KBR, Jayapura - Anggota Komisi bidang Politik Hukum dan HAM DPR Papua, Laurenzus Kadepa memprotes penangkapan para aktivis dan mahasiswa Papua. Mereka dikenai tuduhan makar.
Laurenzus menilai gelombang penangkapan itu justru bakal membuat isu Papua bakal menjadi perhatian internasional dan dapat mengancam kedaulatan negara di Papua.
Ia mengatakan, Pemerintah Indonesia selalu mengklaim pintu referendum untuk Papua tertutup. Pada kenyataannya para aktivis yang dianggap pro-Papua merdeka ditangkap.
Laurenzius menilai sikap itu menunjukkan kekhawatiran negara terhadap keberadaan Papua sebagai bagian dari NKRI.
"Kenapa pelanggaran HAM, penembakan, kenapa penangkapan terus terjadi? Kenapa demo dibatasi? Hal-hal ini yang perlu diingat oleh negara. Kalau itu terus dilakukan, saya pikir itu (kedaulatan negara) bisa terancam," kata Laurenzus Kadepa kepada KBR, di Jayapura, Rabu (18/9/2019).
Baca juga:
Laurenzius mengatakan penangkapan terhadap aktivis dan mahasiswa akan memperburuk citra negara di mata dunia. Meski masih mengakui Papua bagian dari NKRI, namun setiap saat dunia internasional memantau perkembang situasi di Papua.
Menurutnya, akar masalah dari ramainya isu Papua belakangan adalah kasus ujaran rasisme di Surabaya beberapa waktu lalu. Ujaran rasisme itu menyasar mahasiswa Papua yang ada di Surabaya. Namun, buntut yang terjadi justru gelombang penangkap aktivis, mahasiswa dan masyarakat Papua dalam beberapa pekan terakhir.
Baca juga:
Editor: Agus Luqman
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
"Apakah RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dapat disetujui?"
“Dengan segala hormat kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan menyatakan walk out"
“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang tentang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat disetujui?
Cara Memberi Tahu Anak soal Keuangan Orang Tua
"Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh Prima," 
Salah satu anggota koalisi dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) melihat hal itu pada Pasal 4 Ayat (3) dalam RUU Kesehatan.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) bakal fokus menggarap potensi energi terbarukan atau renewable energy untuk pengembangan bisnis panas bumi.
