Bukan Pemekaran Wilayah, MRPB Minta Pelurusan Sejarah Papua

"Ada permasalahan yang terjadi di Papua dan Papua Barat yang tidak bisa diselesaikan sampai hari ini, yang saya sebut tadi persoalan pelurusan sejarah untuk Papua belum dilaksanakan dengan baik."

BERITA | NASIONAL

Selasa, 10 Sep 2019 19:30 WIB

Author

Muthia Kusuma, Adi Ahdiat

Bukan Pemekaran Wilayah, MRPB Minta Pelurusan Sejarah Papua

Puluhan pengunjuk rasa menolak diskriminasi dan rasialisme di Manokwari, Papua Barat, Selasa (3/9/2019). (Foto: ANTARA/Tomi)

KBR, Jakarta- Ketua Definitif Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Maxsi Nelson Ahoren menentang usul DPRD Jayapura tentang pemekaran lima wilayah adat di Papua dan Papua Barat.

Maxsi menyebut pemekaran wilayah bukan agenda MRPB, dan itu tidak akan menyelesaikan permasalahan Papua.

"Ada permasalahan yang terjadi di Papua dan Papua Barat yang tidak bisa diselesaikan sampai hari ini, yang saya sebut tadi persoalan pelurusan sejarah untuk Papua belum dilaksanakan dengan baik. Bagaimana dengan permintaan dialog belum bisa direalisasikan dengan baik," kata Maxsi kepada KBR, Selasa (10/9/2019).

"Bagaimana Undang-undang Otonomi Khusus yang akan berakhir dua tahun ke depan, terus tiba-tiba kita mau minta pemekaran? Sangat tidak efektif sekali," tambahnya.

Baca Juga:

Komnas HAM Papua: Selama Ini Pemerintah Salah Dialog

AMP: Pertemuan Jokowi dengan Tokoh Papua Tidak Penting

Sebelumnya, usul pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat disampaikan Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Namun, perwakilan MRPB tidak diundang dalam pertemuan tersebut. Menurut Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren, pemerintah pusat masih memiliki ketakutan untuk berdialog dengan masyarakat Papua.

MRPB pun meminta agar pemerintah memanggil lembaga kultur wilayah adat untuk mewakili masyarakat Papua, bukan dari DPRD.

"Kami di Papua, khususnya di Papua sampai Jayapura itu punya lima wilayah adat. Kami di Papua Barat punya dua wilayah adat. Kalau diserahkan ke kami (dialog), kita akan berikan undangan kepada Pak Ketua untuk mempersilakan," ucap Maxsi.

 

Editor: Sindu Dharmawan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Pemerintah Mesir Didesak Menginvestigasi Dugaan Pembunuhan dan Penyiksaan Oleh Aparat Keamanan

Perkembangan Kondisi Korban Bom Polrestabes Medan

Wacana Sertifikasi Wajib Bagi Calon Pengantin