Koordinator Kontras Yati Adriyani menilai, kedekatan Jokowi dengan tokoh-tokoh diduga melanggar HAM menjadi penyebab utama gagalnya pengusutan kasus pelanggaran HAM, pada lima tahun terakhir, termasuk kasus Munir. Ini disampaikan Yati Andriyani dalam momentum 15 tahun pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.
"Kami meminta Presiden sekali lagi membersihkan kabinetnya dan seluruh lingkungan kekuasaannya, dari orang para terduga pelanggar HAM, termasuk Hendririyono, Wiranto, dan seterusnya," kata Yati di kantor Kontras, Jumat (06/09/2019).
Yati juga mendesak Jokowi membuat jarak dengan pihak yang namanya disebut dalam berkas investigasi Tim Pencari Fakta, yakni AM Hendropriyono.
Ia menjelaskan, saat pembunuhan Munir, Hendropriyono menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Pada saat itu, bawahannya Muchdi Purwoprandjono (Muchdi Pr) menjabat Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN).
Muchdi Pr terbukti menjalin komunikasi via ponsel sebanyak 41 kali dengan bekas terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto.
Baca Juga:
- Jokowi Kembali Ditagih Ungkap Dalang Pembunuhan Munir
- Cari Keadilan, Istri Munir Desak Kejagung Ajukan PK atas Bebasnya Muchdi PR
Selanjutnya, Jokowi didesak meminta Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan pengadilan yang membebaskan Muchdi Pr, yang divonis bebas pada 2008.
Menurut Yati, Kejaksaan Agung bisa memperkuat seluruh bukti-bukti, agar Muchdi bisa dijerat pidana dalam proses peninjauan kembali tersebut.
Selain itu, ia meminta Jokowi mengumumkan seluruh hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus meninggalnya Munir, yang laporannya rampung 2005 lalu.
Serta menindaklanjuti semua rekomendasinya, dengan memerintahkan Kapolri, Jaksa Agung, dan Menteri Hukum dan HAM, mengungkap semua dalang intelektual di belakangnya.
Terakhir, Yati berharap Jokowi merevisi Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dengan memasukkan ketentuan khusus tentang perlindungan pembela HAM. Tujuannya agar kasus kekerasan pada aktivis HAM tak terulang.
Sebelumnya, aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib dibunuh menggunakan racun arsenik saat ia dalam perjalanan dari Jakarta menuju Amsterdam Belanda pada 7 September 2004. Tahun ini kasus pembunuhan Munir genap berusia 15 tahun. Namun, aktor intelektual pembunuhannya belum juga diungkap.
Editor: Ardhi Rosyadi
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
