KBR, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani memilih bungkam ketika ditanya soal laporan dugaan skandal pencurian uang pajak sebesar US$12 miliar oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika ditemui usai mengisi acara Apindo di Jakarta, Jumat(14/9/2018), bekas Direktur Bank Dunia itu dua kali mengabaikan pertanyaan wartawan terkait munculnya laporan tersebut.
Laporan yang dimaksud dimuat media asing Asia Sentinel dengan judul "Indonesia's SBY Government: Vast Criminal Conspiracy". Dalam tulisan itu, skandal penggelapan disebut bermula dari kasus Bank Century. Aliran dana Bank Century disebut mengalir ke Partai Demokrat.
Ada 30 pejabat era SBY, termasuk Wakil Presiden Boediono yang diduga terlibat.
Sri Mulyani ketika itu menjabat sebagai Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Dia jugalah yang mengambil keputusan atas status bangkrutnya Bank Century sehingga perlu dibantu dana talangan. Namun dalam laporan itu, namanya justru tidak disebut.
Baca juga:
- Kasus Century, Setya Novanto Klaim Kantongi Bukti untuk Bantu KPK
- Eks Kepala BPPN Syafruddin Temenggung Dituntut 15 Tahun Penjara
Editor: Nurika Manan
membangun rumah ibadah justru lebih sulit dibanding membangun diskotik, karena terbentur Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PMB) yang bermasalah
Kementerian ATR harus bisa bedakan antara menghapus dan mengecualikan. Penghapusan dengan pengecualian. Permen yang dirujuk P24-nya Menteri LHK, kita menyebutnya pengecualian, bukan menghapus.
"Khilafah itu kan bisa disalahpahami oleh anak-anak kita. Oleh guru-guru kita juga bisa salah paham kalau tidak dijelaskan secara baik."
"Jika (harta benda) tidak mencukupi, maka terdakwa dipenjara selama 2 tahun,"
"Kita liat dulu urgensinya, apa yg disampaikan pak Mendagri itu. Karena apapun kita itu sudah melakukan pemilihan langsung sudah beberapa kali."
"Semua agama yang disahkan di Indonesia ini semuanya baik, tidak ada yang namanya ajaran agama yang kita sahkan ini melanggar suatu norma- norma.”
"Anggota termohon atau dari Polda Metro Jaya telah melakukan perampasan terhadap barang milik para pemohon."
"Jadi kalau kita bicara efisiensi ya tentu saja itu enggak sesuai. Tapi kalau kita bicara ini hak prerogratif presiden, ya ini hak prerogratif presiden," ujar Ketua DPR RI Puan Maharani.
"Di Indonesia masih banyak ditemukan berbagai produk hukum, baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah lokal, tidak pro-kebebasan beragama dan berkeyakinan."
"Secretary Ross bercerita kepada saya, di sana sekarang kalau ada menteri ingin mengeluarkan satu permen, dia harus mencabut dua permen. Di sini mestinya juga bisa kita lakukan itu," ujar Jokowi.
"Menyampaikan rancangan peraturan KPU, yang salah satunya masih mengusulkan larangan pencalonan terhadap mantan terpidana korupsi."
Yamitema dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Kani Jaya Sentosa
"Namanya PNS itu kan dia harus terbebas dari paham radikalisme. Oleh karena itu, sebelum masuk (kantor pemerintahan) mereka juga harus ada ujiannya."
"KPU diberi kewajiban menyerahkan laporan pelaksanaan Pemilu pada Presiden dan DPR. "
"Padahal sebetulnya kita berdoa bukan untuk diri kita, keluarga kita, umat kita, tetapi juga bangsa dan negara. Kalau bicara bangsa ya Indonesia itu penuh dengan keragaman," 
Mabes Polri mengklaim penembakan yang dilakukan tersangka AM terhadap Immawan Randi mahasiswa Haluoleo, Kendari, adalah aksi spontanitas.
"Yang paling kami takutkan adalah 'abuse of power', penyalahgunaan wewenang. Contohnya, hasil pembangunan dari dana desa ini dianggap keberhasilan partai politik A atau B, atau calon tertentu." 
"Jika gugatan ini diteruskan, maka akan menjadi preseden buruk dalam sejarah kebebasan pers Indonesia dan catatan kelam di era pemerintahan Presiden Joko Widodo."
"Kalau komitmen pemerintah jelas, segala tindakan yang melanggar hukum pasti akan mendapat sanksinya."
"Dengan lokasi negara Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, Indonesia mempunyai nilai lebih sebagai tempat ideal untuk Bandar Antariksa."