RUU Perlindungan Data Pribadi
- RUU Keamanan dan Ketahanan Siber
- RUU Ketenagakerjaan
Editor: Sindu Dharmawan
"Dia jelas-jelas mengatakan 'pokoknya ada di luar negeri Harun Masiku itu'. Itu kalimat dia. Kok bisa salah?"
"Saya senang sekali, berarti KPK tidak tebang pilih untuk proses nama-nama yang saya sebut kemarin, semuanya diproses," kata Fahd El Fouz, eks terdakwa kasus proyek pengadaan Alquran di Kemenag 2011.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menjelaskan, Yasonna - yang merupakan kader sekaligus pengurus PDI Perjuangan - diduga melakukan obstruction of justice atau merintangi penyidikan.
"Kami mengedepankan musyawarah mufakat supaya ada kesamaan. Akhirnya kami memutuskan secara mufakat."
"Memilih orang hebat untuk dampingi beliau (Kapolri) untuk melayani bangsa ini,"
"Sekarang di depan mata, lagi-lagi akrobat anggaran dipertunjukkan. PSI mendesak KPK segera bertindak. Uang rakyat jangan seenaknya dipermainkan seperti ini,”
"Saya yakin, Pak Menhan ini kalau urusan anggaran itu detil, berkali-kali dengan saya hampir hapal di luar kepala. Jadi saya juga merasa aman untuk urusan 127 triliun."
"Kalau bisa subsidinya tidak dicabut. Biar bisa berjalan lancar, sebagai penggerak ekonomi desa untuk kesejahteraan masyarakat desa," 
"Kalau yang sifatnya komunitas budaya, sepanjang tidak melanggar dan tidak menyimpang dan tidak merugikan pihak lain, tidak ada tindak pidananya."
"Kami tegaskan informasi kan ada saluran resmi. Karena kewenangannya Imigrasi untuk mengetahui lalulintas orang."
"Usulan yang telah ditandatangani NPHD adalah sebesar Rp 9.936.093.923.393," ujar Ketua KPU RI Arief Budiman.
Menurut Ramson Siagian, OJK terkesan menutup-nutupi segala hal yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di Jiwasraya.
Ombudsman usul ada badan khusus pengawasan tambang, yang berwenang mengawasi tambang legal dan ilegal.
50 RUU Prioritas untuk Prolegnas 2020 ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Ada juga sejumlah faktor psikologis yang membuat banyak orang mau jadi pengikut mereka, yaitu post-power syndrome, kurang kasih sayang, dan keinginan menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
"Dibikin catatan kutipan itu dari mana? Kalau seperti ini kan plagiat. Kalau plagiat masa kita harus bertanya lanjut?"
"Minimal kalau kita wali kelas, kalau SMP punya 32 murid di kelas, kita harusnya berteman dengan media sosial ke-32 anak ini,” kata Komisioner KPAI.
“Sampai saat ini belum ada draf yang disampaikan pemerintah terkait omnibus law," kata Ketua DPR Puan Maharani.
Untuk kegiatan usaha 'risiko rendah', masyarakat cukup melakukan pendaftaran.
Donny diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Saeful.