Jokowi Suruh Menterinya Layani Investor dengan Baik

"Kewajiban negara malah semakin besar untuk melindungi investor ketimbang kepentingan rakyat."

BERITA , NASIONAL

Kamis, 05 Sep 2019 10:21 WIB

Author

Adi Ahdiat

Jokowi Suruh Menterinya Layani Investor dengan Baik

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas tentang perkembangan ekonomi global di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/9/2019). (Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

KBR, Jakarta- Demi menggenjot pertumbuhan ekonomi, Presiden Jokowi meminta jajaran menterinya supaya melayani investor dengan baik. 

“Jadi tolong juga menteri-menteri ini memberikan pelayanan yang baik kepada investasi-investasi, yang memang itu menjadi sebuah solusi dan jalan keluar dari tadi yang sudah saya sampaikan. Dampingi mereka (investor) sampai terealisasi, kita jangan kayak pejabat minta dilayani, kita justru yang melayani,” tegas Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu sore (4/9/2019).

Presiden memerintahkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Pertanian, Perindustrian, BUMN, dan lembaga serta kementerian lain yang terkait, agar membuka pintu bagi perusahaan-perusahaan yang sudah berminat investasi.

“Kuncinya hanya ada di situ (investasi), nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Kuncinya hanya ada di situ,” tegas Presiden.

Menurut lansiran Kementerian Kominfo, pekan depan Presiden juga akan membahas penyederhanaan aturan-aturan dan kebijakan yang menghambat investasi.


Baca Juga:

KPBI: Pemerintah Kita Ini Didikte Investor

Investor Bisa Dapat Izin Usaha Tanpa AMDAL, Mahasiswa UI Protes


Kebijakan Investasi Banyak Dikritik

Meski diklaim baik bagi ekonomi nasional, ambisi pemerintah untuk menggenjot investasi banyak dikritik.

Menurut berbagai koalisi masyarakat, sejumlah kebijakan pemudahan investasi yang ada sekarang belum melayani kepentingan rakyat ekonomi lemah.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi, misalnya, mengkritik keterlibatan pemerintah dalam perjanjian perdagangan bebas Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Mereka menilai RCEP lebih menguntungkan investor ketimbang masyarakat buruh.

"Kewajiban negara malah semakin besar untuk melindungi investor ketimbang kepentingan rakyat," ungkap juru bicara Koalisi, Rachmi Hertanti, dalam unjuk rasa menolak RCEP di Jakarta (23/8/2019).

"Dalam perundingan RCEP, tidak ada pembahasan untuk memastikan negara anggota RCEP menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak buruh di Indonesia. Di mana tanggung jawab pemerintah Indonesia terhadap pemenuhan hak buruh yang dilanggar oleh investor?” singgung Ketua Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) Herman Abdulrohman dalam rilis resminya, Jumat (23/8/2019).


Kebijakan Investasi Tidak Peduli Lingkungan 

Kritik juga datang dari Koalisi Tolak Perizinan Ngawur. Koalisi pemerhati hukum lingkungan ini memprotes kebijakan Online Single Submission (OSS) yang dinilai lebih mementingkan percepatan investasi ketimbang pemeliharaan lingkungan.

Menurut Koalisi, OSS bisa memberi izin usaha kepada investor atau pengusaha, sekalipun mereka belum memenuhi prasyarat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Seolah-olah asal tidak korupsi, asal ekonomi lancar, boleh merusak lingkungan. Kan bahaya, logika seperti ini," kata salah satu anggota Koalisi, Deputi Program ICEL Raynaldo Sembiring, dalam situs resminya (13/8/2019).

Koalisi-koalisi itupun menuntut pemerintah agar merevisi sejumlah kebijakan investasi yang tidak berwawasan lingkungan, serta belum melindungi hak warga ekonomi lemah.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Eps.5: Kuliah di Iran, Cerita dari Bahesty Zahra

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17