KBR, Jakarta - Badan Legislatif (Baleg) DPR RI sepakat merevisi UU Perkawinan tentang batas minimal usia nikah perempuan, dari awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun.
Hal ini disambut baik oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
"Kita berharap pendewasaan usia perkawinan ini bisa menjadi salah satu solusi untuk pencegahan banyak hal, misalnya stunting, kemudian tercapainya SDGs (Sustainable Development Goals), tidak ada kematian ibu dan balita, dan tentu kualitas sumber daya manusia yang lebih baik," kata Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati kepada KBR, Jumat (13/9/2019).
Rita juga mengapresiasi aturan baru yang mewajibkan pihak-pihak pemohon dispensasi usia nikah untuk hadir ke pengadilan. Menurut Rita, aturan itu penting agar dispensasi tidak disalahgunakan.
Baca Juga: MA: Pengetatan Aturan Perkawinan Anak Bisa Membentur Hukum Adat
Menteri PPPA Juga Senang
Sambutan baik juga datang dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise.
"Itu berita baik untuk anak-anak Indonesia, dan ini adalah satu kado untuk Hari Anak Nasional yang pernah saya janjikan," aku Menteri Yohana.
"Jadi kami tinggal menunggu saja untuk Raker (Rapat Kerja) berikutnya yang akan dilakukan tanggal 17 September 2019. Mudah-mudahan bisa secepatnya disahkan, jadi umur pernikahan anak adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan," lanjutnya.
Menteri Yohana yakin aturan baru ini bisa mencegah dampak buruk perkawinan usia dini, seperti putus sekolah, perceraian, hingga kematian ibu yang disebabkan ketidaksiapan sistem reproduksi.
Editor: Agus Luqman
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
"Apakah RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dapat disetujui?"
“Dengan segala hormat kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan menyatakan walk out"
“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang tentang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat disetujui?
Cara Memberi Tahu Anak soal Keuangan Orang Tua
"Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh Prima," 
Salah satu anggota koalisi dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) melihat hal itu pada Pasal 4 Ayat (3) dalam RUU Kesehatan.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) bakal fokus menggarap potensi energi terbarukan atau renewable energy untuk pengembangan bisnis panas bumi.
