KBR, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani memilih bungkam ketika ditanya soal laporan dugaan skandal pencurian uang pajak sebesar US$12 miliar oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika ditemui usai mengisi acara Apindo di Jakarta, Jumat(14/9/2018), bekas Direktur Bank Dunia itu dua kali mengabaikan pertanyaan wartawan terkait munculnya laporan tersebut.
Laporan yang dimaksud dimuat media asing Asia Sentinel dengan judul "Indonesia's SBY Government: Vast Criminal Conspiracy". Dalam tulisan itu, skandal penggelapan disebut bermula dari kasus Bank Century. Aliran dana Bank Century disebut mengalir ke Partai Demokrat.
Ada 30 pejabat era SBY, termasuk Wakil Presiden Boediono yang diduga terlibat.
Sri Mulyani ketika itu menjabat sebagai Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Dia jugalah yang mengambil keputusan atas status bangkrutnya Bank Century sehingga perlu dibantu dana talangan. Namun dalam laporan itu, namanya justru tidak disebut.
Baca juga:
- Kasus Century, Setya Novanto Klaim Kantongi Bukti untuk Bantu KPK
- Eks Kepala BPPN Syafruddin Temenggung Dituntut 15 Tahun Penjara
Editor: Nurika Manan
"Argumen kualitatifnya itu cukup dominan."
Pertemuan ini penting untuk mendinginkan suasana pasca-Pemilu.
Kominfo mulai melakukan "take down" terhadap akun atau konten iklan rokok di internet. Berbeda dengan langkah pemerintah Australia, yang sekedar menerapkan pembatasan ketat.
Sampaikan apresiasi juga ke pasangan Prabowo-Sandiaga karena ajukan sengketa Pemilu ke MK. 
Hakim MK diyakini tak akan terpengaruh oleh tekanan atau aksi massa dalam memutuskan gugatan. 
Meminta semua pihak bisa menghormati apapun yang terjadi di persidangan.
Larangan penggunaan senjata api dalam pengamanan sidang merupakan perintah langsung dari Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto. 
Menhub Budi Karya berjanji meningkatkan anggaran untuk bus dan kereta mulai tahun depan.
Pengajuan syarat formil dan materiil juga dianggap salah alamat. 
Jika pendukung Prabowo tak datangi MK. 
Kepolisian akan mengerahkan 12 ribu personel gabungan dari TNI dan Polri untuk berjaga di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi dan beberapa titik rawan di Jakarta.
Prabowo-Sandiaga hadir, Jokowi-Ma'ruf tidak. 
Berbarengan dengan gaji bulanan PNS.
Mulai dari pemeran figuran, juga pakar 'yuridis romantis'. 
Bisa menekan impor minyak 5 hingga 6 tahun mendatang. 
Karena bisa dibuka oleh siapapun dan kapanpun, tanpa kontrol dan batas waktu.
Syarat pembatasan hak asasi diatur dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang sudah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005.
Indonesia juga akan diberi bantuan teknis berupa informasi, pelatihan, pendidikan, seminar, dan lain sebagainya.
Karena sudah dibubarkan dan tak ada lagi di institusi TNI. 
Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, 472 ribu hektar lahan hutan masuk dalam peta indikatif hutan adat